Latest Posts

Bhabinkamtibmas Desa Sencalang Sambangi Kebun Cabai Warga

Sat, 23 May 2026 17:26:35 +0700

INDRAGIRI HILIR – Dalam upaya menyukseskan program ketahanan pangan nasional di tingkat desa, jajaran Polsek Keritang terus aktif turun ke lapangan. Langkah nyata ini ditunjukkan oleh Bhabinkamtibmas Desa Sencalang, BRIPKA Erwin, yang melakukan monitoring langsung ke salah satu perkebunan hortikultura milik warga binaannya pada [Sabtu/23 Mei 2026].

Kegiatan sambang pertanian kali ini menyasar perkebunan cabai milik Saudara Nur Cahyo, yang berlokasi di RT 003 / RW 003, Dusun Kuala Sei Akar, Desa Sencalang, Kecamatan Keritang.

Di atas lahan produktif berukuran 20 x 20 meter tersebut, BRIPKA Erwin melihat langsung perkembangan tanaman cabai yang tengah dirawat intensif oleh pemiliknya. Kehadiran personel Polri ini tidak hanya untuk memantau situasi kamtibmas, tetapi juga untuk memberikan motivasi serta ruang diskusi terkait kendala pertanian yang dihadapi petani lokal.

"Kami ingin memastikan bahwa ketahanan pangan di tingkat desa berjalan mandiri dan kuat. Kebun cabai milik Pak Nur Cahyo ini adalah contoh nyata bagaimana pemanfaatan lahan pekarangan atau lahan terbatas bisa berdampak besar bagi ekonomi keluarga dan pemenuhan kebutuhan pangan lokal," ujar BRIPKA Erwin di sela-sela kegiatannya.

Sementara itu, Nur Cahyo selaku pemilik kebun mengaku sangat terbantu dengan kepedulian dan kehadiran Bhabinkamtibmas yang rutin memberikan semangat bagi para petani di Dusun Kuala Sei Akar.

Secara terpisah, Kapolsek Keritang AKP Yosi menyatakan bahwa aksi monitoring yang dilakukan oleh BRIPKA Erwin merupakan komitmen Polri untuk selalu hadir di tengah masyarakat. Dengan terjaganya sektor pertanian, diharapkan stabilitas ekonomi dan ketahanan pangan di wilayah hukum Polsek Keritang tetap kokoh dan kondusif.

Setahun Memimpin Karimun, Iskandarsyah Dan Rocky Mulai Menata Dari Dasar.

Fri, 24 Apr 2026 22:18:08 +0700

Karimun, Indragirione.com, Pagi di Karimun tidak selalu dimulai dengan seremoni. Di balik rutinitas pemerintahan yang berjalan, ada pekerjaan yang jarang terlihat—membenahi hal-hal mendasar yang selama ini kerap luput dari perhatian.

Satu tahun sejak Iskandarsyah bersama Rocky Marciano Bawole memimpin Kabupaten Karimun, arah itu mulai terbaca. Bukan dengan gebrakan besar yang gemerlap, tetapi melalui langkah-langkah yang perlahan membentuk fondasi.

Di sektor kesehatan, angka cakupan Universal Health Coverage (UHC) yang mencapai 99 persen bukan sekadar statistik. Itu berarti hampir seluruh warga kini memiliki akses terhadap layanan kesehatan yang lebih terjamin. Di balik angka itu, ada komitmen anggaran yang tidak kecil dan ada pilihan kebijakan yang menempatkan kebutuhan dasar masyarakat sebagai prioritas.

“Kalau soal kesehatan, memang sekarang lebih terasa. Masyarakat lebih mudah berobat, itu yang paling penting,” ujar Darwis, Praktisi Kebijakan Publik, Jumat (24/04/2026).

Langkah pembenahan juga terlihat pada sisi keuangan daerah. Pemerintah mulai mencicil tunda bayar yang selama ini membebani anggaran. Upaya ini mungkin tidak langsung tampak di permukaan, namun menjadi fondasi penting bagi keberlanjutan pembangunan.

Di sektor ekonomi, peluang kerja mulai dibuka. Tercatat lebih dari seribu tenaga kerja terserap melalui berbagai program, termasuk job fair. Di tengah kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya stabil, langkah ini menjadi sinyal bahwa pemerintah tetap bergerak.

“Memang belum semuanya sempurna, tapi kita lihat ada usaha. Lowongan kerja mulai dibuka, itu membantu masyarakat,” kata Darwis.

Kebijakan yang langsung menyentuh masyarakat juga mulai dirasakan. Operasi sembako murah rutin dilakukan, sementara program seragam gratis bagi siswa SD dan SMP meringankan beban orang tua.

Di sisi lain, persoalan klasik seperti sampah mulai ditangani dengan lebih serius melalui penambahan armada dan pembenahan sistem. Penataan parkir di kawasan pelabuhan serta upaya menghilangkan pungutan liar juga menjadi bagian dari perubahan di ruang publik.

Menurut Darwis, hal-hal seperti ini justru menjadi ukuran nyata bagi masyarakat.

“Yang dilihat masyarakat itu hal sederhana—lingkungan bersih, tidak ada pungli, kebutuhan pokok terbantu. Kalau itu jalan, berarti pemerintah bekerja,” ujarnya.

Di bidang pendidikan, dibukanya kembali program beasiswa S1 setelah hampir satu dekade terhenti menjadi langkah yang memberi harapan baru, terutama bagi generasi muda.

Sementara itu, masuknya komitmen investasi energi terbarukan bernilai puluhan triliun rupiah memberi sinyal bahwa Karimun mulai dilirik dalam peta investasi masa depan.

Indikator makro pun menunjukkan tren positif, dengan pertumbuhan ekonomi daerah yang disebut berada di atas rata-rata nasional serta peningkatan daya saing daerah.

Meski demikian, harapan masyarakat tetap tinggi. Kehadiran pemimpin di tengah masyarakat dan percepatan dampak pembangunan masih menjadi perhatian.

“Harapan pasti ada. Masyarakat ingin perubahan itu cepat terasa. Tapi kita juga harus lihat prosesnya,” kata Darwis.

Setahun pertama kepemimpinan Iskandarsyah bisa jadi belum sepenuhnya menjawab semua ekspektasi. Namun arah pembangunan mulai terlihat—menata dari dasar, memperkuat sistem, dan perlahan menghadirkan dampak.

Perjalanan masih panjang. Tantangan tidak ringan. Tapi jika fondasi ini terus dijaga, maka apa yang hari ini mulai dirintis bisa menjadi pijakan kuat bagi masa depan Karimun.
Beasiswa Karimun Berita Karimun Hari Ini Capaian Setahun Bupati Karimun Ekonomi Karimun 2026 Investasi Energi Terbarukan Iskandarsyah Pembangunan Daerah Pemkab Karimun Rocky Marciano Bawole.

Menakar Kelayakan Pinjaman Daerah Rp200 Miliar Kabupaten Indragiri Hilir kepada PT SMI

Mon, 01 Dec 2025 16:45:27 +0700

Oleh: M. Irwan Mahasiswa Asal Inhi di Yogyakarta

Rencana Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) untuk mengajukan pinjaman daerah sebesar Rp200 miliar kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) perlu dikaji dengan hati-hati dari sisi aturan, risiko keuangan daerah, dan tata kelola anggaran. Pinjaman ini akan menjadi beban APBD dalam jangka menengah dan jangka panjang, sehingga keputusan politik anggaran harus terbuka, bisa dipertanggungjawabkan, dan benar-benar mengutamakan kepentingan masyarakat sebagai pihak yang akhirnya menanggung konsekuensi kebijakan.

Secara regulasi, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah memberi ruang bagi pemda untuk berutang sebagai salah satu sumber pembiayaan pembangunan. Namun pinjaman daerah tetap merupakan utang yang harus dibayar melalui APBD, sehingga dampaknya wajib dihitung secara cermat dalam rencana keuangan jangka menengah dan harus sejalan dengan dokumen perencanaan resmi seperti RPJMD dan RKPD.

Pemerintah pusat juga menetapkan aturan turunan, misalnya terkait batas defisit dan syarat teknis pinjaman, untuk memastikan utang daerah tidak melampaui kemampuan fiskal. Salah satu indikator penting adalah Debt Service Coverage Ratio (DSCR), yaitu rasio kemampuan keuangan daerah untuk membayar kembali pokok dan bunga pinjaman.

Teori Musgrave & Musgrave (1976), pemerintah menjalankan tiga fungsi utama: alokasi (membiayai layanan dan infrastruktur), distribusi (pemerataan), dan stabilisası (menjaga stabilitas ekonomi), yang semuanya menuntut pengelolaan anggaran dan utang secara efisien dan berkelanjutan. Hal ini sejalan dengan teori Buchanan & Musgrave (1999) bahaya yang sering muncul adalah "fiscal illusion", ketika pemerintah terlalu mengandalkan utang untuk belanja sekarang sementara beban pembayaran baru dirasakan masyarakat di masa depan jika disiplin anggaran lemah

Dari sisi keadilan antargenerasi, penggunaan utang daerah dinilai masih dapat diterima selama dialokasikan untuk investasi publik yang memberikan manfaat ekonomi jelas, seperti pembangunan infrastruktur yang mampu meningkatkan produktivitas dan pendapatan daerah.

"Utang daerah seharusnya menjadi instrumen untuk mendorong pertumbuhan ekonomi jangka panjang, bukan sekadar menutup kebutuhan belanja rutin," ujar M. Irwan dalam keterangannya.

la menilai arah kebijakan utang perlu diawasi secara ketat agar tidak terjebak pada pembiayaan jangka pendek yang hanya be konsumtif. Menurutnya, jika utang lebih banyak digunakan untuk kepentingan sesaat, maka generasi mendatang akan menanggung beban jauh lebih besar dibandingkan manfaat yang mereka peroleh.

