Pemkab Kampar Komitmen Tingkatkan Pelayanan Publik
INDRAGIRIONE.COM, JAKARTA - Usai mengikuti raker dengan Presiden RI Joko Widodo, Pj Bupati Kampar M Firdaus SE MM melanjutkan rapat koordinasi dengan Menteri Dalam Negeri RI dalam rangka pemantapan penyelenggaraan dan pelayanan publik di Kemendari, Jakarta, Senin (30/10/2023).
Rakor dipimpin Mendagri Tito Karnavian dan dihadiri Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Suharso Monoarfa, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Anwar Makarim, Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman.
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformaai Birokrasi, Abdullah Azwar Anas.
"Berbagai penekanan disampaikan oleh menteri yang berkaitan, pada intinya kita diharapkan dapat lebih meningkatkan penyelenggaraan pelayanan publik di daerah," ujar pj bupati.
Firdaus menegaskan Pemkab Kampar berkomitmen dalam peningkatan dan penyelenggara pelayanan publik. "Melalui rakor banyak hal yang harus kita lakukan dalam mewujudkan Indonesia yang maju, tentunya ini akan kami intensifkan lagi di Pemerintah Kabupaten Kampar," sebut Firdaus.
Dalam arahan Mendagri menyampaikan tugas dan wewenang penjabat kepala daerah memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan dan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD. Dan melaksana tugas lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Serta wewenang mengajukan rancangan perda, menetapkan perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD, mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendadak yang sangat dibutuhkan oleh daerah dan masyarakat.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Suharso Monoarfa menyampaikan pemantapan penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan publik serta mengoptimalkan implementasi program strategis nasional.
Sementara Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas menyampaikan digitalisasi birokrasi dan administrasi pemerintahan akan mendorong peningkatan kualitas layanan pemerintah, sehingga berdampak pada peningkatan kepuasan masyarakat.
Digitalisasi menjadi faktor kunci untuk mewujudkan jalan tol pelayanan dalam menyempurnakan pembangunan infrastruktur nasional.
Menpan RB menekankan bahwa digitalisasi bukan menambah aplikasi, namun mengintegrasikan berbagai aplikasi sehingga layanan yang ada dapat dilakukan dengan cepat, efektif dan efisien. (Adv)