Sekda Kampar Pimpin Rapat Pra-Musrenbang Bersama Seluruh Kepala OPD dan Camat
Sekda Kampar Drs H Yusri MSi memimpin Rapat Persiapan Musrenbang RKPD Kecamatan Tahun 2023, Selasa (07/02/2023). (foto: istimewa)
INDRAGIRIONE.COM, BANGKINANG - Dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2024, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kampar menggelar Rapat Persiapan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Kecamatan Tahun 2023, Selasa (07/02/2023), bertempat di Aula Kantor Bappeda Kabupaten Kampar.
Rapat persiapan Musrenbang untuk penyusunan RKPD 2024 tersebut dipimpin oleh Pj Bupati Kampar Dr H Kamsol MM yang diwakili oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Kampar, Drs H Yusri MSi, didampingi Kepala Bappeda Kabupaten Kampar, Ardi Mardiansyah SSTP. Sementara hadir mengikuti rapat, seluruh Kepala OPD dan seluruh Camat se-Kabupaten Kampar.
Musrenbang atau Musyawarah Perencanaan Pembangunan adalah salah satu tahapan dalam proses perencanaan pembangunan, yang bertujuan untuk mengakomodir usulan kegiatan dengan pendekatan dari bawah ke atas.
Dalam laporannya, Kepala Bappeda Kabupaten Kampar Ardi Mardiansyah SSTP mengatakan bahwa beberapa penyampaian terkait teknis pelaksanaan Musrenbang RKPD Tahun 2024 di kecamatan, mencakup tema atau arah kebijakan pembangunan Kabupaten Kampar tahun 2024.
“Temanya, Menjadikan Kampar yang Berdaya Saing, Sejahtera, Bermartabat dan Unggul di Provinsi Riau, dengan menjadikan tema yang pertama, peningkatan bidang ekonomi, bidang infrastruktur, bidang pendidikan, bidang kesehatan dan meningkatkan bidang sosial,” ungkapnya.
Ia menambahkan, adapun pelaksanaan jadwal Musrenbang RKPD di Kecamatan tahun 2023 sesuai kesepakatan dan ditandatangani oleh unsur yang mewakili pemangku kepentingan, yang menghadiri acara Musrenbang tersebut.
“Berita acara kesepakatan sebagaimana dimaksud dijadikan sebagai bahan pembahasan dalam Musrenbang RKPD tahun 2024 yang dilaksanakan di Kabupaten dan menjadi masukan penyempurnaan dokumen Rancangan RKPD Kabupaten Kampar tahun 2024,” tutupnya.
Berkaitan dengan hal tersebut, Sekda Kampar Drs H Yusri MSi mengatakan bahwa dalam menyusun RKPD, sejumlah poin harus dipersiapkan oleh perangkat daerah. Pertama, yaitu Daftar Program dan kegiatan yang tertampung dalam APBD tahun 2023 berdasarkan kecamatan. Lalu yang kedua, surat perintah Kepala Perangkat Daerah untuk menugaskan pejabat/ASN di OPD-nya masing-masing untuk mengikuti Musrenbang RKPD di kecamatan, dan yang ketiga, akun verifikator usulan Musrenbang Desa yang dibuat melalui akun OPD masing-masing.
Sekda juga mengatakan, adapun program prioritas terkait pendidikan tahun 2024 adalah pengelolaan Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), serta program pendidik dan tenaga pendidik.
“Sekolah-sekolah mana yang bobrok dan buruk, saya harap tahun 2024 sudah masuk ke dalam anggaran, dan tahun ini setiap sekolah harus ada WC dan air. Saya minta Dinas Pendidikan mendata itu, mana sekolah-sekolah yang tidak mempunyai WC untuk siswa, berikan kepada saya, ini akan kita realisasikan,” tegasnya.
Sekda juga berharap pendidikan di Kabupaten Kampar ini terus meningkat kualitas dan prestasinya. Jika saat ini berada rangking 7, ia berharap nantinya bisa naik ke rangking 1. Dinas Pendidikan, ujarnya, harus memikirkan itu, bagaimana langkah-langkah tenaga pendidik bisa cerdas, serta Kepala Sekolah ini prioritasnya hanya menjadi “guru”, memikirkan tentang bagaimana sekolah ini cerdas. “Jangan semua dikerjakan, pengurus ini dan itu, atau kerja yang lainnya. Kalau perlu Kepala Sekolah di Kabupaten Kampar ini sesuai potensinya serta diseleksi atau dilelang,” ungkapnya.
Sekda Kampar Drs H Yusri juga memaparkan prioritas program di Dinas Kesehatan, dimana harus menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan (faskes) untuk Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) dan Upaya Kesehatan Perseorangan (UKP) kewenangan daerah. Kemudian menyediakan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, serta menyediakan penyelenggaraan sistem informasi kesehatan secara terintegritas.
Sedangkan dalam menjaga ketahanan pangan di Kabupaten Kampar, Sekda mengatakan bahwa Dinas Ketahanan Pangan mempunyai 136 Kelompok Wanita Tani (KWT). Kepada kelompok tersebut, Sekda meminta untuk diberikan anggaran dalam mengembangkan pangan. “Berikan juga bibit, seperti bibit sayur ataupun bibit jagung, yang sekali 3 bulan bisa panen. Kalau sudah begitu, kita tinggal hitung berapa yang dapat diberikan untuk anak-anak stunting di wilayahnya. Ini bisa tahap bertahap untuk mencegah penanganan stunting,” tuturnya.
Dalam program RKPD untuk Dinas Sosial, Sekda menjelaskan bahwa yang pertama menjadi prioritas adalah pengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial daerah kabupaten/kota. Lalu, yang kedua, rehabilitas sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan pengemis di luar Dinas Sosial. Dan yang ketiga, rehabilitas sosial penyandang masalah sosial serta meningkatkan ketertiban dan keamanan masyarakat, melalui upaya memberikan kesepahaman bersama diantaranya simpul-simpul pemangku kepentingan tentang bahaya penyakit sosial dan kebudayaan.
Sekda Kampar Drs H Yusri MSi juga mengatakan, RKPD terkait jembatan yang belum direalisasikan seperti di Kampar Kiri Hulu merupakan jembatan penghubung antar desa, dan jembatan di Kecamatan Tapung. Selain itu, pemeliharaan rumah dinas camat dan transportasi kendaraan mobil dinas camat untuk wilayah yang lokasi jalannya masih ekstrim, seperti Kecamatan Kampar Kiri Hulu.
“Dalam hal tersebut, Dinas PUPR dapat mencatat apa-apa yang dianggap penting untuk merealisasikan pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan serta sosial,” ungkapnya.
Terakhir, Sekda berharap semoga pembangunan yang dilakukan ini dapat dinikmati oleh masyarakat, khususnya desa. “Dalam meningkatkan ekosistem pembangunan yang berkeadilan untuk masyarakat Kabupaten Kampar,” ujarnya. ***