Sebelum mengambil pinjaman, pemerintah daerah seharusnya memiliki kajian kelayakan yang jelas, terbuka, dan bisa diuji publik. Kajian ini minimal memuat proyeksi kemampuan bayar, perhitungan DSCR, analisis risiko gagal bayar, serta simulasi dampak cicilan pokok dan bunga terhadap belanja pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar

Dalam praktik, pemerintah pusat mensyaratkan nilai DSCR minimal ≥ 2,5 sebagai tanda bahwa daerah masih cukup aman menanggung utang, sedangkan DSCR di bawah < 1 menunjukkan pendapatan tidak cukup untuk menutup kewajiban utang dan berpotensi mengganggu keberlanjutan fiskal. Dengan kata lain, tanpa perhitungan DSCR dan analisis risiko yang kuat, rencana pinjaman rawan menekan ruang fiskal APBD di masa depan.

Dalam literatur keuangan publik dan ekonomi politik, moral hazard menggambarkan kecenderungan pengambil kebijakan menjadi kurang hati-hati ketika mereka merasa selalu ada "jaring pengaman", seperti peluang restrukturisasi utang atau bantuan dari pemerintah yang lebih tinggi. Jika pola pikir seperti ini masuk dalam keputusan pinjaman daerah, risiko yang akhirnya ditanggung masyarakat tidak dihitung serius, sementara pertimbangan politik jangka pendek menjadi dominan.

Karena itu, rencana pinjaman Rp200 miliar di Inhil perlu diuji dengan prinsip good governance transparansi, akuntabilitas, partisipasi publik, kepastian hukum, dan integritas. Masyarakat berhak mendapatkan informasi yang mudah diakses mengenai tujuan pinjaman, jenis proyek yang dibiayai, jangka waktu pengembalian, serta dampaknya terhadap APBD dan kualitas layanan publik.

Dilihat dari aspek regulasi, teori keuangan publik, keberlanjutan fiskal, risiko moral hazard, dan prinsip good governance, pinjaman Rp200 miliar Pemerintah Kabupaten Inhil ke PT SMI sah sebagai instrumen, tetapi tidak otomatis layak dijalankan. Pinjaman hanya patut dilanjutkan jika: Pertama, sejalan dengan RPJMD dan didukung kajian kelayakan yang terbuka. Kedua, tidak mengurangi kemampuan daerah membiayai layanan dasar, dan Ketiga, dikelola dengan standar tata kelola yang baik serta membuka ruang pengawasan publik.

M. Irwan menabahkan, secara prinsip, pinjaman ini sah, tetapi kelayakannya tetap harus diuji secara transparan dan akuntabel.

"Sebelum melangkah lebih jauh, Pemkab Inhil perlu memaparkan secara terbuka skema penggunaan pinjaman, proyeksi manfaat ekonominya, serta strategi pengembalian utang agar publik dapat menilai rasionalitas kebijakan tersebut" tambahnya.

M. Irwan juga menegaskan pentingnya melibatkan DPRD, masyarakat sipil, dan lembaga pengawas sejak tahap perencanaan, sehingga keputusan akhir terkait kelanjutan pinjaman benar-benar mencerminkan kepentingan publik dan tidak menimbulkan beban fiskal berlebihan di masa depan. tutupnya.

Menimbang Ulang Penanggulangan Kejahatan Pornografi: Perbandingan Perspektif Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Adat

Wed, 30 Jul 2025 17:15:33 +0700

Di tengah derasnya arus globalisasi dan kemajuan teknologi informasi, Indonesia menghadapi tantangan besar dalam menjaga moralitas masyarakat, terutama terkait maraknya konten pornografi. Akses internet yang mudah dan penggunaan media sosial yang tinggi. mempercepat penyebaran konten pornografi yang tidak hanya merusak akhlak pribadi, tetapi juga mengancam tatanan sosial dan budaya bangsa.

Pornografi bukan hanya isu moral, tetapi juga menjadi perhatian serius dalam ranah hukum pidana. Indonesia sebagai negara yang berlandaskan Pancasila memiliki sistem hukum yang bersifat plural. Artinya, di samping hukum nasional (positif), masyarakat juga hidup. berdampingan dengan hukum pidana Islam dan hukum pidana adat yang berakar kuat dalam. budaya dan kepercayaan lokal. Maka dari itu, perlu dilakukan peninjauan dan perbandingan terhadap bagaimana kedua sistem hukum ini memandang dan menangani kejahatan pornografi.

Pornografi sebagai Kejahatan Moral dan Sosial

Secara umum, pomografi dapat diartikan sebagai segala bentuk materi visual, audio, atau tulisan yang menggambarkan perilaku seksual secara eksplisit dengan tujuan merangsang hasrat seksual. Di Indonesia, kejahatan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, yang menetapkan larangan produksi, penyebaran, serta kepemilikan konten pornografi. Namun, implementasi UU ini tidak selalu efektif dalam membendung penyebaran konten pornografi, terutama yang beredar secara daring.

Oleh karena itu, penting untuk menengok kembali kearifan lokal dan nilai-nilai agama, termasuk hukum pidana Islam dan hukum pidana adat, yang memiliki cara pandang tersendiri dalam menyikapi kejahatan ini.

Hukum Pidana Islam: Menjaga Kehormatan dan Mencegah Kerusakan Moral

Dalam perspektif hukum pidana Islam, pomografi termasuk dalam kategori maksiat dan perilaku yang dilarang keras karena dapat menjadi pintu gerbang menuju perzinaan dan perusakan akhlak. Meskipun istilah 'pomografi" tidak secara eksplisit ditemukan dalam Al-Qur'an dan Hadis, namun banyak ayat yang secara tegas memerintahkan umat Islam untuk menjaga pandangan dan kehormatan..

Firman Allah SWT dalam QS. An-Nur ayat 30-31:
"Katakanlah kepada laki-laki yang beriman: Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya, yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat."

Ayat ini menjadi landasan bahwa Islam menaruh perhatian besar terhadap penjagaan moral dan etika seksual. Penyebaran konten pornografi dalam bentuk gambar, video, atau tulisan yang merangsang syahwat dianggap sebagai perbuatan fahisyah (keji) yang sangat dilarang. Sanksi Hukum Pidana Islam

Dalam hukum pidana Islam, perbuatan yang tidak termasuk dalam kategori hudud (sanksi tetap) dapat dikenakan sanksi taʼzir, yaitu sanksi yang ditetapkan oleh hakim atau pemerintah berdasarkan kebijakan, tingkat kejahatan, dan kondisi masyarakat.

Karena pornografi tidak termasuk dalam kategori hudud, maka sanksinya bersifat ta'zir. Bentuk taʼzir bisa berupa: Hukuman penjara, Cambuk, Pengasingan, Denda dan Hukuman sosial.

Sanksi ini bersifat fleksibel, tetapi tetap menekankan unsur pembinaan dan pencegahan. Hukum pidana Islam tidak hanya menghukum, tetapi juga bertujuan mendidik pelaku agar bertaubat dan tidak mengulangi perbuatannya.

Selain itu, dalam konteks penyebaran konten pornografi secara daring, para ulama kontemporer sepakat bahwa pelaku dapat dikenai sanksi tazir karena telah menyebabkan kerusakan moral yang meluas.

Hukum Pidana Adat: Menjaga Marwah dan Keharmonisan Sosial

Sementara itu, dalam hukum pidana adat, pornografi tidak selalu disebutkan secara khusus, tetapi perilaku-perilaku yang melanggar nilai-nilai kesopanan, kesusilaan, dan norma sosial-termasuk menyebarkan atau memperlihatkan aurat secara tidak senonoh-dianggap sebagai pelanggaran berat terhadap adat istiadat

Misalnya, dalam masyarakat Minangkabau, ada konsep "malu" dan "aib" yang menjadi dasar utama penilaian terhadap perilaku seseorang. Seorang perempuan atau laki-laki yang mempertontonkan aurat atau melakukan tindakan tidak senonoh dianggap telah mencoreng nama baik keluarga dan suku. Sanksinya bisa berupa: Denda adat (uang atau barang), Pengucilan sosial, Permintaan maaf di depan khalayak, Pemulihan nama baik dengan ritual adat.

Demikian pula dalam masyarakat Dayak, pelanggaran moral seksual dapat dikenai sanksi berupa hukuman adat, bahkan dalam beberapa kasus berat, pelaku bisa diusir dari komunitas karena dianggap mencemarkan kehormatan desa.

Berbeda dari sistem hukum formal, sanksi adat lebih menekankan pemulihan hubungan sosial dan menjaga keharmonisan komunitas. Hukum adat tidak semata-mata bersifat menghukum, tetapi juga mengutamakan proses restoratif: memperbaiki hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat.

Perbandingan Kritis: Persamaan dan Perbedaan

Persamaan:

1. Sama-sama menolak pornografi sebagai bentuk pelanggaran moral dan sosial.

2. Menekankan aspek preventif, yaitu mencegah masyarakat dari kerusakan moral yang lebih luas.

3. Mengutamakan efek jera bagi pelaku, meskipun melalui pendekatan yang berbeda.

Bertujuan mendidik dan memulihkan, bukan semata-mata menghukum.

Kesimpulan: Perlunya Pendekatan Multidisipliner dan Multikultural

Dari perbandingan di atas, jelas bahwa baik hukum pidana Islam maupun hukum pidana adat memiliki peran penting dalam menangani kejahatan pomografi, terutama dalam konteks masyarakat Indonesia yang religius dan multikultural.

Sayangnya, dalam praktiknya, pendekatan hukum formal di Indonesia sering kali kurang mempertimbangkan kekuatan nilai lokal dan agama dalam membentuk perilaku masyarakat. Padahal, justru hukum adat dan hukum Islam dapat menjadi benteng moral yang efektif dan relevan dalam menghadapi kejahatan-kejahatan modem seperti pornografi.

Untuk itu, diperlukan sinergi antara hukum nasional, hukum Islam, dan hukum adat. Negara dapat memberdayakan lembaga-lembaga adat dan keagamaan dalam melakukan edukasi moral dan penegakan hukum berbasis nilai-nilai lokal. Selain itu, pendekatan restoratif justice yang berkembang dalam sistem hukum modern dapat mengadopsi prinsip-prinsip penyelesaian konflik secara adat dan Islam.

