Tunjangan Guru 2026 Capai Rp90,85 Triliun, Ini Rincian ASN dan Non-ASN
INDRAGIRIONE.COM — Pemerintah mengalokasikan Rp90,85 triliun untuk tunjangan guru ASN daerah dan non-ASN sepanjang 2026, terdiri atas Rp70,64 triliun untuk guru ASN dan Rp20,21 triliun untuk guru non-ASN. Guru yang baru lulus Pendidikan Profesi Guru (PPG) Guru Tertentu dan sudah memegang sertifikat pendidik perlu memastikan datanya terdaftar agar tunjangan tidak tertahan. Besaran per orang tidak naik tahun ini, sehingga yang berubah adalah jumlah penerima.
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menyalurkan tunjangan bagi guru aparatur sipil negara (ASN) daerah dan non-ASN dengan total anggaran Rp90,85 triliun sepanjang 2026. Anggaran itu dialokasikan untuk meningkatkan kesejahteraan tenaga pendidik sekaligus mendukung kualitas pendidikan nasional.
Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Dirjen GTK) Kemendikdasmen Nunuk Suryani merinci, Rp70,64 triliun di antaranya untuk tunjangan guru ASN dan Rp20,21 triliun bagi guru non-ASN. Jika ditotal, angkanya mencapai Rp90,85 triliun.
Besaran Bantuan dan Komposisi Anggaran
Angka Rp90,85 triliun merupakan total anggaran tunjangan bagi seluruh guru penerima di Indonesia, bukan nominal yang diterima tiap orang. Nunuk menegaskan tidak ada penambahan nominal pembayaran untuk masing-masing penerima pada 2026.
“Ditotal itu, tunjangan itu Rp90 triliun lebih untuk guru-guru di seluruh Indonesia. Itu tunjangan yang diberikan kepada guru kita,” ujar Nunuk di Jakarta Pusat pada Rabu (18/11/2026).
Pembagiannya: Rp70,64 triliun untuk guru berstatus ASN daerah, dan Rp20,21 triliun untuk guru non-ASN. Bahan tidak menyebut nominal tunjangan per guru, sehingga besaran yang diterima masing-masing penerima mengikuti ketentuan yang berlaku di instansinya.
Syarat Penerima: Sertifikat Pendidik Jadi Kunci
Kenaikan total anggaran tahun ini bukan karena tunjangan per orang naik. Menurut Nunuk, penyebabnya adalah bertambahnya jumlah guru yang berhak menerima tunjangan setelah dinyatakan lulus PPG Guru Tertentu dan memiliki sertifikat pendidik.
“Bukan naik tunjangan per orangnya, tapi naik jumlahnya keseluruhan itu karena banyaknya yang lulus PPG Guru Tertentu,” katanya.
Dengan begitu, syarat utama yang menentukan seseorang masuk daftar penerima adalah status sebagai guru ASN daerah atau non-ASN, kelulusan PPG Guru Tertentu, serta kepemilikan sertifikat pendidik. Guru yang belum memenuhi syarat tersebut belum tentu masuk hitungan penerima tahun ini.
Cara Cek Status Penerima
Bahan tidak menyebut kanal resmi untuk mengecek status tunjangan guru. Guru ASN daerah umumnya dapat memastikan status melalui dinas pendidikan setempat atau bagian kepegawaian di sekolah, sementara guru non-ASN dapat menanyakan ke dinas pendidikan kabupaten/kota. Informasi lengkap mengenai mekanisme pencairan dapat diakses melalui kanal resmi Kemendikdasmen.
Jadwal Pencairan
Bahan menyebut anggaran tunjangan dicairkan sepanjang 2026, tanpa merinci tahap atau bulan pencairan. Bahan juga tidak menyebut bank penyalur. Guru yang ingin mengetahui jadwal di wilayahnya perlu memantau pengumuman dinas pendidikan setempat agar tidak bergantung pada informasi yang belum jelas sumbernya.
Yang Perlu Diwaspadai
Karena nominal per penerima tidak berubah, guru yang baru lulus PPG sebaiknya memastikan sertifikat pendidik dan data kepegawaiannya sudah tercatat. Kelalaian memperbarui data bisa membuat tunjangan tertunda meski anggaran sudah tersedia.
Kemendikdasmen dan dinas pendidikan daerah menjadi kanal pengaduan resmi jika tunjangan tidak kunjung diterima. Waspadai pihak yang menjanjikan percepatan pencairan dengan imbalan uang; proses tunjangan tidak dipungut biaya.