Diskes Inhil Bentuk Tim Pencari Fakta
 |
| Foto |
Indragirione.com - Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hilir berjanji akan membentuk tim pencari fakta mengenai kelalaian salah seorang tenaga kesehatan di salah satu UPT Puskesmas.
Hal tersebut disampaikan Kadiskes Inhil, Zainal Arifin saat melakukan pertemuan dengan massa dari mahasiswa GMNI, HMI dan PMII di aula Diskes Inhil, Jalan M Boya, Tembilahan, Senin (7/1/2018).
"Kami akan membentuk tim pencari fakta. Kalau memang ada kesalahan prosedur akan kita berikan sanksi secara berjenjang sesuai dengan kesalahan yang mereka lakukan," ujar Zainal.
Zainal menuturkan bahwa Dinkes Inhil sangat komitmen dalam pelayanan kesehatan yang ada di Negeri Hamparan Kelapa Dunia.
Dia juga mengatakan bahwa lebih dari 50 perseb tenaga keaehatan di Indragiri Hilir diisi oleh tenaga honorer. Jika tidak ada honorer, lanjutnya, pasti puskesmas tutup.
"Untuk sebuah mutu kami tidak mempertaruhkannya dengan nyawa, kami janji besok akan turun, ini jadi bahan dasar kami di semua tatanan pelayanan.
Terimaksih sudah memberikan laporan dan masukan kepada kami," bebernya.
Sementara itu, Agung perwakilan massa mengatakan bahwa pihaknya akan menunggu aksi nyata dari Diskes Inhil.
"Jangan sampai ini dijadikan isu miring program 100 hari kerja (bupati dan wabup, red) gagal," tuturnya.
Agung juga mengatakan bahwa mereka siap menempuh jalur hukum jika tidak ada tindakan jelas dari Diskes Inhil.
"Kami ulimatum 15 hari informasi dri bapak, kami akan menempuh jalur hukum jika tidak ada progres yang jelas," pungkasnya.
Dia juga mengatakan bahwa lebih dari 50 perseb tenaga keaehatan di Indragiri Hilir diisi oleh tenaga honorer. Jika tidak ada honorer, lanjutnya, pasti puskesmas tutup.
"Untuk sebuah mutu kami tidak mempertaruhkannya dengan nyawa, kami janji besok akan turun, ini jadi bahan dasar kami di semua tatanan pelayanan.
Terimaksih sudah memberikan laporan dan masukan kepada kami," bebernya.
Sementara itu, Agung perwakilan massa mengatakan bahwa pihaknya akan menunggu aksi nyata dari Diskes Inhil.
"Jangan sampai ini dijadikan isu miring program 100 hari kerja (bupati dan wabup, red) gagal," tuturnya.
Agung juga mengatakan bahwa mereka siap menempuh jalur hukum jika tidak ada tindakan jelas dari Diskes Inhil.
"Kami ulimatum 15 hari informasi dri bapak, kami akan menempuh jalur hukum jika tidak ada progres yang jelas," pungkasnya.
Tulis Komentar