Sebagai bangsa yang kaya nilai dan budaya, Indonesia sejatinya memiliki potensi besar dalam menciptakan sistem hukum yang berakar dari jati diri bangsa sendiri. Penanggulangan kejahatan pornografi tidak hanya soal hukum positif, tetapi juga soal membangun kesadaran moral kolektif. Inilah saatnya kita menggali dan menghidupkan kembali nilai-nilai luhur dari hukum pidana Islam dan hukum pidana adat demi generasi yang lebih bermartabat.

Oleh: M. Fadhli, editor: Fajar Satria

Membendung Kejahatan Dunia Maya: Urgensi Kebijakan Kriminal dalam Hukum Pidana Indonesia

Wed, 30 Jul 2025 14:47:13 +0700

Di era transformasi digital yang kian masif, kehidupan masyarakat telah berpindah sebagian besar ke ruang siber (cyberspace). Aktivitas seperti jual beli, transaksi perbankan, pendidikan, bahkan pemerintahan kini dilakukan secara daring. Sayangnya, perkembangan teknologi ini tak hanya membawa manfaat, tetapi juga melahirkan tantangan hukum yang sangat kompleks, yaitu munculnya tindak pidana dunia maya atau yang dikenal dengan istilah cybercrime.

Tindak pidana ini bersifat transnasional, tak mengenal batas negara, dan terus berkembang seiring dengan kecanggihan teknologi. Maka dari itu, kebijakan kriminal (criminal policy) dalam hukum pidana nasional harus segera dirumuskan secara komprehensif dan responsif, agar mampu menghadapi ancaman cybercrime secara efektif.

Cybercrime: Ancaman Nyata di Balik Layar

Cybercrime adalah kejahatan yang menggunakan teknologi komputer dan jaringan internet. sebagai sarana atau sasaran. Beberapa bentuk kejahatan dunia maya yang umum terjadi di Indonesia antara lain: Hacking (peretasan sistem), Phishing (penipuan untuk mencuri data pribadi), Pencurian identitas, Penyebaran malware dan virus, Kejahatan finansial digital, Penyebaran konten ilegal atau hoaks, Eksploitasi seksual anak di internet.

Data dari Bareskrim Polri menunjukkan peningkatan signifikan kasus kejahatan siber setiap tahunnya. Kejahatan ini tidak hanya merugikan individu, tetapi juga dapat mengganggu sistem ekonomi, keamanan nasional, hingga merusak kepercayaan publik terhadap sistem digital.

Kebijakan Kriminal dalam Hukum Pidana: Sebuah Definisi
Secara sederhana, kebijakan kriminal adalah strategi dan upaya negara dalam mencegah dan menanggulangi kejahatan, baik melalui hukum (penal policy) maupun pendekatan non-hukum (non-penal policy). Dalam konteks hukum pidana, kebijakan kriminal menjadi fondasi untuk: Merumuskan aturan hukum pidana (formulatif); Melaksanakan penegakan hukum (aplikatif); Membangun sistem pencegahan dan pembinaan sosial (preventif dan rehabilitatif).

Dalam hal cybercrime, kebijakan ini menjadi penting karena bentuk kejahatan ini cenderung sulit dilacak, bersifat teknis, dan berkembang lebih cepat dibanding regulasi yang mengatur.

Landasan Hukum Penanggulangan Cybercrime di Indonesia

Indonesia sebenarnya sudah memiliki beberapa regulasi yang dijadikan dasar hukum dalam menangani kejahatan siber, antara lain:

1. Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), sebagaimana telah diubah oleh UU No. 19 Tahun 2016;

2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), meskipun banyak pasal yang belum menyesuaikan dengan kejahatan digital;

3. Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri, dan kebijakan sektor teknis lainnya,

4. Keterlibatan Polri (Direktorat Tindak Pidana Siber) dan BSSN (Badan Siber dan Sandi Negara) dalam ranah penegakan dan pencegahan.

Namun demikian, penanganan terhadap cybercrime belum sepenuhnya efektif. Masih banyak kasus yang tidak terungkap karena keterbatasan sumber daya manusia, infrastruktur forensik digital, dan peraturan yang kurang adaptif.

Kritik terhadap Kebijakan Kriminal Saat Ini

Beberapa permasalahan utama dalam kebijakan kriminal terhadap cybercrime di Indonesia adalah:

1. Pendekatan hukum yang kaku

Banyak pasal dalam UU ITE yang multitafsir dan tidak bisa menjangkau modus baru dalam kejahatan siber.

2 Ketimpangan antara perkembangan teknologi dan hukum

Dunia teknologi berkembang dalam hitungan bulan, sedangkan regulasi bisa bertahun-tahun direvisi. Akibatnya, hukum selalu tertinggal.

3. Penegakan hukum yang lemah

Polisi kerap kali kesulitan membuktikan kejahatan digital, terutama karena kejahatan ini bersifat anonim dan terdistribusi.

Keterbatasan kerja sama internasional

Cybercrime seringkali melibatkan pelaku lintas negara, sementara mekanisme ekstradisi dan kerja sama siber antarnegara belum kuat.

Rekomendasi: Arah Kebijakan Kriminal yang Ideal

Untuk menciptakan sistem hukum pidana yang efektif dalam memberantas cybercrime, Indonesia perlu melakukan pembaruan kebijakan kriminal secara menyeluruh. Beberapa arah kebijakan yang bisa diambil antara lain:

1. Reformulasi Hukum Pidana Materiel

KUHP yang baru (UU No. 1 Tahun 2023) harus segera diharmonisasi dengan UU ITE dan regulasi siber lainnya, Penyusunan pasal-pasal khusus cybercrime dalam bentuk Cyber Criminal Code bisa menjadi opsi jangka panjang.

2. Penguatan Aspek Penegakan Hukum (Law Enforcement)

Kapasitas Polri dan Kejaksaan dalam digital forensics perlu ditingkatkan.

Pengadaan laboratorium digital dan pelatihan SDM secara rutin dan merata.

Pemanfaatan Al dan Big Data untuk deteksi dini tindak pidana siber.

3. Peningkatan Literasi Digital Masyarakat.

Pencegahan selalu lebih baik daripada penindakan. Oleh karena itu, edukasi kepada masyarakat tentang bahaya dan modus cybercrime harus digalakkan.

Integrasi kurikulum pendidikan digital sejak dini, terutama di jenjang SMP dan SMA.

4. Penguatan Kerja Sama Internasional

Indonesia harus aktif dalam forum kerja sama siber internasional seperti INTERPOL Cybercrime, ASEAN Cyber Security Cooperation, maupun kerjasama bilateral.

Perjanjian ekstradisi dan pertukaran data pelaku harus difasilitasi secara legal dan teknis.

5. Pendekatan Multidisipliner dan Partisipatif

Pemerintah, sektor swasta, akademisi, dan komunitas digital harus duduk bersama merumuskan langkah bersama dalam menghadapi kejahatan siber.

Kebijakan criminal justice system tidak bisa bekerja sendiri, melainkan harus berbasis kolaborasi.

Penutup: Bergerak Lebih Cepat dari Kejahatan Digital

Kejahatan siber bukan lagi persoalan masa depan-ia adalah masalah nyata hari ini. Dalarn konteks ini, kebijakan kriminal dalam hukum pidana bukan hanya harus ada, tetapi juga harus lincah, adaptif, dan berorientasi masa depan. Negara tidak boleh kalah cepat dari para pelaku cybercrime yang terus bereksperimen dengan cara baru untuk mencuri, memeras, merusak, dan menipu masyarakat melalui ruang digital. Kita membutuhkan pendekatan "hukum yang hidup" (living law) dalam menghadapi cybercrime,

yaitu hukum yang mengikuti perubahan zaman namun tetap berlandaskan keadilan dan perlindungan HAM. Jika tidak segera berbenah, ruang siber akan menjadi medan pertempuran yang dikuasai oleh para penjahat digital tanpa pertahanan yang memadai. Masa depan Indonesia sebagai bangsa digital sangat bergantung pada sejauh mana negara mampu menciptakan sistem hukum yang cerdas, tangguh, dan manusiawi. Sudah saatnya hukum pidana kita bertransformasi dari sekacharyagat represif menjadi pilar utama dalam membangun ruang digital yang aman dan bermartabat.

Ditulis oleh: M. Fadhli, Editor Fajar Satria

Cakada Ditantang Perjuangkan Nasib Petani Inhil, Tak Ada Satupun Bupati Mampu Wujudkan Standarisasi Harga Kelapa!!

Mon, 24 Jun 2024 13:22:11 +0700

Indragiri Hilir, INDRAGIRIONE.COM,- 59 tahun Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) telah berdiri juga dikenal dengan julukan negeri hamparan kelapa dunia, sepertinya tidak berbanding lurus terhadap kesejahteraan masyarakatnya yang mana hampir dari 60 persen penduduk Inhil mengantungkan hidupnya dari sektor perkelapaan.

Kelapa merupakan urat nadi ekonomi masyarakat, tak hanya itu, saking vitalnya semua kebutuhan primer dan sekundenya pun mereka gantungkan dari kebun kelapa, dimana beberapa bulan ini, harga kelapa tak pernah berpihak kepada petani, sehingga tak sedikit masyarakat mengeluh bahkan berimbas terhadap lesunya perputaran ekonomi di pusat-pusat perbelanjaan.

Saya sebagai salah satu anak petani kelapa di Inhil ikut bersuara terkait permasalahan harga kelapa yang tak kunjung baik sejak saya lahir sampai sekarang.

Sepanjang saya hidup di daerah kabupaten Inhil belum ada satupun kepala daerah memperjuangkan tentang standardisasi ataupun regulasi terhadap harga kelapa petani.

