Presiden Jokowi Akan Ubah Minyak Kelapa Jadi Avtur, Ini Kata Kadisbun Inhil dan Dekan Fekon Unisi

Indragirione.com,- Presiden Joko Widodo ingin mengubah minyak kelapa (kopra) menjadi bahan bakar untuk pesawat terbang atau avtur.

Hasil penelitian minyak kelapa bisa dijadikan avtur ini tentunya sejalan dengan keinginan Jokowi untuk menyetop ekspor kopra pada tahun depan, dan memanfaatkan hasil kelapa itu untuk sendiri.

Kopra memang jadi salah satu komoditas unggulan yang diekspor Indonesia ke berbagai negara. Namun belakangan, harga kopra serta potensi ekspor kelapa dan produk turunannya mengalami penurunan.

Hal tersebut tentu memberikan asumsi berbeda dari berbagai kalangan, tak terkecuali Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) sebagai negeri hamparan kelapa dunia.

Kepala Dinas Perkebunan (Disbun) Inhil, Ediwan Shasby saat dikonfirmasi Indragirione.com mendukung penuh kebijakan Presiden Jokowi tersebut.

"Bagus, saya mendukung dan mensupport untuk itu (kebijakan Jokowi), karena Disbun Inhil memiliki program kawasan pengembangan kelapa terintegrasi, dan memang salah satu program pengembangan Kelapa seperti itu dengan harapan kelapa yang dihasilkan itu berkualitas," ujar Ediwan.

Menurutnya, tentu saja jika kopra Kelapa itu mau dijadikan Avtur, kualitas kelapa tentunya harus dari kelapa yang baik dan betul-betul kelapa berkualitas yang bisa diterima pasar.

"Semoga dengan kebijakan Pemerintah terkait dengan avtur ini bisa mendukung dan meningkatkan pendapatan para pekebun kelapa. Dan harapan kita kepada pekebun tidak lagi menjual bahan bakunya keluar negeri," imbuhnya.

Ia menambahkan, yang harus difikirkan adalah kemana nanti bahan baku ini akan dikirim, tentu harus ada pabriknya, dan faktanya saat ini belum ada tempat untuk menampung Kelapa-kelapa petani ini.
 
Sementara Dekan Fakultas Ekonomi (Fekon) Universitas Islam Indragiri (Unisi) Zainal Abidin juga mendukung, jika memang Kelapa yang akan dijadikan avtur tersebut bertujuan untuk meningkatkan harga kelapa dan perekonomian petani.

"Jika menimbang hal itu memang bagus silahkan dilanjutkan, namun jika itu mengakibatkan monopoli pasar Nasional dan semakin menyempit (karena menutup ekspor) serta harga kelapa semakin down (murah) tidak seharusnya kebijakan tersebut yang diambil," ujar Zainal

Jelasnya, seandainya Badan Usaha Milik Negara (BUMN) membeli kelapa secara nasional, apakah BUMN akan sanggup, karena menutup ekspor, yang seharusnya adalah para petani ini memiliki akses pasar yang banyak untuk menjual hasil kelapa tersebut.