Pj Bupati Sampaikan Jawaban Pemerintah atas Pandangan Umum Fraksi DPRD Kampar terhadap RAPBD 2024

INDRAGIRIONE.COM, BANGKINANG - Pj Bupati Kampar Muhammad Firdaus SE MM menyampaikan langsung pidato Jawaban Pemerintah atas Pandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD Kampar terhadap Rancangan Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2024. Jawaban itu disampaikan pada Rapat Paripurna yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kampar Muhammad Faisal yang didampingi oleh Wakil Ketua DPRD Kampar Tony Hidayat SE di Ruang Paripurna DPRD Kampar di Bangkinang Kota, Rabu (22/11/2023).

Mengawali Paripurna, Ketua DPRD Kampar Muhammad Faisal ST menyampaikan bahwa setelah penyampaian Nota Keuangan RAPBD Kampar tahun 2024 oleh Pj Bupati Kampar yang dilanjutkan dengan pembahasan dan penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kampar, maka kali ini akan didengarkan jawaban pemerintah atas pandangan umum yang telah disampaikan oleh fraksi-fraksi DPRD Kampar. 

“Jawaban ini akan menjadi bahan pertimbangan untuk pembahasan pada proses berikut hingga dapat ditetapkan menjadi Perda APBD tahun anggaran 2024,” ucapnya.  

Dalam penyampaian pidato, Pj Bupati Kampar Muhammad Firdaus SE MM menyatakan bahwa  beberapa hari lalu telah disampaikan estimasi pendapatan daerah pada RAPBD tahun 2024 direncanakan sebesar Rp2 triliun 136,48 miliar, turun dari kondisi outlook 2023 yang sebesar Rp2 triliun 633,28 miliar. Angka ini turun sebesar Rp496,8 miliar atau 18,87 persen. Hal ini dikarenakan belum masuknya Dana Transfer Pusat maupun DAK. 

“Ungkapan terima kasih kami sampaikan kepada Ketua DPRD, para Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kampar serta Sekretariat DPRD Kampar yang telah melakukan proses terhadap Ranperda APBD Kampar Tahun Anggaran 2024, mulai dari memberikan saran, pendapat, masukan, usulan maupun pertimbangan terhadap lebih sempurnanya APBD tahun 2024,” ujar Firdaus. 

Selain itu dikatakan Pj Bupati bahwa pembahasan RAPBD Tahun Anggaran 2024 ini merupakan tugas pemerintah bersama legislatif dalam mewujudkan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan dan kemajuan Kampar di masa yang akan datang. 

“Pada siang ini kita telah sampai pada pembahasan jawaban pemerintah terhadap RAPBD TA 2024, setelah didengar pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kampar. Pandangan fraksi-fraksi ini akan menjadi perhatian bagi Pemerintah Kabupaten Kampar untuk kebaikan Kabupaten Kampar terutama terkait dengan pelayanan dasar seperti kesehatan, pendidikan, infrastruktur maupun terhadap yang menjadi urusan mandatori, begitu juga terhadap kemiskinan ekstrem dan penanganan stunting,” kata Muhammad Firdaus. 

Terhadap Fraksi Gerindra, Firdaus mengucapkan terimakasih atas pandangan yang menyampaikan tentang optimalisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). “Ini merupakan tulang punggung terhadap kemandirian daerah. Tentunya kami memiliki komitmen dan optimalisasi dalam meningkatkan PAD Kampar,” tuturnya. 

Hal yang sama juga menjawab pandangan Fraksi Partai Demokrat. Pj Bupati Kampar Muhammad Firdaus SE MM menyampaikan terimakasih atas saran dan masukan untuk optimalisasi PAD. “Tentunya dukungan dan support Anggota DPRD Kampar untuk optimalisasi PAD ini sangat kami perlukan. Memang ada penurunan akibat dana transfer yang belum dimasukkan dan akan disesuaikan begitu juga terhadap dana desa,” ulasnya.

Sementara untuk Fraksi Golkar yang memandang kondisi keuangan dan pendapatan daerah perlu dikelola dengan sebaik-baiknya, begitu juga jaminan layanan kesehatan Universal Health Coverage (UHC), dikatakan Firdaus bahwa Pemkab Kampar telah terjangkau terhadap persentase UHC, begitu juga dalam peningkatan pendapatan THL. 

“Pada prinsipnya kami sangat setuju dengan mengukur tingkat kehadiran, begitu juga pemerataan penyebaran guru, defenitifkan Kepala sekolah berdasarkan mekanisme, honorarium guru PDTA akan disesuaikan dengan kondisi keuangan daerah, Pemilu KPU dan Bawaslu serta pihak keamanan TNI dan Polri, begitu juga PJU di jalan-jalan, khususnya di ibukota Bangkinang, ini semua merupakan perhatian utama bagi Pemkab Kampar,” papar Firdaus. 

Sementara terkait dengan mobil dinas, Pemkab Kampar sangat komit terhadap penertiban mobil dinas. Begitu juga terhadap infrastruktur di daerah, meski sulit namun tetap menjadi perhatian Pemkab Kampar. Semuanya akan disesuaikan dengan anggaran Pemkab Kampar. “Ini dapat dilakukan dengan solusi melalui DBH Perkebunan Sawit, semoga permasalahan jalan dapat diatasi,” tambahnya lagi. 

Sementara untuk kebakaran hutan, Pemkab telah menambah armada Damkar pada tahun 2022 lalu. Namun karena luasnya wilayah Kampar tetap belum memadai. Sedangkan terkait pelayanan kependudukan agar ada di seluruh kecamatan, Pemkab telah melakukan perekaman di kecamatan maupun dengan turun langsung ke kecamatan. 

Sementara atas pandangan Fraksi PKS yang juga menilai penurunan PAD, pihaknya terus mengintensifkan komunikasi dengan Provinsi Riau dalam penerimaan bagi hasil Provinsi Riau. Komunikasi yang dilakukan intens dengan sinergitas terkait objek pajak provinsi yang berada di Kabupaten Kampar. 

“Begitu juga terhadap perhatian PDTA yakni pemberian honorarium Rp500 ribu perbulan, lalu fasilitas sekolah yang perlu direhab, pemutihan iuran BPJS, honorer yang masuk data base dapat diangkat ke PPPK, membuat Al-Quran Center, ini sebagian telah kita lakukan. Namun ada beberapa hal yang perlu menjadi pertimbangan disesuaikan dengan kondisi keuangan Kampar,” bebernya.  

Begitu juga jawaban atas pandangan dari Fraksi PAN, Fraksi PPP, Fraksi Nasdem dan Fraksi PDIP yang juga menyampaikan pandangan terhadap PAD, instensifikasi dan ekstensifikasi, isu strategis nasional inflasi, stunting, UHC, urusan mandatori, peningkatan layanan RSUD, mutu pendidikan, pemekaran desa dan pengawasan pemerintah desa serta aspirasi yang belum tertampung agar diperhatikan. 

“Ungkapan terimakasih atas pandangan umum Fraksi DPRD Kampar. Terhadap beberapa penjelasan yang masih kurang dapat kita bahas pada Banggar DPRD Kampar untuk penyempurnaan RAPBD TA 2024,” pungkas Pj Bupati Kampar Muhammad Firdaus SE MM. (Adv)