Termasuk Inhil, Gubri Pinta Tekan Inflasi

INHIL,- Inflasi Provinsi Riau mencapai 6,72 persen atau tertinggi nomor dua di Indonesia setelah Provinsi Sumatera Barat (Sumbar). 

Setidaknya ada tiga kabupaten/kota yang menjadi perhatian Gubernur Riau, yakni yakni Kabupaten Indragiri Hilir 3,95 persen, Kota Pekanbaru 6,95 persen, dan Kota Dumai 6,63 persen. 

"Saat ini inflasi Riau sudah 6,72 persen. Inflasi tertinggi adalah Sumbar 6,9 persen atau hampir 7 persen. Sementar inflasi nasional hanya 5,28 persen," kata Gubernur Riau (Gubri), Syamsuar saat rapat pengendalian inflasi bersama Forkopimda dengan bupati/wali kota se-Riau, Rabu (15/2/2023) malam.

Menyikapi itu, Gubri Syamsuar meminta tiga daerah itu segera membuat gebrakan untuk menekan inflasi. Sebab tiga daerah itu menjadi indikator penilaian inflasi di Riau.

  "Kota Pekanbaru ini paling tinggi inflasinya 6,95 persen, hampir 7 persen sama dengan Sumbar. Kota Dumai juga 6,63 persen, dan Inhil 3,95 persen. Tolong ini menjadi perhatian serius,"  terangnya. 

Lebih lanjut Gubri menyampaikan, beberapa komoditi yang memberi andil naiknya inflasi di Riau diantaranya, beras  0,58 persen, cabai merah 0,41 persen, rokok keretek 0,36 persen dan bawang merah 0,16 persen.

 Dalam pengendalian infalasi, Gubri mengaku telah membuat beberapa trobosan agar inflasi dapat diteken, diantaranya melaksanakan operasi pasar murah sebanyak 42 titik di 11 kabupaten kota pada tahun 2022.

"Sedangkan tahun 2023, pada Januari kemarin sudah lima titik pasar murah yang kita laksanakan di Pekanbaru. Harapan kami pemerintah daerah yang memiliki wilayah juga dapat melakukan operasi pasar murah. Jadi tidak hanya provinsi saja, tapi harus ada sinergi dan kolaborasi. Jika ini kita laksanakan, maka inflasi dapat dikendalikan," tukasnya.

Pemprov Riau bersama Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) juga telah melakukan kegiatan bazar dan pasar murah, memantau ketersediaan stok di distributor, melakukan kerja sama dengan daerah penghasil di perbatasan antarprovinsi. 

Kemudian, merealisasikan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk pengendalian inflasi, melakukan kelancaran transportasi dan mendukung kelancaran logistik, dan menggencarkan gerakan menanam. **