Prabowo Targetkan Tutup 700 BUMN Rugi hingga Desember 2026
INDRAGIRIONE.COM — Presiden Prabowo Subianto menargetkan penutupan hingga 700 badan usaha milik negara yang tidak efisien dan merugi pada Desember 2026. Target itu disampaikan dalam Rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) di JIEXPO Kemayoran, Jakarta, Kamis (22/10/2026). Sebanyak 364 BUMN disebut sudah lebih dulu dikonsolidasi dan ditutup dari total 1.074 perusahaan negara.
Jakarta — Pemerintah mempercepat pembenahan perusahaan negara. Dari 1.074 BUMN yang tercatat, sekitar 364 di antaranya sudah dikonsolidasi, disederhanakan strukturnya, atau ditutup. Prabowo menyebut angka itu sebagai modal awal menuju sasaran 700 perusahaan pada Desember tahun depan.
Penutupan menyasar perusahaan yang tidak efisien, terus merugi, dan selama ini disebut menyusun laporan keuangan palsu. Arah kebijakannya jelas: konsentrasi dialihkan ke BUMN yang benar-benar menghasilkan keuntungan bagi rakyat.
BUMN Merugi Ditutup, yang Untung Dibiarkan Tumbuh
Prabowo mengklaim efisiensi dua tahun terakhir mulai membuahkan hasil. Sejumlah perusahaan negara yang sebelumnya merugi kini mencatat laba, bahkan ada yang melonjak hingga ratusan persen.
"BUMN-BUMN yang rugi terus, kita tutup. Yang tadinya tidak bisa untung, sekarang sudah untung. Ada yang untung 900 persen, ada yang 200 persen, ada yang 300 persen," ujarnya dalam forum tersebut.
Namun Prabowo tidak merinci BUMN mana saja yang dimaksud. Ia hanya menegaskan bahwa perbaikan tata kelola tidak bisa berjalan seketika karena kebocoran kekayaan negara dinilainya berlangsung puluhan tahun.
"Sekian puluh tahun kekayaan kita bocor, luar biasa. Tapi kita sekarang berani. Kita ubah, kita kembali ke Pasal 33 dan 34 Undang-Undang 1945," kata Presiden.
Konsesi Nakal dan Ancaman Pencabutan Izin
Di luar soal BUMN, Prabowo menyoroti pelanggaran berulang oleh perusahaan pemegang konsesi yang terkait kebakaran hutan dan lahan. Ia menduga sejumlah perusahaan asing ikut bertanggung jawab atas insiden yang berlangsung belasan tahun.
Catatan pemerintah menyebut ada perusahaan yang melanggar tiga, empat, bahkan 19 kali. Prabowo meminta penegakan hukum dilakukan tegas, termasuk mencabut izin usaha.
"Kalau 2 kali melanggar cabut aja," tegasnya.
Pencabutan izin membuka konsekuensi lanjutan: pengelolaan lahan harus dialihkan. Prabowo mendorong pemerintah daerah dan perguruan tinggi menyiapkan sumber daya manusia yang mampu menggarap perkebunan dan sektor usaha berbasis sumber daya alam.
"Masa orang Indonesia nggak bisa mengelola perkebunan-perkebunan itu. Mungkin lebih baik kita kelola daripada mereka karena kita cinta tanah air kita," ujarnya.
Instruksi itu ditujukan langsung ke para gubernur dan bupati. Generasi muda diminta diberi pendidikan dan kesempatan mengambil peran lebih besar dalam pengelolaan kekayaan alam nasional.
Arti Penting bagi Pengelolaan Aset Negara
Langkah konsolidasi ini menentukan arah pengelolaan aset negara ke depan. Jika target 700 BUMN tercapai, struktur perusahaan pelat merah akan menyusut signifikan dari basis 1.074 perusahaan yang ada saat ini.
Bagi masyarakat, dampaknya bergantung pada BUMN mana yang bertahan. Perusahaan yang masuk daftar penutupan adalah yang dinilai tidak memberi manfaat ekonomi, sementara perusahaan yang menghasilkan akan mendapat porsi perhatian lebih besar. Bagi investor, sinyalnya adalah pemerintah memprioritaskan profitabilitas dan tata kelola ketimbang jumlah entitas.