Pj Walikota Silaturahmi dengan Kepala Sekolah se-Kota Pekanbaru
Pj Walikota Pekanbaru Muflihun bersilaturahmi dengan para kepala sekolah TK hingga SMP negeri se-Kota Pekanbaru, Selasa (14/02/2023). (foto: istimewa)
INDRAGIRIONE.COM, PEKANBARU - Penjabat (Pj) Walikota Pekanbaru Muflihun SSTP MAP bersilaturahmi dengan para kepala sekolah TK hingga SMP negeri se-Kota Pekanbaru, Selasa (14/02/2023). Dalam pertemuan di Hotel Mutiara Merdeka itu, dibahas mengenai kondisi anggaran pendidikan, program kebersihan serta pencegahan terhadap Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender atau LGBT.
Pertemuan yang istimewa itu diawali dengan pemaparan Kepala Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru, Abdul Jamal. Di hadapan Pj Walikota, Jamal menjelaskan terkait nasib guru honorer yang tersingkirkan dengan kebijakan pemerintah pusat. Dimana, pegawai honorer akan dihapuskan jelang akhir 2023.
“Bisa kolaps dunia pendidikan kita karena kekurangan guru secara drastis. Jumlah guru honorer mencapai 1.500 orang saat ini,” ungkap Jamal.
Ia mengatakan, saat ini gaji guru honorer di Kota Pekanbaru dibiayai dari dana Bantuan Operasional Sekolah atau BOS. Guru honorer ini digaji sebesar Rp1 juta per orang. “Namun, dana BOS ini tak cukup untuk operasional proses belajar mengajar bagi tiap satu orang anak didik,” tuturnya.
Apa yang disampaikan Kepala Disdik Abdul Jamal ini ditanggapi oleh Pj Walikota Muflihun SSTP MAP. Ia mengungkapkan bagaimana kondisi keuangan di Pemerintah Kota Pekanbaru saat ini. Menurut Muflihun, pihaknya sekarang masih harus membereskan tunda bayar, atau utang ke pihak ketiga, yang masih tersisa sebesar Rp70 miliar.
“Dari penjelasan Kepala Disdik tadi, untuk dana BOS bagi satu pelajar SD hanya menerima Rp900.000 per tahun. Seharusnya, operasional belajar mengajar satu murid SD Rp2,6 juta per orang. Artinya, kami harus menganggarkan dana BOS Daerah,” ucap Muflihun.
Tahun ini, lanjut Pj Wako, Pemko Pekanbaru tak bisa menganggarkan dana BOS daerah karena keterbatasan anggaran. Namun demikian, Pemko Pekanbaru akan berupaya meningkatkan pendapatan asli daerah agar bisa menambah anggaran pendidikan, khususnya bagi pelajar SD dan SMP.
“Kami telah menganggarkan pembangunan dua unit sekolah dan 24 ruang kelas baru atau RKB pada tahun ini. Diharapkan, dua sekolah baru dan penambahan RKB di sekolah lain, dapat mengurangi beban orang tua yang anaknya terdampak zonasi,” harap Muflihun.
.jpg)
Pj Walikota melanjutkan, berdasarkan hasil penghitungan, belanja pegawai Pemko Pekanbaru sekarang berada di atas rata-rata, yakni sekitar 30 persen ke atas. Sehingga solusinya, PAD harus ditingkatkan lebih dari Rp1 triliun.
Selain itu, dirinya juga akan berdiskusi dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat bagaimana 1.500 guru honorer itu bisa diperjuangkan. “Kalau bisa diterima menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau PPPK,” ujar Muflihun.
Pj Walikota menerangkan, dirinya bersama Kepala Disdik Kota Pekanbaru juga sedang memikirkan tingkat efektivitas mengajar, agar bisa menjadi lebih baik. Apalagi, ada sekolah yang kekurangan guru.
“Saya minta para kepala sekolah TK, SD, dan SMP agar lebih serius mengurus anak didik. Karena, kemajuan peserta didik berada di tangan kepala sekolah,” lanjut Muflihun.
Persoalan lain yang juga menjadi perhatian Pj Wako adalah masalah kebersihan dan LGBT. Menurut Muflihun, dua program ini harus dimasukkan dalam proses belajar mengajar berupa muatan lokal. ***