---

Upaya Penurunan Stunting dan Kemiskinan Ekstrem, Setiap Puskesmas Harus Ada USG dan Antropometri

---

INDRAGIRIONE.COM, BANGKINANG - Dalam rangka percepatan penurunan stunting dan penghapusan kemiskinan ekstrem di Indonesia, termasuk di Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, maka Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI Prof Dr Muhadjir Efendy MAP menyampaikan agar setiap puskesmas memiliki alat Ultrasonografi (USG) hingga Antropometri (pengukuran manusia secara fisik). 

Hal tersebut disampaikan Muhadjir Effendy saat Roadshow Daring terkait “Percepatan Penurunan Stunting dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem di Kabupaten/Kota Provinsi Riau”, Kamis (9/3/2023). 

Kegiatan tersebut diikuti secara virtual oleh Pj Bupati Kampar Dr H Kamsol MM diwakili Sekda Kampar Drs Yusri MSi. 

Roadshow tersebut juga diikuti oleh Gubernur Riau diwakili Wakil Gubernur Riau Brigjen TNI (Purn) H Edy Natar Nasution, serta para Bupati/Walikota se-Riau. 

Lebih lanjut, Muhadjir Efendy menjelaskan bahwa target cakupan bayi yang ditimbang dan diukur harus di atas 80 persen. Kemudian, tenaga yang mengoperasikan pun juga harus terampil. 

Untuk mencapai target ini, anggaran dari Kementerian Kesehatan akan digelontorkan. Selain itu anggaran dari pemerintah daerah pun juga kemungkinan bisa dipakai. 

Kalaupun daerah keberatan karena kapasitas fiskal mereka tersebut, Muhadjir menyebut pemerintah menyiapkan skema pendanaan lain lewat Dana Alokasi Khusus (DAK) di Kementerian Kesehatan. 

Sementara itu Sekda Kampar Yusri yang mewakili Pj Bupati Kampar, dalam kesempatan tersebut menyambut baik apa yang menjadi arahan dari Menko PMK Muhadjir. 

“Hanya saja, sesuai dengan arahan beliau. Dalam hal ini Kabupaten Kampar dalam percepatan ini perlu beberapa hal. Diantaranya, tambahan beberapa USG dan Antropometri untuk beberapa puskesmas dan posyandu, dukungan biaya atau anggaran, bantuan program bantuan sosial dan bantuan program penambahan ekonomi, konversi kegiatan lainnya untuk penurunan kemiskinan ekstrem,” tuturnya. 

Untuk diketahui, dengan memiliki penduduk lenih kurang 1 juta jiwa, Kabupaten Kampar menurut data persentase dari P3KE, kemiskinan ekstem sebesar 1,73% dan stunting 14,5 %, dibawah Provinsi Riau 17% dan Nasional 21,6%. Sementara itu, keluarga beresiko stunting di Kampar miskin ekstrem yang akan melahirkan anak stunting sebesar 69%. 

Khusus untuk stunting sendiri, pada tahun 2019 Kampar menetapkan 16 lokus di 21 kecamatan.  Total dari tahun 2020 sampai 2023 sebanyak 1300 anak stunting, namun pada tahun 2023 sekarang hanya tinggal 600, dengan target akhir tahun mencapai titik nol. 

Hal yang dilakukan Pemkab Kampar adalah dengan sosialisasi di 21 kecamatan, pendamping keluarga, intervensi anak usia dini, serta pendampingan ibu hamil secara masif bersama tim kerja kabupaten dan kecamatan. Ini mencakupi bidang gizi, sosialisasi, data, serta membagikan anak stunting kepada bapak angkat untuk setiap perusahaan yang berada di Kampar. 

“Dengan demikian, kita berharap dari kementerian juga ada segera realisasi program dan bantuan lainnya, terkhusus infrastruktur yang jauh dari pelayananyang lengkap atau sulit dijangkau tim percepatan. Untuk itu, perlu sinergindan kerja sama pemerintah pusat dan daerah,” terang Yusri. 

Pada kesempatan tersebut juga didengarkan alokasi dan jumlah pembangunan yang berkaitan dengan Pamsimas melalui Kegiatan di Ditjen Cipta Karya di Kementerian PUPR RI, BKKBN RI, Kementerian Pendidikan, Bappenas RI dan Kementerian Agama RI. 

Setelah mendengar dan diskusi, pada akhir sambutan Menko PMK berpesan kepada Gubernur dan Bupati /Walikota se-Provinsi Riau, tiga hal yang harus ditangani, yakni Ketahanan Pangan, Penanganan Kemiskinan Ekstrem dan Penanganan Stunting. 

“Kami sangat mengapresiasi seluruh Bupati, Walikota dan Gubernur Riau dalam penanggulangan tiga hal diatas maupun pembangunan sosial kemasyarakatan lainnya,” pungkasnya. (Adv)