Bupati Kasmarni Minta BUMD PT BLJ Diberi Kesempatan Berkontribusi di Sektor Migas

INDRAGIRIONE.COM, PEKANBARU - Bupati Bengkalis Hj Kasmarni berharap ke depan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten Bengkalis, PT Bumi Laksamana Jaya (BLJ), dapat diberikan ruang dan kesempatan yang lebih luas untuk terlibat dalam berbagai kegiatan strategis di sektor minyak dan gas bumi (migas).

Hal ini disampaikan Bupati saat menghadiri Rapat Penyampaian Hasil Deteksi Participating Interest (PI) 10 Persen di Wilayah Kerja Provinsi Riau yang diselenggarakan Pemerintah Provinsi Riau bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, Rabu (24/6/2026), di Ruang Rapat Melati, Kantor Gubernur Riau.

Rapat dipimpin langsung oleh Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah I KPK RI, Brigjen Pol Agung Yudha Wibowo, serta dihadiri Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau SF Hariyanto, Kepala BPKP Provinsi Riau Dr Evenri Sihombing, dan sejumlah Kepala Daerah Kabupaten/Kota se-Provinsi Riau.

“Kami berharap ke depan PT BLJ dapat diberikan kesempatan dan kepercayaan untuk berkontribusi dalam berbagai kegiatan strategis sektor migas. Dengan demikian, keberadaan BUMD ini dapat memberikan manfaat nyata, meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta mendukung percepatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bengkalis,” ujar Kasmarni di hadapan Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah I KPK RI serta perwakilan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) Migas. 

Kasmarni optimis dengan keterlibatan yang lebih besar, PT BLJ akan mampu memberikan sumbangsih signifikan bagi peningkatan PAD dan semakin memperkuat peran BUMD sebagai motor penggerak pembangunan daerah.

Sementara itu, Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah I KPK RI, Brigjen Pol Agung Yudha Wibowo mengatakan, kehadiran KPK di Provinsi Riau bertujuan untuk memperkuat tata kelola PI 10 persen agar manfaatnya dapat dirasakan secara optimal oleh Daerah penghasil migas.

Menurutnya, hasil deteksi yang dilakukan KPK menjadi bahan evaluasi bersama dalam upaya memperkuat tata kelola PI 10 persen. Untuk itu, diperlukan penguatan koordinasi, keterbukaan data, serta sinergi antarpemangku kepentingan agar pengelolaan PI dapat berjalan lebih optimal dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi daerah.

Plt Gubernur Riau SF Hariyanto menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada jajaran KPK RI atas penyampaian hasil deteksi PI 10 persen di Provinsi Riau. Ia menegaskan bahwa data dan rekomendasi yang diberikan akan menjadi bahan evaluasi serta perbaikan tata kelola PI bersama Pemerintah Kabupaten/Kota.

Ikut mendampingi Bupati Bengkalis dalam kegiatan tersebut Sekretaris Daerah Bengkalis dr Ersan Saputra TH, Inspektur Daerah Radius Akima, Kepala Bapenda Muhammad Thaib, Kadis Kominfotik Agus Sofyan. 

Selain itu terlihat juga Kepala BPKAD Bengkalis Aready, Kepala Bappeda Rinto, Kepala DPMPTSP Khairi Fahrizal, Sekretaris Inspektorat Daerah Bengkalis Dedy Kurniawan, Kabag Hukum Mohd Fendro Arrasyid, Kabag Perekonomian Asnurial, dan Kabag Prokopim Syafrizal. ***