---

Pertemuan dengan Wamenkeu, Gubri Komit Perjuangkan DBH Sawit

---

INDRAGIRIONE.COM, PEKANBARU – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau menegaskan komitmennya untuk memperjuangkan Dana Bagi Hasil (DBH) kelapa sawit. Hal ini bahkan menjadi pembahasan kembali saat Gubernur Riau (Gubri) Drs H Syamsuar melakukan pertemuan dengan Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara, Senin (1/11/2021) malam.

Menurut Syamsuar, DBH kelapa sawit saat ini masih terus diperjuangkan daerah-daerah penghasil sawit, termasuk Provinsi Riau. Maka dari itu, pada pertemuan yang bertempat di kediaman Gubri Jalan Diponegoro, Pekanbaru, DBH kelapa sawit menjadi salah satu topik yang dibahas bersama antara Gubri dengan Wamenkeu.

Syamsuar mengatakan, beberapa upaya yang sudah pihaknya lakukan untuk memperjuangkan DBH sawit yakni menyurati Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI). Hal tersebut karena saat ini sedang dilakukan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (HKPD).

“RUU tersebut pengganti UU No 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah serta UU no 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah,” kata Gubri.

Terkait hal tersebut, pihak Kementerian Keuangan juga memberikan dukungan agar nantinya pembagian DBH sawit tersebut benar-benar merata. Jika nantinya sudah mendapat DBH tersebut, beberapa program yang akan dijalankan juga sudah disusun.

“Seperti perbaikan infrastruktur jalan yang banyak dilintasi truk bermuatan sawit, termasuk juga pemulihan ekonomi,” sebutnya.

Sementara itu, Wamenkeu Suahasil Nazara mengatakan, DBH sawit merupakan salah satu topik yang saat ini sedang dibicarakan secara nasional. Termasuk dalam beberapa kesempatan pembahasan RUU HKPD yang saat ini masih dilakukan pembahasan dengan DPR RI.

“Mudah-mudahan bisa segera disahkan, dan kami juga sedang mencari beberapa literasi, perhitungan dan juga aspirasi dari daerah akan selalu kami dengarkan,” katanya. (*)