Berbagai gaya dan tipe kepala daerah silih berganti di kabupaten Indragiri Hilir, kali ini saya harus menyebut tidak ada satupun kepala daerah yang memperjuangkan tentang aturan standarisasi tentang harga kelapa di Indragiri Hilir.

Apa masalah dan di mana kendalanya, petani kelapa di Indragiri Hilir sangat butuh peran pemerintah, sudah saatnya petani kelapa di inhil untuk mendapat keadilan sosial terkait harga kelapa di Indragiri Hilir.

Kalau berbicara secara pertumbuhan ekonomi masyarakat inhil tidak hanya bergantung pada APBD Daerah, namun sangat besar masyarakat bergantung pada hasil kelapa.

Jika harga kelapa stabil dan sesuai dengan harga bahan pokok saat ini, tentu daya beli masyarakat meningkat, hari ini bukan menjadi ragsia umum lagi banyak pedagang mengeluh daya beli masyarakat lesu, itu di karenakan kurangnya daya beli masyarakat.

Saya menantang calon kepala daerah untuk memperjuangkan dalam menetapkan standarisasi harga kelapa. "Sampai saat ini belum ada standarisasi harga kelapa khususnya di kabupaten Indragiri. Tegasnya

Belum lagi petani kelapa di inhil memiliki kendala lain yakni kualitas hasil panen yang semakin rendah. Serta terbatasnya pelatihan, bimbingan, dan bantuan peralatan, serta makin tahun kerusakan perkebunannya kelapa di inhil makin meluas.

Kami tidak ingin lagi adanya kepala daerah menjadi pahlawan kesiangan, beberapa dekade terakhir, kan sering kali kita mendapatkan isu harga kelapa naik di pengaruhi oleh bupati A atau di masa bupati B, misalnya, itu tidak ada sama sekali pengaruh kepala daerah terhadap naiknya harga kelapa petani, itu hanya kebetulan saja pada saat itu harga kelapa memang lagi membaik.

Maka dari itu jika memang kepala daerah inhil berkomitmen peduli nasib petani kelapa di inhil, Saya meminta agar pemerintah daerah mengajukan permohonan kepada pemerintah pusat untuk memberikan aturan standardisasi harga kelapa di Indragiri Hilir atau membuat industri terpadu pengolahan kelapa.

Bukan hanya kebijakan tersebut, Saya berharap pemerintah daerah dan pusat melanjutkan program penyaluran bibit dan replanting secara terpadu dan terintegrasi, kita melihat kondisi perkebunan petani kelapa di inhil sudah banyak yang rusak.

Pesan saya kepada masyarakat terkhusus petani kelapa untuk lebih bijak dalam memilih kepala daerah, mari kita lihat siapa calon kepala daerah yang betul - betul berkomitmen terhadap kepedulian tentang harga kepala kita.

Tujuan stemen saya ini tidak lain, hanya untuk membuka mata hati dan pikiran agar kita tahu siapa yang benar - benar peduli terhadap harga kelapa, agar tidak ada lagi kepala - kepala daerah yang menjadi pahlawan kesiangan, mereka tidak peduli di saat harga kepala naik mereka hadir di saat harga kelapa murah mereka diam.

Mari kita lihat siapa calon kepala daerah yang berkomitmen tentang nasib khalayak ramai di bidang sektor perkebunan kepala di inhil, 5 tahun kedepan nasib harga dan kondisi perkebunan kita di tentukan di tangan anda wahai petani yang cerdas!!!

Penulis: Khairul S. Sos

Keberlanjutan Program Merdeka Belajar untuk Sekolah Luar Biasa, Bagaimana Idealnya?

Sat, 22 Jun 2024 08:55:50 +0700

Kurikulum Merdeka dirancang untuk lebih inklusif dan adaptif, mengakomodasi kebutuhan beragam peserta didik, termasuk mereka yang memiliki kebutuhan khusus seperti di Sekolah Luar Biasa. Namun, tantangan utama yang dihadapi guru adalah dalam merancang, mengimplementasikan, dan mengevaluasi pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan individu siswa (PDBK).

*Tantangan Implementasi*

Implementasi Kurikulum Merdeka di Sekolah Luar Biasa menghadapi tantangan yang kompleks dan beragam, terutama dalam konteks perbedaan karakteristik antara kurikulum ini dengan pendahulunya. Karenanya, implementasi kurikulum baru ini memerlukan pendekatan yang lebih fleksibel dan responsif terhadap kebutuhan spesifik siswa, yang sering kali memerlukan penyesuaian khusus dan penggunaan sumber daya tambahan.

Guru di Sekolah Luar Biasa perlu mengadaptasi metode pengajaran mereka agar sesuai dengan kebutuhan siswa yang beragam secara individu. Ini meliputi penggunaan strategi pembelajaran yang berbeda-beda, namun sering kali membutuhkan kreativitas tinggi dalam menciptakan bahan ajar yang relevan dan mendukung perkembangan PDBK.

Selain itu, integrasi teknologi dalam proses pembelajaran juga menjadi tantangan tersendiri, mengingat kebutuhan untuk menghadirkan pembelajaran yang inklusif dan menggunakan teknologi sebagai alat bantu belajar yang efektif. Sedangkan masih banyak guru yang belum sepenuhnya terlatih dalam mengimplementasikan teknologi ini secara efektif, sehingga memerlukan dukungan tambahan dalam hal pelatihan dan pengembangan profesional.

Keterbatasan sumber daya fisik dan dukungan administratif juga menjadi kendala signifikan dalam implementasi Kurikulum Merdeka. Banyak Sekolah Luar Biasa masih menghadapi masalah dalam hal fasilitas yang memadai, seperti ruang kelas yang dilengkapi dengan peralatan pembelajaran khusus dan akses terhadap teknologi pendidikan.

Hal ini menjadikan guru harus bersusah payah dalam menciptakan materi pembelajaran yang sesuai dengan kurikulum baru, sering kali dengan sumber daya yang terbatas. Kurangnya dukungan administratif dalam bentuk bimbingan teknis dan pedoman implementasi yang jelas juga memperlambat proses adaptasi kurikulum di lapangan.

*Strategi Keberlanjutan*

Pentingnya pengembangan profesional yang berkelanjutan bagi guru juga tidak bisa dipandang sebelah mata. Guru di Sekolah Luar Biasa membutuhkan pelatihan yang terus-menerus untuk meningkatkan keterampilan mereka dalam mengajar PDBK dengan metode yang efektif. Pelatihan ini tidak hanya mencakup penggunaan teknologi pendidikan dan pengembangan kurikulum yang adaptif, tetapi juga strategi pedagogis yang berfokus pada inklusivitas dan keberagaman siswa.

Namun demikian, akses terhadap pelatihan semacam ini sering kali terbatas di banyak sekolah, mengakibatkan adanya kesenjangan dalam peningkatan profesionalisme antara guru yang mungkin sudah terbiasa dengan metode lama dan yang perlu menyesuaikan diri dengan perubahan baru.

Karenanya, untuk memastikan keberlanjutan Program Merdeka Belajar di Sekolah Luar Biasa, diperlukan strategi yang komprehensif dan terkoordinasi. Pertama, penguatan kapasitas guru dan tenaga pendidik menjadi kunci utama. Guru yang terlatih dengan baik dan memiliki pemahaman yang mendalam tentang kebutuhan siswa berkebutuhan khusus akan mampu mengatasi berbagai tantangan dalam mengimplementasikan Kurikulum Merdeka.

Kedua, peningkatan infrastruktur sekolah juga tidak kalah pentingnya. Sekolah luar biasa perlu memiliki fasilitas yang memadai, seperti ruang kelas yang dilengkapi dengan teknologi pendidikan modern dan alat bantu pembelajaran khusus untuk mendukung kebutuhan PDBK. Pemerintah perlu berkomitmen untuk mengalokasikan anggaran yang cukup untuk membangun dan memelihara infrastruktur ini, serta memastikan bahwa setiap sekolah memiliki akses yang setara terhadap sumber daya pendukung yang dibutuhkan.

Ketiga, dukungan administratif yang kuat dari pemerintah juga sangat diperlukan. Pemerintah perlu menyediakan panduan yang jelas, bimbingan teknis, dan regulasi yang mendukung implementasi Kurikulum Merdeka secara efektif di tingkat sekolah. Ini akan membantu mengurangi ambigu dalam proses implementasi dan meningkatkan konsistensi dalam pelaksanaannya di seluruh Sekolah Luar Biasa.

*Peran Pemerintah dan Komunitas*

Peran pemerintah sangat krusial dalam memastikan keberlanjutan Program Merdeka Belajar di Sekolah Luar Biasa. Pemerintah tidak hanya bertanggung jawab untuk merancang kebijakan pendidikan yang inklusif dan adaptif, tetapi juga bertindak dalam memastikan alokasi anggaran yang memadai untuk mendukung pelaksanaan kebijakan tersebut. Ini mencakup investasi dalam infrastruktur fisik sekolah dan pengembangan profesional bagi guru.

Pemerintah juga harus berperan aktif dalam memfasilitasi kolaborasi antara sekolah, komunitas, dan organisasi non-pemerintah untuk menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan mendukung bagi semua siswa.

Sedang bagi komunitas, diharapkan memegang peran penting dalam mendukung keberlanjutan Program Merdeka Belajar. Melalui partisipasi aktif dalam kegiatan sekolah dan memberikan dukungan moral serta material kepada siswa dan guru, komunitas dapat membantu menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pembelajaran yang efektif. Kolaborasi antara sekolah dan komunitas juga dapat menghasilkan inisiatif lokal yang kreatif dan berkelanjutan untuk mendukung kebutuhan khusus siswa.

Keberlanjutan Program Merdeka Belajar di Sekolah Luar Biasa memerlukan komitmen yang kuat dari semua pihak terkait. Tantangan implementasi yang kompleks menunjukkan perlunya pendekatan yang terintegrasi dan berkelanjutan dalam meningkatkan kapasitas guru, memperbaiki infrastruktur sekolah, dan memastikan dukungan administratif yang memadai.

