Foto :

Indragirione.com  – Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi membantah ada upaya mendelegitimasi KPU sebagai penyelenggara Pemilu lewat aksi Apel Siaga Umat Forum Umat Islam (FUI)
pada Jumat (1/2) pekan lalu.


Tudingan itu dilontarkan Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto menyusul aksi Apel Siaga Umat FUI yang juga dihadiri Ketua Dewan Kehormatan PAN Amien Rais.

Anggota Dewan Pengarah Badan Pemenangan Nasional (BPN), Fadli Zon membantah tudingan itu dan menyebut aksi di KPU itu semata-mata supaya ada pembenahan data pemilih.


“Ini tidak sepenuhnya salah KPU. Data KPU kan dari Kemendagri, itu dari dukcapil, itu datanya banyak sampahnya juga saya kira,” katanya.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu juga menepis aksi tersebut dianggap upaya membangun opini tidak percaya terhadap KPU karena elektabilitas Prabowo-Sandi rendah.

“Prabowo-Sandi yakin 100 persen menang. Maksudnya 100 persen keyakinan kami ya, bukan menang 100 persen,” imbuh Fadli.

Fadli menegaskan, selama ini pihaknya hanya meminta KPU bekerja profesional. Namun selama ini, masih ada yang perlu dikoreksi.


Sebagai contoh permasalahan Daftar Pemilih Tetap (DPT). Yang terbaru terjadi kesalahan input oleh KPU, sehingga membuat Warga Negara Asing (WNA) berkebangsaan Tiongkok di Cianjur, Jawa Barat masuk dalam DPT.

“Kami ingin KPU nih bertindak profesional, jangan sampai ada kesan tidak dipercaya,”

“Salah satu masalah itu di data. Coba lihat masa ada WNA masuk di DPT. Ini menurut saya skandal besar,” jelasnya.

Kejadian semacam ini, lanjut Fadli, bisa membuat kepercayaan publik terhadap KPU berkurang dan memicu perdebatan atas hasil pemilu karena dianggap telah terjadi kecurangan.

“Masih ada waktu. (KPU) Jangan enggan mengecek masukan-masukan yang baik, seperti misal nama ganda atau nama bermasalah,” pungkasnya.

Pernyataan Amien Rais Berbahaya

Sekretaris Jenderal Partai Demorasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto menyebut pernyataan pernyataan petinggi Amien Rais berbahya.

Apa yang disampaiknnya saat aksi di depan kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) beberapa waktu lalu, berupaya mendelegitimasi penyelenggara pemilihan umum (Pemilu).

“Bapak Amien Rais melakukan upaya yang menurut saya sangat berbahaya disampaikan,” ujar Hasto dalam keterangan tertulis yang diterima JawaPos.com, Senin (4/3).

Hasto menerangkan, sejak dulu PDIP konsisten agar Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu diperbaiki dan penyelenggara Pemilu tetap netral.

Sebab, menurut Hasto, PDIP memilki pengalaman buruk di masa lalu.

Terutama pada Pemilu 2004 dan 2009, yang merupakan era ketika PAN terlibat dengan kekuasaan era Presiden SBY.


Dia menekankan, situasi yang sama seperti 2004 dan 2009 itu takkan bakal terjadi pada Pemilu 2019.

“Karena itulah justru ketika kita berada dalam kekuasaan pemerintahan kita tidak ingin menggunakan kekuasaan dengan cara-cara yang tidak benar,” katanya.

Hasto memastikan ketika partainya merupakan partai penguasa, maka takkan mau menggunakan cara-cara kotor seperti di era Orde Baru yang dikritisinya.

Sebagai contoh, Orde Baru dikritik karena KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme).



Maka PDIP memegang prinsip itu dengan tak membolehkan adanya nepotisme dalam pengelolaan daftar caleg-nya. Dibatasi maksimal hanya dua dari satu keluarga yang boleh menjadi caleg.

Itupun tak boleh dalam satu tingkatan di dapil yang sama.

“Ada yang mengaku tokoh reformasi, dulu getol bicara nepotisme, eh sekarang partainya empat anaknya itu menjadi caleg di partai tersebut,” kata Hasto.

sumber : pojok1