Indragiri Hilir,- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) bersama organisasi masyarakat dan mahasiswa menggelar aksi solidaritas kemanusiaan dan do'a bersama untuk negeri, Senin (1/9/2025) pagi, di lobi Gedung DPRD Inhil.
Aksi tersebut turut dihadiri Ketua DPRD Inhil, Iwan Taruna beserta anggota dewan, Sekda Inhil H. Tantawi Jauhari, Dandim 0314/Inhil, Kapolres Inhil AKBP Farouk Oktora, Jajaran Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama, mahasiswa, organisasi pers, serta tokoh agama dan tokoh masyarakat.
Ketua DPRD Inhil, Iwan Taruna menyampaikan apresiasi atas cara mahasiswa dalam menyampaikan aspirasi secara damal dan bermartabat.
"Saya memberikan apresiasi yang tinggi kepada adik-adik mahasiswa. Hari ini mereka menyampaikan aspirasi dengan damai, tanpa kekerasan. Inilah wujud nyata demokrasi yang sehat dan bermartabat, mencerminkan nilai luhur Pancasila. Aspirasi yang disampaikan terkait isu nasional akan kami teruskan ke DPR RI, sedangkan isu daerah akan segera ditindaklanjuti bersama Pemerintah Kabupaten Inhil," tegas Iwan Taruna.
Ia juga menyampaikan belasungkawa atas meninggalnya almarhum Affan Kurniawan serta korban jiwa lainnya dalam aksi demonstrasi yang terjadi di sejumlah daerah beberapa waktu lalu.
Kegiatan doa bersama ini ditutup dengan seruan agar seluruh elemen masyarakat tetap menjaga ketertiban, kerukunan, serta memohon kepada Allah SWT agar bangsa Indonesia, khususnya Kabupaten Indragiri Hilir, dijauhkan dari perpecahan.
"Mari kita bersatu membangun Indonesia dan Kabupaten Indragiri Hilir khususnya," ajaknya
Dalam kesempatan itu, perwakilan masyarakat berkomitmen untuk terus menyuarakan aspirasi rakyat, baik menyangkut isu nasional maupun daerah.
"Dengan melihat kondisi aktual yang sedang terjadi, kami merasa berkewajiban untuk menyampaikan tuntutan sebagai wujud kepedulian terhadap kehidupan bangsa dan daerah. Aspirasi kami meliputi penolakan sikap represif aparat, pembebasan tahanan demonstran, pengesahan RUU Perampasan Aset, serta pencabutan hak politik koruptor. Di tingkat daerah, kami menuntut keterbukaan informasi publik, perhatian serius pada pendidikan dan Infrastruktur, penertiban tempat hiburan malam, pengawasan program makan bergizi gratis, hingga penertiban parkir dan pungutan liar," ujarnya.
.png)
Tulis Komentar