Dengan sinergi yang baik antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan komunitas, Program Merdeka Belajar dapat berjalan dengan efektif dan memberikan manfaat yang optimal bagi semua peserta didik, termasuk mereka yang berkebutuhan khusus. Ini akan menciptakan lingkungan pendidikan yang inklusif, adaptif, dan mendorong setiap siswa untuk meraih potensi maksimal mereka dalam belajar dan berkembang.

Awas Perompak Filsafat, Siapa Itu?!

Thu, 16 May 2024 20:04:05 +0700

Manusia sebagai makhluk diidentifikasi dengan ciri berpikir sekaligus merupakan karunia yang patut disyukuri. Hidup dengan berpikir, baik dengan proses dalam menjalaninya juga memanfaatkan produk pemikiran yang telah ada sebagai warisan generasi sebelumnya. Tidak jarang, hal tersebut menghasilkan suatu tantangan untuk mempertahankan sekaligus mengembangkan atau berkembang dengannya.

Tantangan adalah pada kemampuan menghargai serta melestarikan apa yang menjadi warisan para pendahulu, pada saat yang sama terdapat tuntutan untuk terus berkembang seiring berbagai perubahan dan berbagai kondisi yang disebut tantangan tersebut.

Kembali kepada pembahasan tentang pemikiran, dalam sejarah kehidupan manusia, secara sifatnya yang mendasar disebut Filsafat. Disiplin keilmuan modern mengklasifikasikannya dengan Ilmu Filsafat. Berbagai produk pemikiran tokoh atau yang disebut Filsuf dibahas dalam diskursus Ilmu Filsafat.

Termasuk di antaranya cara berpikir seperti logika dibahas sedemikian rupa dalam pendekatan ilmiah, selain sebagai perkenalan, hal ini dimaksudkan untuk merangsang agar mampu atau setidaknya memahami cara berpikir secara filosofis.
Lumrahnya kajian dalam berbagai disiplin keilmuan, terdapat banyak pandangan di sana dibahas secara teratur dan sistematis. Kondisi tertentu bahkan menuntut untuk berpikir serius. Maka menjadi sulit ketika pembahasan akan tema-tema tersebut secara terpisah-pisah dan sulit dipahami alurnya, baik secara pemikiran, tokoh sampai sejarahnya.

Filsafat, atau setidaknya dalam pengertian ilmiah, adalah diantara wadah yang tersedia untuk berbagai pemikiran berkembang. Tidak sebagai otoritas suci sepatutnya dihargai dan dijunjung tinggi, Filsafat membuka ruang untuk manusia-manusia berkembang dengan pemikirannya.
Tidak juga senantiasa lurus ("straight") dalam arti tanpa ada pertentangan, namun dinamika perbedaan pandangan serta berbagai pertentangan yang sejatinya juga terjadi internal pemikiran dan para tokohnya, seperti kritik seorang Filsuf terhadap Filsuf sebelumnya yang kemudian melahirkan pemikiran baru. Nyatanya Filsafat senantiasa eksistensi sepanjang peradaban manusia.

Sikap terhadap Filsafat
Seiring dengan itu, terdapat banyak pandangan yang menentang bahkan secara jelas menentang Filsafat sebagai produk pemikiran manusia secara serta-merta dan menyeluruh lantaran dianggap kontroversial bahkan menyimpang tanpa terkecuali sehingga harus dimusnahkan.

Sayangnya, Filsafat seringkali dirivalkan dengan agama. Tidak oleh agama secara tegas, semisal Nabi Ibrahim yang mengatakan Matahari, Bulan adalah Tuhan dalam rangka memberi pemahaman sebagai suatu kesesatan atau penyesetan, namun meski diakui juga ternyata, dalam dunia ini, agama tidak jarang dijadikan kendaraan untuk eksis oleh suatu golongan dengan menyangsikan secara an sich apa yang dianggap menyimpang.

Masih terkait contoh di atas, kisah Nabi Ibrahim 'Alaihis-salaam yang disebut al-Kholil, tidak menjadikan sesiapa untuk menentangnya sebagai kebenaran yang tertuang dalam kitab suci, setidaknya oleh para generasi penerus, namun senantiasa diagungkan sebagai satu di antara suri teladan terbaik dalam kitab-kitab yang juga diagungkan.

Namun apakah persoalan sesederhana itu? Artinya suatu pemikiran yang disusun sedemikian rupa oleh orang yang juga "terpilih", tidak dalam arti politik atau otoritas (jabatan) khas dunia lainnya dapat dibenarkan dengan memberangusnya secara begitu saja. Terkecuali Kitab Suci yang di dalamnya terdapat kisah perjuangan Nabi yang dikenal sebagai kekasih Allah tersebut, Filsafat senantiasa nahas bahkan dinafikan perannya dalam membangun kehidupan manusia seperti pemusnahan karya-karyanya.

Nah, sekarang ternyata jejak itu perlahan diikuti oleh sebagian kalangan di zaman ini. Meski tidak dalam arti langkah politik, namun berbagai usaha sejenis mulai terasa geraknya dengan mempreteli pemimiran-pimikiran Filsafat atau yang dinisbatkan terhadapnya. Jika dalam perkembangannya Filsafat di antaranya dijadikan sebagai alat pembela agama, uniknya zaman langkah tersebut kini justru dianggap sebagai pembela agama dengan mengesampingkan atau menyangsikan Filsafat.

Meski sejatinya corak ini dapat dihadapi secara terbuka dengan memproduksinya sebagai bagian dari pembacaan manusia, baik terhadap kehidupan, Filsafat dan agama oleh kalangan tertentu, sebagaimana yang dilakukan penulis saat ini, penulis juga menyadari bahwa sikap pembelaan terhadap Filsafat perlu juga diwaspadai. Layaknya sebuah baju, yang menjadikan Filsafat sebagai pakaiannya kenyataannya dapat juga menjerumuskan Filsafat itu sendiri. Baju Filsafatnya rusak, menjadikannya seolah Filsafatnya juga rusak. Ini ada di tengah-tengah masyarakat kita saat ini

Filsafat Hukum Islam Dan Ushul Fiqh Sebuah Interpretasi Terhadap Ayat Ayat Allah

Sun, 12 May 2024 07:56:27 +0700

Filsafat hukum Islam adalah pengetahuan tentang hakikat, rahasia, dan tujuan Islam baik yang menyangkut materinya maupun proses penetapannya, atau filsafat yang digunakan untuk memancarkan, menguatkan, dan memelihara hukum Islam, sehingga sesuai dengan maksud dan tujuan Allah SWT menetapkannya di muka bumi yaitu untuk kesejahteraan umat manusia seluruhnya. Dengan filsafat ini hukum Islam akan benar-benar “cocok sepanjang masa di semesta alam”(salihun likulli zaman wa makan)”.Selanjutnya pemahaman terhadap “nash Al-Qur’an dan Hadits”, ahli hukum juga dimunkingkan untuk menggali dan menemukan hukum yang berakar pada masyarakat. Upaya ini dalam literatur hukum Islam lazim disebut Ijtihad. ketika beliau Nabi Muhammad Saw memerintahkan sahabat Mu’adz bin Jabal ke Yaman sebagai Hakim, Nabi bertanya: “bagaimana engkau memutuskan sesuatu bila tidak terdapat keterangan dalam Al-Qur’an dan Hadist?”, Mu’adz menjawab “aku akan berijtihad”. Kemudian Nabi menepuk bahu Mu’adz sambil berkata: “segala puji bagi Allah yang telah memberi taufik kepada utusan Rasulullah tentang sesuatu yang diridlai Rasulullah”. Artinya Nabi membenarkan, bahkan menyuruh sahabat untuk melakukan ijtihad jika dirasa hal itu perlu untuk dilakukan Dalam prosenya, ijtihad meniscayakan adanya penalaran yang serius dan mendalam terhadap tujuan ditetapkannya aturan Allah. Jelas dalam hal ini peranan akal tidak dapat dihindari. Dapat dikatakan bahwa memahami tujuan ditetapkannya dalam Islam sama pentingnya dengan memahami nas al-Qur’an dan al-Hadits. Tentu tujuan hukum ini juga dipahami dari nilai dan semangat yang terkandung dalam wahyu Allah. Sedangkan peranan akal dan wahyu dalam menetapkan hukum Islam merupakan kajian utama dalam filsafat hukum Islam.

Sedangkan Ushul Fiqh adalah suatu ilmu yang mempelajari tentang berbagai kaidah dan pembahasan terhadap dalil-dalil syara' (Al Qur'an dan As Sunnah) yang berhubungan dengan perbuatan manusia yang dibebani hukum (mukallaf), baik menyangkut masalah ibadah maupun mu'amalah dan sebagainya, pada intinya adalah masalah perbuatan lahiriah sehari-hari. Fiqh dengan segala hukumnya merupakan produk dari Ushul Fiqh, Gabungan dari dua kata itu mempunyai pengertian ushul bagi fiqh. Pengertian ashlu yang dimaksud, bila dihubungkan dengan kata fiqh adalah bermakna dalil, dasar atau kaidah. Dalam pengertian ini, maka kata ushul fiqh berarti dalil-dalil atau dasar-dasar, atau kaidahkaidah bagi fiqh, seperti Al-Qur’an, Hadist Rasulullah, ijma’, qiyas, dan lain-lain. Hubungan antara ushul fiqh dengan fiqh adalah seperti hubungan ilmu logika denganilmu-ilmu lain yang berbasis filsafat, atau seperti hubungan ilmu nahwu dengan tata cara berbicara dalam bahasa Arab atau tata cara menulisnya. (Zahrah: 6) Artinya ushul fiqh itu menuntun dan mengarahkan seorang mujtahid dalam beristinbath atau berijtihad serta menghindarkannya dari kesalahan sebagaimana ilmu logika dan ilmu nahwu.Sehingga para ulama menetapkan ushul fiqh sebagai salah satu syarat yang niscaya dimiliki seorang mujtahid. (Qardlawi, 1996: 15-49) Sistematisasi ushul fiqih menjadi sebuah disiplin ilmu dalam filsafat hukum Islam tidak terlepas dari peran imam Syafi’i (w. 204 H), sebagaimana dijelaskan diatas, sebagai peletak dasar-dasar ilmu ini lewat mognum opus-nya yang dinamai dengan al-Risalah. Imam Syafi’i dengan jelas menyatakan, “Tak ada seorang pun yang boleh mengatakan sesuatu itu halal atau haram kecuali dengan ilmu. Dan ilmu itu diperoleh melalui khabar yang ada di dalam al-Qur’an, Hadist, Ijma’, dan Qiyas.” (Al-Syafi’i: 39 dan 508)
Mengingat sebagai contoh dari pembahasan diatas batasan ayat pertanian yang dimaksud dalam peulisan ini hanya ayat-ayat al-qur’an yang berbicara tentang Irigasi (Air/Hujan),Tanah(Pengolahan Tanah/Lahan), dan Tumbuhan (Keanekaragaman Hayati). maka penulis akan mengklasifikasikan interpretasi/pemahaman para Dosen berdasakan klasifikasi ayat. yaitu sebagai berikut :

