Bupati Akan Terus Laksanakan Koordinasi dan Evaluasi Tiap Tahun Terkait Program DMIJ Plus Terintegrasi

Bupati Akan Terus Laksanakan Koordinasi dan Evaluasi Tiap Tahun Terkait Program DMIJ Plus Terintegrasi

Kamis, 21 November 2019

Indragirione.com,- Bupati Indragiri Hilir (Inhil) HM Wardan mengatakan setiap tahun akan terus melaksanakan koordinasi dan evaluasi terhadap program-program kegiatan pembangunan yang telah dilakukan Desa Maju Inhil Jaya (DMIJ) Plus Terintegrasi, baik pembangunan fisik maupun pembangunan non fisik dengan segala kelebihan dan keterbatasan serta kekurangannya.

Hal itu disampaikan Bupati HM Wardan pada saat rapat koordinasi dan evaluasi DMIJ Plus Terintegrasi di Gedung Telaga Puri, Jalan Lingkar 1 Tembilahan, Kamis (21/11/2019).

"Tentunya setiap tahun kita melaksanakan koordinasi dan evaluasi terhadap program-program kegiatan pembangunan yang telah dilaksanakan oleh DMIJ Plus Terintegrasi, baik itu pembangunan fisik maupun pembangunan non fisik yang telah berjalan lima tahun belakangan ini," kata Bupati HM Wardan.

Ia memandang rapat koordinasi dan evaluasi terhadap DMIJ Plus Terintegrasi perlu dan penting untuk dilaksanakan.

"Rapat koordinasi dan evaluasi ini tiada lain dalam rangka untuk menyusun program-program kedepan agar lebih baik lagi, dengan didasari dari data dan fakta serta melihat kenyataan dari program yang sudah berjalan sebelumnya di lapangan," ungkap HM Wardan.

Sebagai pemerintahan tertinggi di Kabupaten Indragiri Hilir HM Wardan mengaku akan terus berupaya dan berusaha untuk melaksanakan dan melakukan inovasi pada program DMIJ Plus Terintegrasi.

"Inovasi itu perlu dilakukan untuk mengembangkan ide terhadap program yang sudah terlaksana, agar lebih ditingkatkan lagi," tuturnya.

Bupati HM Wardan berharap program DMIJ Plus Terintegrasi menjadi perhatian bersama, khususnya kepada Kepala Desa dan Lurah sebagai pelaksana kegiatan pembangunan sesuai dengan ketentuan aturan.

"Dalam melaksanakan kegiatan pembangunan harus sesuai dengan aturan atau regulasi yang telah ditetapkan. Artinya, pedoman utama harus dipahami betul dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku," harapnya. (fs)