Sistem Pencegahan Karhutla di Riau Diperkuat, Desa Jadi Garda Terdepan
INDRAGIRIONE.COM, PEKANBARU - Upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Provinsi Riau terus diperkuat dengan melibatkan seluruh unsur hingga tingkat desa. Pemerintah Provinsi Riau menilai pencegahan tidak cukup hanya dilakukan ketika kebakaran telah terjadi, tetapi harus dibangun melalui sistem yang terintegrasi sejak dari tingkat paling bawah.
Plt Gubernur Riau, SF Hariyanto, mengatakan langkah yang akan dilakukan Pemprov Riau yakni menggelar rapat koordinasi (rakor) bersama seluruh desa di Riau pada pertengahan September mendatang. Rakor tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat koordinasi sekaligus menyusun langkah pencegahan karhutla secara bersama-sama.
"Ada berbagai langkah yang kita kendalikan setelah kondisi ini. Insyaallah nanti pada pertengahan September, kita akan merencanakan rakor bersama seluruh desa di Riau," kata Plt Gubri SF Hariyanto di Kantor Gubernur Riau, Selasa (01/09/2026).
Dijelaskan, rakor tersebut akan melibatkan berbagai unsur yang memiliki peran penting dalam pencegahan karhutla. Hal ini bertujuan agar langkah pencegahan kedepannya dapat berjalan secara terpadu di lapangan.
"Kita akan melaksanakan rapat koordinasi bersama Kepala Desa, Lurah, Babinsa, dan Kapolsek se-Provinsi Riau. Serta penandatanganan deklarasi membuka lahan tanpa membakar," jelasnya.
Ia menegaskan, penanganan karhutla tidak boleh berhenti setelah api berhasil dipadamkan. Pemerintah perlu membangun sistem pencegahan yang berkelanjutan agar persoalan kebakaran hutan dan lahan tidak terus berulang setiap tahun.
"Kita tidak mau setelah api padam, kemudian semuanya selesai. Sesuai arahan dari Bapak Presiden, jelas dan tegas jangan setiap tahun kita hanya sibuk memadamkan api tapi pencegahannya harus dibangun dari bawah," tegasnya.
Karena itu, desa akan ditempatkan sebagai unsur utama dalam sistem pencegahan karhutla. Pemerintah desa dinilai memiliki posisi strategis karena bersentuhan langsung dengan masyarakat dan mengetahui kondisi serta potensi kerawanan di wilayah masing-masing.
"Karena itu pertengahan September 2026 kita akan segera menyelenggarakan rakor bersama seluruh desa di Riau. Desa harus menjadi bagian utama dan sistem pencegahan," ujarnya.
Diterangkan, penguatan mitigasi perlu dilakukan sebelum musim kemarau tiba. Langkah tersebut penting untuk mengantisipasi peningkatan potensi kebakaran sekaligus memastikan wilayah-wilayah yang memiliki tingkat kerawanan tinggi dapat dipetakan sejak awal.
"Sebab upaya mitigasi ke depan, langkah pencegahan harus diperkuat sebelum musim kemarau tiba untuk menekan potensi munculnya titik api dan pemetaan wilayah," terang Plt Gubri SF Hariyanto.
Selain pemetaan wilayah, pihaknya juga akan mendorong penyusunan peta rawan kebakaran serta pemantauan titik api secara berkala. Data ini diharapkan menjadi dasar bagi seluruh pihak terkait dalam menentukan langkah cepat apabila ditemukan indikasi kebakaran.
“Kemudian, menyusun peta rawan kebakaran dan memantau titik api secara berkala. Selanjutnya, kita lakukan edukasi kepada masyarakat memberikan sosialisasi agar warga tidak membuka lahan dengan cara membakar, tidak membuang puntung rokok sembarangan, dan tidak meninggalkan api unggun dalam kondisi menyala,” ungkapnya.
Plt Gubernur SF Hariyanto menuturkan, edukasi kepada masyarakat menjadi bagian penting karena pencegahan karhutla tidak hanya bergantung pada kesiapan personel dan sarana pemadaman. Kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan juga menjadi faktor utama untuk mencegah munculnya sumber api.
Selain edukasi, pengawasan di tingkat desa juga akan diperkuat melalui kegiatan patroli. Pemerintah mendorong keterlibatan masyarakat dalam melakukan pemantauan secara rutin terhadap kawasan yang dinilai rawan terjadi kebakaran.
"Yang terakhir, pengawasan dalam rangka mengoptimalkan patroli hutan bersama para masyarakat peduli api dan Satlinmas di tingkat desa," pungkasnya. (Adv)