1.Irigasi (Air/Hujan)
Ayat Al-Qur’an dan interpretasi para Dosen Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin. Berdasarkan klasifikasi yang dilakukan dari semua ayat yang penulis muat dalam penulisan ini terdapat beberapa ayat Al-Qur’an yang mengungkap tentang irigasi (air/hujan). Ayat-ayat tersebut antara lain :
a. Surah Yâsîn [36] ayat 33-35.

Artinya: “dan Kami pancarkan padanya beberapa mata air”

1) Prof. Dr. H. Mahyuddin Barni, M.Ag.
Pelajaran yang dapat mereka petik dari pengalaman sejarah yang menunjukkan keesaan dan kuasa Allah SWT, suatu tanda besar lainnya bagi mereka adalah dipancarkan oleh Allah SWT beberapa mata air yang dapat diserap oleh tumbuh-tumbuhan. Kita dapat memahami betapa besarnya anugrah yang telah Allah SWT karuniakan untuk makhluknya, pada konteks ayat ini bukan hanya satu atau dua mata air, tetapi Allah SWT pancarkan mata air itu dengan beberapa pancaran ini merupakan bukti betapa maha rahman dan rahimnya Dia.

2) Prof. Dr. H. Akh. Fauzi Aseri, M.A.
Pada bagian akhir ayat ini kita dituntut supaya bersyukur, dan banyak ayat lain juga yang di akhiri dengn perintah bersyukur seperti ini. Perintah tersebut merupakan indikasi ketaatan kita kepada Allah SWT karena yang kehendaki oleh Al-Qur’an adalah kita bersyukur, kita mengabdi dan kita beribadah. Allah SWT telah menunjukkan tanda-tanda kekuasanya kepada kita. Salah satunya tentang air yang disebutkan juga dalam ayat ini, bagaimana dengan kuasanya Allah SWT telah memancarkan padanya beberapa mata air untuk keperluan makhluknya. Melalui perantara air ini akhirnya kehidupan dapat berlangsung secara baik, tinggal tugas kita untuk mengelola dan mengembangannya dengan ilmu pengetahuan yang kita miliki.

b. Surah Al-Baqarah [2] ayat 265.

Artinya: “...seperti sebuah kebun yang terletak di dataran Tinggi yang disiram oleh hujan lebat, Maka kebun itu menghasilkan buahnya dua kali lipat. jika hujan lebat tidak menyiraminya, Maka hujan gerimis (pun memadai)”
1) Prof. Dr. H. Mahyuddin Barni, M.Ag.
Hati yang orang yang beriman diumpamakan seperti kebun yang terletak di dataran tinggi yang subur. Apabila hujan lebat atau pun hujan gerimis, maka hujan itu menghidupkan, menyuburkan, dan menumbuhkan kebun tersebut. Ini seperti sedekah yang menghidupkan hati orang yang beriman. Hujan gerimis atau hujan yang sedikit pun sudah memadai bagi tanah yang subur. Ini pendapat Sayyid Quthb. (lihat, Tafsir Fi Zhhilaal Al-Qur`an). Dari uraian ini kita dapat memahami bagaimana fungsi air hujan bagi kehidupan seluruh makhluk hidup di muka bumi ini.Sebagaimana diungkapkan di atas bahwa kedua perguruan tinggi yang diwakili oleh para Dosennya dengan masing-masing konsentrasi disiplin ilmu berupaya mengintegrasikan pengetahuan dan agama. Pada konteks penulisan ini menyadarkan kita bahwa meskipun memiliki disiplin ilmu yang berbeda dengan sumber-sumber bahan bacaan yang mungkin juga berbeda namun memiliki sistem kepercayaan yang sama turut mempengaruhi terjadinya integrasi interpretasi dalam memberikan pemahaman. Hal ini mendeskripsikan bahwa telah berlangsung proses relasi interpretasi antara kedua disiplin ilmu ini baik secara metode maupun proses integralisasi keduanya. Wassalam

PR Untuk Pemimpin Inhil, Akankah Dapat Mewujudkan Harapan Besar Masyarakat?

Mon, 22 Apr 2024 18:18:30 +0700

Indragiri Hilir INDRAGIRIONE.COM -

Oleh: Ali Azhar

Sebagai pemerhati perjalanan kabupaten Indragiri Hilir dalam 2 era mantan bupati Indragiri Hilir selama 20 tahun hingga hari ini. Ada beberapa catatan yang perlu di evaluasi. Bagi siapapun yang akan memimpin Negeri dengan hamparan kelapa dunia ini, tentunya sangat besar harapan akan terjadinya perbaikan dan kemajuan dalam berbagai bidang dan tatanan kehidupan masyarakat.

Terwujudnya harapan tersebut dapat menjadi _“poin”_ penting dalam menaikan integritas kabupaten Inhil.

Jika seorang pimpinan terpilih, hendaknya seseorang tersebut ialah pemimpin yang berkomitmen, terutama dalam mengedepankan bidang inprasturuktur yang urgen. Dapat di ambil contoh _”urgen”_ seperti kantor-kantor pelayanan publik yang di pasilitasi secara proposional dan dapat menjalankan program kegiatan yang bermuara pada APBN Kabupaten Inhil secara teratur dan bertanggung jawab secara profesional.

Selain itu, seorang pemimpin kabupaten Inhil juga harus memperhatikan beberapa sektor penonggak kesejahteraan masyarakatnya seperti perkebunan, perikanan, dan pasar agar dapat bersaing secara nasional hingga ke pada taraf internasional.

Bidang lain yang menginventarisir hak dan kekayaan Pemda Inhil termasuk lahan-lahan kosong yang dibangun secara ilegal tanpa dasar hukum yang jelas juga haruslah menjadi sorotan seorang pemimpin kabupaten Indragiri Hilir sedari dulu hingga kini.

Mengevaluasi dari setiap kegiatan keagamaan yang terukur dan berdaya guna tanpa merugikan APBD dalam hal penggunaan dan pemborosan tata kelola pemerintahan yang berkomitmen secara kebangsaan yang berintegritas..

Indragiri Hilir memiliki 20 kecamatan dan merupakan kabupaten yang luas sangat membutuhkan perhatian penuh, terutama pada kebutuhan _urgen_ .untuk di belah menjadi tiga bagian.

Dalam mewujudkan tujuan ini sehingga menjadi fakta dan bukan sekedar retorika saat menjelang pilkada belaka. Kabupaten Indragiri butuh pemimpin yang memiliki dedikasi dan semangat kebangsaan untuk sebuah harapan kedepan, saatnya para kandidat untuk menguras keringat mereka dengan tujuan masa depan sebuah kabupaten yang berintegritas menuju propinsi Indragiri terbaru di republik ini,sebagai harapan besar dari masyarakat banyak.(**)

Setiap Saat Polsek Kateman Sosialisasi Pemilu Damai

Wed, 07 Feb 2024 18:01:14 +0700

Inhil,- Setiap Hari Personil Polsek Kateman, dibawah Pimpinan Kapolsek Kateman AKP ERMANTO, S.H., M.H Melaksanakan Sholat berjamaah Keliling, Sekaligus laksanakan sosialisasi Pemilu Damai

Kapolsek Kateman AKP ERMANTO, S.H., M.H dan personel, melaksanakan Shalat berjama’ah keliling, kali ini di Mesjid Nurul Jannah Jl. Tunas Indah, Kel. Tagaraja, Kec. Kateman.

Usai melaksanakan Sholat Berjamah, kemudian kepada Jamaah Mesjid Nurul Jannah ini, Kapolsek Kateman AKP ERMANTO, S.H., M.H menyampaikan pesan pesan pemilu damai dalam rangka melaksanakan Operasi Mantap Brata Langcang Kuning 2024, dengan mengajak untuk ikut memilih, menjaga Kamtibmas dan menjaga persatuan dan kesatuan.

Kapolsek Kateman AKP ERMANTO, S.H., M.H menjelaskan kegiatan Harkamtibmas menjelang pemilu Pileg dan Pilpres oleh Polsek Kateman menyampaikan pesan-pesan kamtibmas kepada Jamaah Masjid, diantara himbauan yang disampaikan adalah untuk berperan serta Menciptakan situasi kamtibmas yang Kondusif Menjelang Pemilu 2024,” terang AKP ERMANTO

Bersama sama mengantisipasi masuknya Paham Radikal guna tercipta situasi yang aman dan kondusif dan tetap menjaga kerukunan dan toleransi umat beragama. Dengan kegiatan ini juga diharapkan dapat mempererat hubungan silaturahmi antara masyarakat dengan Polri,” imbuhnya

Polsek Kateman Sosialisasi Pemilu Damai di Masyarakat Air Tawar

Fri, 02 Feb 2024 19:30:14 +0700

Cooling System Polsek Kateman, Melalui sosialisasi dan himbauan Pemilu damai tahun 2024 kepada masyarakat Desa Air Tawar, Kapolsek Kateman AKP ERMANTO, S.H diwakili Bhabinkamtibmas Desa Air Tawar AIPDA M AGUNG SP untuk mengadakan Sosialisasi dan Himbauan yang di laksanakan di Pasar Sambu Desa Air Tawar Kec. Kateman.

