Terkait Bonus PON, Kadispora Riau: Jangan Salahkan Gubri Abdul Wahid
Kadispora Riau, Erisman Yahya. (foto: dok/ist)
INDRAGIRIONE.COM, PEKANBARU - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau melalui Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Dispora) Riau mengungkapkan telah menyiapkan anggaran untuk pemberian bonus untuk atlet dan pelatih peraih medali di ajang Pekan Olahraga Nasional (PON) Aceh-Sumut tahun 2024 lalu.
Namun muncul persoalan. Atlet dan pelatih peraih medali di PON Aceh-Sumut tersebut menolak. Mereka disebut tidak mau menerima bonus yang telah disiapkan oleh Pemprov Riau, karena dianggap bonus yang disiapkan lebih kecil dari angka maksimal yang ada di dalam Pergub.
Hal ini diungkapkan oleh Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Kadispora) Riau, Erisman Yahya, melalui keterangan tertulis yang diterima Indragirione.com, Senin (14/7/2025). Erisman juga menegaskan bahwa tidak pada tempatnya menyalahkan Gubernur Riau (Gubri) Abdul Wahid, karena besaran bonus diputuskan pada masa Gubri sebelumnya.
“Besaran bonus PON itu kan dialokasikan pada APBD Tahun Anggaran 2025 yang disahkan sebelum Bapak Abdul Wahid menjabat. Jadi tidak pas kalau beliau yang disalahkan,” tegas Kadispora Riau, Erisman Yahya.
Erisman menjelaskan bahwa awalnya Dispora mengusulkan total anggaran untuk bonus itu Rp40 miliar. Namun menjelang pengesahan APBD Tahun Anggaran (TA) 2025 dipangkas menjadi Rp25 miliar karena mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah yang turun drastis.
Seperti diketahui, APBD Riau TA 2024 sekira Rp11,02 triliun. Sementara APBD TA 2025 turun drastis menjadi sekira Rp9,2 triliun. “Ini belum ditambah defisit yang luar biasa pada APBD 2025 ini. Jadi beban keuangan tentu makin berat,” ungkap Erisman.
“Kami Dispora Riau siap saja mencairkan kalau atlet dan pelatih peraih medali PON itu berkenan menerima itu. Bukan kita tidak mau mencairkan, tetapi kan mereka yang tidak mau menerimanya atau menolaknya,” ungkapnya lagi.
Dijelaskan Erisman, pada 15 April 2025 lalu sebenarnya telah dilakukan pertemuan dan pembahasan terkait masalah bonus dengan peserta antara lain pelatih PON Aceh-Sumut, KONI Riau, perwakilan NPC, dan atlet serta pelatih Pra Popnas.
Dengan hasil kesepakatan pada saat itu pelatih dan atlet di bawah NPC dan Pra Popnas berkenan menerima bonus sesuai anggaran yang tersedia di DPA Dispora. Tetapi, para pelatih dan atlet di bawah KONI yang meraih medali di PON Aceh-Sumut belum berkenan menerima dan akan memperjuangkan untuk penambahan pada APBD-P 2025.
“Kami sudah menyampaikan agar mereka bisa menerima ini dulu, jika nanti keuangan Pemerintah Provinsi Riau membaik, maka akan diajukan lagi penambahan anggaran. Untuk saat ini segitu baru yang ada kemampuan keuangan Pemprov Riau. Apalagi saat ini kan Pemprov Riau tengah mengalami defisit anggaran yang luar biasa,” katanya.
Ia menambahkan, sementara atlet dan pelatih peraih medali pada ajang Paralympic Games, Peparnas dan Pra Popnas mau menerimanya. Sehingga yang mau menerima tersebut yang baru dicairkan. Sementara yang atlet dan pelatih peraih medali di PON Aceh-Sumut tidak berkenan menerimanya.
“Iya kalau mereka tidak mau menerima ya kami harus mau gimana lagi. Kami sudah sampaikan bahwa keuangan Pemprov Riau saat ini tengah mengalami defisit. Kami sudah sampaikan bahwasanya terima dulu yang ada, nanti jika keuangan Pemprov Riau membaik tidak menutup kemungkinan akan ditambah lagi,” pungkasnya. ***