Abdul Wahid : Sarankan Figur Sekda Definitif Punya Koneksi ke Pusat
Hal ini menurut politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) diperlukannya figur Sekda yang memiliki network ke pusat, karena Riau tidak bisa lagi menghandalkan APBD. Dana Bagi Hasil (DBH) dari Minyak dan Gas (Migas) tidak lagi menjadi tumpuan. Padahal potensi pendapatan daerah bisa dimaksimalkan lagi melalui sharing budget yang tersebar di berbagai kementerian.
"Karena kebutuhan Riau hari ini dalam membangun, tidak hanya mengandalkan APBD. Tetapi bagaimana menggali semua potensi dari sumber lainnya terutama menjemput anggaran di pusat. Peluang dalam mengamankan dana di pusat, tentu diperlukan orang yang punya network ke pusat," kata Wahid, Kamis (22/8/19).
Menurut Wahid, hal ini pulalah yang menjadi catatan untuk pejabat Sekda bagi DPRD Riau selama ini. Karena ketidakjelian menjemput dana di pusat, menyebabkan Riau hanya bisa menghandalkan APBD saja. Itu pun tidak sepenuhnya dicairkan khususnya dari DBH migas.
"Ini juga menjadi catatan bagi figur Sekda sebelumnya, meski secara administrasi memahami, tetapi peran Sekda juga harus cakap meraih potensi anggaran dipusat," ungkap Wahid.
Adapun lainnya, soal Sekda harus komunikatif. Menurut Wahid lagi sudah sewajarnya karena Sekda adalah perpanjangan tangan dari Gubernur Riau.
Sekda merupakan orang yang selalu ditugasi Gubernur, untuk melaksanakan atau mengeksekusi kebijakan-kebijakan sesuai visi misi Gubernur dan Wakilnya dalam membangun Riau.
"Harus ada orang yang mampu melaksanakan kebijakannya. Kalau tidak seperti omong kosong jadinya. Jadi kebijakan itu jalan ditempat. Makanya selain punya network ke pusat juga komunikatif, baik di level kabupaten, parovinsi dan pusat," papar Wahid.
Adapun soal Sekda harus memahami administrasi, sudah sewajarnya. Karena Sekda adalah sebagai pimpinan bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) bertugas melakukan pengawasan dan pembinaan.
Seperti diketahui, sejumlah nama-nama mulai disebut-sebut bakal meramaikan assesment Sekdaprov tersebut. Diantaranya, Inspektur Wilayah II Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) SF Haryanto. Kemudian Sekretatis Daerah Kabupaten (Sekdakab) Indragiri Hilir Said Syarifuddin, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset (BPKAD) Riau Syahrial Abdi, Staf Ahli Gubernur Riau Joni Irwan, ASN Pemprov Riau Surya Maulana.
Sebagai catatan, untuk SF Haryanto sebelumnya, pernah menjabat sebagai Kepala Dinas PU Riau ketika Gubernur Riau masih dijabat Rusli Zainal. Kemudian Staf Ahli saat era Annas Maamun serta Kepala Dispenda (sekarang Bapenda) Riau pada masa Arsyadjuliandi Rachman menjabat. Terakhir dipercaya menjadi jajaran pejabat di pusat sebagai Inspektur Wilayah II Kementerian PUPR,"(***)
Tulis Komentar