Kali ini giat sosialisasi dan himbauan disampaikan kepada masyarakat Desa Air Tawar, Kecamatan Kateman kabupaten Indragiri Hilir.

Sosialisasi dan himbauan pemilu damai serta mengajak untuk bersama sama menciptakan situasi keamanan dan ketertiban ditengah masyarakat agar selalu kondusif dan Damai.

Dengan dilaksanakannya kegiatan tersebut, Kapolsek Kateman berharap mampu menumbuhkan kesadaran masyarakat pentingnya menciptakan situasi keamanan selama pelaksanaan pemilu khusus nya di Kecamatan Kateman, Kabupaten Indragiri Hilir , Provinsi Riau.

Semoga dengan kegiatan ini situasi keamanan di wilayah hukum Polsek Kateman tetap berjalan aman dan damai serta terkendali sesuai yang kita harapkan.

Tanpa Lelah Bhabinkamtibmas Desa Tanjung Raja Sosialisasikan Pemilu Damai

Wed, 31 Jan 2024 20:19:06 +0700

Rabu, 31 Januari 2024 Sekira Jam 14.00 WIB, Kapolsek Kateman diwakili Bhabinkamtibmas Desa Tanjung Raja BRIGADIR ICHSAN SYAHPUTRA Sosialisasikan Pemilu Damai di pelosok Desa Tanjung Raja dalam rangka Cooling System untuk mensukseskan Pemilu tahun 2024.

Kapolsek Kateman AKP Ermanto, SH diwakili Bhabinkamtibmas Desa Tanjung Raja BRIGADIR ICHSAN SYAHPUTRA menyampaikan Himbauan Pemilu Damai kepada masyarakat Desa Tanjung Raja Kecamatan Kateman, dalam rangka Cooling System untuk mewujudkan dan mensukseskan pelaksanaan Pemilu Damai tahun 2024 di Kec. Kateman.

Kepada Masyarakat BRIGADIR ICHSAN menyampaikan betapa pentingnya partisipasi masyarakat dalam menyukseskan pelaksanaan Pemilu 2024.

Di sampaikannya, Pemilu tahun 2024 akan menjadi penentu masa depan daerah, bangsa dan negara. Dimana lewat Pemilu serentak nanti masyarakat diberikan kebebasan menentukan siapa yang layak menjadi Wakil Rakyat, Kepala Daerah hingga Presiden Republik Indonesia.

Seluruh masyarakat diharapkan untuk mendukung dan membantu Polri dan TNI dalam menjaga keamanan serta mensukseskan pemilu 2024 dapat berlangsung Langsung, Umum, Bebas, Rahasia (Luber) dan Jujur, dan Adil (Jurdil) sesuai asas penyelenggaraan Pemilu di Indonesia.

Kepada masyarakat BRIGADIR ICHSAN berpesan untuk menghindari perpecahan dan potensi konflik di tengah masyarakat akibat perbedaaan pilihan Partai Politik (Parpol), Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, Anggota DPD, Anggota DPRD Provinsi, dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2024.

"Seluruh elemen masyarakat untuk selalu menjaga persatuan dan kesatuan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia dan menolak segala bentuk provokasi yang dapat memecah belah persaudaraan dan mengganggu jalannya pesta demokrasi, " Kata AKP Ermanto

Lebih lanjut ia menyampaikan, dalam pemeliharaan Kamtibmas yang aman, damai, sejuk dan kondusif dan terbebas dari berbagai macam ancaman gangguan Kamtibmas, tokoh masyarakat diharapkan mengajak seluruh warganya untuk membantu TNI dan Polri dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat dengan selalu hidup rukun, menjauhi segala perpecahan antar warga.

BRIGADIR ICHSAN juga menjelaskan kepada seluruh masyarakat bahwa demi terciptanya keamanan, kelancaran, dan ketertiban pada setiap tahapan Pemilu serentak 2023-2024 di Kabupaten Indragiri, Polres Inhil Khususnya Wilayah Hukum Polsek Kateman didukung TNI, instansi terkait, mitra Kamtibmas kini tengah menggelar Operasi Mantap Brata Lancang Kuning 2023-2024.

"Operasi Kepolisian Mantab Brata LancangnKuning merupakan bentuk pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) yang mengedepankan kegiatan preemtif dan preventif dengan didukung kegiatan penegakan hukum sehingga terwujud situasi Kamtibmas yang kondusif di wilayah Hukum Polda Riau, " Jelasnya.

Sebelum mengakhiri sambutannya, BRIGADIR ICHSAN menyampaikan himbauan Kepolisian tentang Pemilu Damai kepada seluruh peserta diantaranya :

Masyarakat diharapkan senantiasa menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.
Masyarakat diharapkan ikut berpartisipasi dalam menjaga stabilitas Kamtibmas pada setiap pentahapan Pemilu 2024.

Masyarakat diharapkan selalu rukun antar warga walaupun memiliki perbedaan pilihan pilihan atau dukungan politik pada Pemilu 2024

Masyarakat diharapkan untuk menghindari politik identitas / SARA (Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan) karena menjadi sumber perpecahan dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
Masyarakat diharapkan untuk bijak menggunakan media sosial dan selalu menyaring setiap informasi atau berita yang di dapat untuk menghindari berita-berita hoax yang dapat memecah persatuan dan kesatuan bangsa dan negara.

Masyarakat diharapkan untuk tidak melakukan ujaran kebencian agar Pemilu 2024 berjalan damai.

Tokoh masyarakat diharapkan menjadi cooling system setiap permasalahan di masyarakat dengan selalu berkoordinasi dengan Bhabinkamtibmas, Babinsa dan Kepala Desa

Anggota Polsek GAS Ajak Warga Ciptakan Pemilu Damai 2024

Fri, 12 Jan 2024 12:03:22 +0700

Inhil,- Anggota Polsek GAS aktif mengambil inisiatif dalam menyuarakan pesan damai menjelang Pemilu 2024. Dalam kegiatan sambang dialogis bersama warga, mereka menekankan pentingnya partisipasi warga dalam proses demokrasi sambil menyerukan perdamaian dan keterbukaan, Jum'at (12/01/2024), di Kelurahan Teluk Pinang.

“Kami mengajak seluruh warga untuk turut serta dalam Pemilu 2024 dengan semangat yang damai. Mari kita saling menghormati perbedaan dan menjaga keamanan bersama,” ujar Kapolsek.

Ia juga memberikan saran agar warga selalu mengutamakan dialog yang konstruktif, menghindari provokasi, dan memahami bahwa perbedaan pendapat adalah bagian dari demokrasi yang sehat.

“Kami siap memberikan perlindungan dan mengawal jalannya Pemilu. Namun, keterlibatan aktif dan sikap damai dari masyarakat sangat krusial untuk menciptakan proses pemilihan yang aman dan adil,” tambahnya.

Polsek GAS berkomitmen untuk menjaga keamanan dan ketertiban selama periode kampanye dan pemungutan suara. Warga dihimbau untuk melaporkan segala bentuk pelanggaran atau potensi konflik kepada pihak berwajib.

Dengan semangat kolaborasi antara polisi dan masyarakat, diharapkan Pemilu 2024 dapat berlangsung secara damai dan mencerminkan kedewasaan dalam berdemokrasi.

Ketua IWO Inhil Soroti Kegiatan Bimtek Kades Keluar Daerah

Fri, 19 May 2023 13:25:32 +0700

INDRAGIRI HILIR - Pelaksanaan kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) para kepala desa di Kabupaten Indragiri Hilir ( Inhil ) ke luar kota selama ini Muridi menilai tidak berdampak baik terhadap kepentingan publik, melainkan hanya menghabiskan dana desa atau mubazir.

Karena banyaknya kepala Desa di Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) yang menghabiskan anggaran ke luar kota, Muridi Susandi, Ketua Pengurus Daerah Ikatan Wartawan Online (PD-IWO) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) meminta ketua
Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Inhil, dan para kepala Desa se Inhil harus memproteksi kegiatan-kegiatan yang dibuat diluar daerah menggunakan dana desa tersebut.

"Anggaran publik itu harusnya dinikmati oleh publik di desa masing-masing. Bukan dipakai untuk membuat pelatihan di luar daerah dengan berbagai alasan," kata Muridi Susandi, Jum'at ( 19/05/2023).

Muridi mengatakan, pelaksanaan kegiatan ke luar daerah hanya menghambur-hamburkan uang saja. Atau disebut flight money. Jika sekedar bimtek semestinya bisa dilaksanakan di daerah Kabupaten Indragiri Hilir, dengan mengundang pemateri dan para ahli dari luar.

Muridi, mencontohkan kegiatan yang baru-baru ini diikuti para Kades (kepala desa) di Inhil dengan mengirimkan peserta Bimtek ke Batam Kepulauan Riau, Kepadang dan ke Lombok. Sehingga harus mengeluarkan biaya mencapai puluhan juta Per Desa nya, jika di totalkan kurang lebih Milyaran Rupiah untuk seluruh Desa yang ada di Inhil.

Menurut Muridi, sebaiknya jika ingin melaksanakan Bimtek atau pelatihan penguatan kapasitas sejenisnya, lebih baik di daerah masing-masing dengan mengundang para ahli kedaerah Inhil.

"Bisa mengundang mereka hadir dan berkunjung ke daerah masing-masing. Tidak perlu harus buat kegiatan keluar daerah," ucapnya.

Lembaga yang ada di daerah juga bisa diajak untuk kegiatan peningkatan kapasitas aparatur di desa, malah lebih murah dan menghemat anggaran desa," tegas Muridi.

Ke depannya, Muridi, bersama tim Investigasi IWO Inhil akan terus berkomitmen mengawasi penggunaan anggaran Desa agar tak salah sasaran.Tutup, Muridi.

Motor Listrik Solusi Penurunan Biaya Subsidi dan Dekarbonisasi

Sun, 23 Apr 2023 15:33:18 +0700

PEKANBARU,- Pemerintah Provinsi Riau dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Riau bersama PT PLN (Persero) kampanyekan transisi energi bersih. Dalam kampanye itu masyarakat diajak untuk menggunakan kendaraan listrik.

Kampanye transisi energi bersih ditandai dengan penandatanganan komitmen bersama dan konvoi kendaraan listrik di Kota Pekanbaru, Minggu (11/09/2022).

Pemerintah Provinsi Riau memberikan apresiasi atas kampanye transisi energi yang diinisiasi oleh PLN.

"Terima kasih kepada PLN, konvoi motor listrik ini sebagai promosi akan kendaraan listrik yang ramah lingkungan juga mendukung program nasional dan Riau Hijau" ujar Gubernur Riau Syamsuar.

Syamsuar menyampaikan penggunaan kendaraan listrik tanpa polusi udara dan suara juga dapat menurunkan biaya operasiona dari penggunaan kendaraan Berbahan Bakar Minyak (BBM).

"Kami mengajak masyarakat untuk merubah perilaku ditengah harga BBM yang semakin meningkat sekaligus pelestarian lingkungan sesuai dengan program Riau Hijau," katanya pula.

Sementara, General Manager PLN Unit Induk Wilayah Riau dan Kepulauan Riau, Agung Murdifi mengungkapkan bahwa konversi Motor BBM ke Motor Listrik merupakan salah satu solusi dari penurunan biaya subsidi dan dekarbonisasi.

"Mobil BBM dengan jarak tempuh 10 KM yang menghabiskan 1 liter BBM dapat menghasilkan 2,4 kilogram (kg) CO2 sedangkan Mobil listrik dengan jarak sama hanya menghabiskan 1,5 kWh yang menghasilkan 1,3 kg CO2" ungkap Agung.

Selain itu, penggunaan kendaraan listrik ini merupakan peralihan energi impor menjadi energi domestik.

"Saat ini kebutuhan BBM di Indonesia diprediksikan membutuhkan 1,4 juta barel per hari sedangkan produksi dalam negeri hanya 600 ribuan per barel sehingga dibutuhkan impor BBM untuk memenuhi kebutuhan tersebut" jelas Agung.

Agung menambahkan dukungan, PLN telah dan terus dalam meningkatkan pertumbuhan ekosistem kendaraan listrik di Riau.

"Kami telah menyediakan 2 SPKLU di Kota Pekanbaru dan akan segera menambah SPKLU lagi di Kota Dumai" tambah Agung.

Disamping itu, PLN menawarkan program layanan EV Home Charging yang diperuntukkan bagi pemilik kendaraan listrik.

"Program menjadi solusi pemilik kendaraan listrik yang ingin mengisi batre kendaraannya di rumah dengan harga yang lebih ekonomis, dengan diskon 30% pada saat pengisian pukul 22.00 hingga 05.00 juga biaya tambah daya yang sangat terjangkau dengan harga 150 ribu ke daya 11.000 kVA dan 450 ribu hingga daya 16.500 kVA" kata Agung.

Naufal Faskal Rifai, Resmi Dilantik Sebagai Ketua Umum HMI Komisariat Hukum Unisi Cabang Tembilahan

Wed, 19 Apr 2023 00:04:42 +0700

INHIL,- Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat Hukum Unisi Cabang Tembilahan sukses menggelar pelantikan kepengurusan periode 2023-2024. Pelantikan kali ini diawali dengan buka puasa bersama di sekretariat HMI Cabang Tembilahan. Selasa (18/04/23).

Pada acara pelantikan tersebut dihadiri langsung Ketua Umum HMI Cabang Tembilahan, Ahmad Fauzi. Sekaligus melantik kepengurusan HMI Komisariat Hukum Unisi Periode 2023-2024.

Dalam sambutannya, Ahmad Fauzi memberikan ucapan selamat dan harapannya kepada kepengurusan HMI Komisariat Hukum Unisi.

“Selamat atas dilantiknya Pengurus Baru HMI Komisariat Hukum UNISI Cabang Tembilahan. Selamat mengemban amanah. Saya berharap dengan dilantiknya pengurus baru komisariat Hukum Unisi ini, akan mampu menghantarkan perubahan yang lebih baik dalam proses regenerasi perkaderan, serta menjadi wadah proses menempa diri yang progresif”. tuturnya.

Kemudian Naufal Faskal Rifa'i selaku ketua umum HMI komisariat Hukum UNISI cabang Tembilahan mengucapkan terimakasih kepada kawan kawan yang mempercayakan amanah ini. Semoga dengan pergantian kepengurusan, teman teman yang baru dapat bersama-sama menjaga nama baik organisasi dan terus menjalin hubungan silaturahmi untuk memberikan kontribusi baik untuk HMI Cabang Tembilahan.

“Semoga di priode ini HMI Komisariat Hukum UNISI bisa lebih aktif dan berperan penting di dunia perkaderan, Agar bisa menciptakan regenerasi yang bermanfaat kedepanya sebagai kader ummat dan kader bangsa” ujarnya.

Lanjutnya, Naufal mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah terlibat dalam memberikan dukungannya selama ini.

“Ucapan terimakasih yang tak henti-hentinya saya lontar kan kepada Kanda, Yunda dan Khusunya pengurus HMI Komisariat Hukum UNISI yang selalu memberikan Support sampai terlaksannya Pelantikan Ini,” tuturnya.

Turut hadir pada acara pelantikan tersebut, Muhammad Yusuf, Kabid PAO HMI Cabang Tembilahan. Jalaluddin, Sekretaris Umum BPL HMI Cabang Tembilahan. Ahmad Alfian Hadi, Sekretaris Umum HMI Komisariat Ekonomi Unisi Cabang Tembilahan, Fahmi, Instruktur HMI Cabang Bukittinggi. Serta Kader HMI Selingkungan HMI Cabang Tembilahan.

Ucapan Selamat kepada Aslan Wiguna Terpilih sebagai Ketum KK Inhil

Tue, 28 Feb 2023 16:40:52 +0700

Inhil,- Tokoh muda Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), Samsuri Daris, ucapkan selamat kepada Aslan Wiguna yang terpilih sebagai ketua umum Kerukunan Keluarga Indragiri Hilir (KK Inhil) melalui Musyawarah Tahunan Anggota (Musta) VI yang digelar di Kantor Walikota Jakarta Selatan, Sabtu (25/03/2023) kemarin.

Ucapan selamat itu disampaikan Samsuri Daris saat dihubungi media pada Senin (27/02/2023) sore. Ia yakin, di bawah kepemimpinan Bapak Aslan Wiguna, dapat membesarkan nama Kabupaten Indragiri Hilir di Ibukota nantinya.

"Selamat atas terpilihnya bapak Aslan Wiguna sebagai ketua umum Kerukunan Keluarga Indragiri Hilir (KK Inhil) periode 2023-2026. Saya yakin di bawah kepemimpinan Aslan ini dapat membesarkan nama Kabupaten Inhil di Jakarta," ucap pria asal Keritang ini.

Samsuri Daris menyebutkan besar harapan atas peran KK Inhil juga membangun kampung halaman dari negeri rantau. Saran, informasi dan akses terhadap pemerintah pusat dan swasta penting untuk pembangunab Inhil ke depannya. Selain memimpin KK Inhil, Aslan juga menjabat Bendahara umum Ikatan Keluarga Alumni (IKA) Universitas Riau.

"Sudah tidak diragukan lagi kepemimpinan Aslan Wiguna ini. Saya berharap masyarakat Inhil di Jakarta dapat berkolaborasi dengan berbagai pihak. Dan menjadikan organisasi KK Inhil ini sebagai wadah silaturahim diskusi untuk membesarkan Kabupaten Inhil di Ibukota Jakarta," harap Samsuri Daris.

Untuk diketahui, Aslan Wiguna merupakan praktisi perminyakan sekaligus pengusaha asal Inhil di Jakarta. Ia dikenal sebagai salah satu tokoh Riau di Jakarta yang memiliki jiwa sosial tinggi khususnya terhadap perantau asal Riau di Jakarta.Dengan terpilihnya dia sebagai Ketua Umum KK Inhil Jakarta, Aslan berharap perantau asal Inhil, Riau, pada umumnya lebih guyub lagi di ibukota dan saling bahu membahu satu sama lainnya.

"KK Inhil merupakan paguyuban yang berlandaskan kekeluargaan. Dimana kita jauh merantau dan disini kita adalah saudara. Kita rangkul semuanya, tidak ada perbedaan dan harus saling tolong menolong jika ada kesulitan," kata pensiunan Chevron itu.

Integrasi Sains Dan Islam Dalam Pembelajaran

Sat, 24 Dec 2022 20:57:52 +0700

Ditulis oleh Susilawati

Mahasiswa Program Studi Pendidikan Jenjang Doktor

FKIP Universitas Riau

INDRAGIRIONE.COM,- Integrasi sains dan Islam dalam pembelajaran adalah proses menggabungkan konsep sains dan nilai-nilai Islam untuk meningkatkan pemahaman dan penerimaan terhadap kedua-duanya. Menurut I Sudarminta Sj (2005) wacana mengintegrasikan antara sains dan agama adalah suatu usaha yang bermaksud untuk memadukan diantara keduanya dengan integrasi yang valid, walaupun ada beberapa pendapat yang menentangnya karena adanya kecenderungan mencocokkan secara paksa ayat yang dapat dalam Al-quran pada temuan ilmiah.

Integrasi ini dapat dilakukan dengan menggunakan konsep sains untuk menjelaskan konsep-konsep Islam dan menggunakan nilai-nilai Islam untuk menjelaskan konsep-konsep sains. Dengan melakukan integrasi ini, siswa dapat memahami konsep-konsep sains dan nilai-nilai Islam dengan lebih baik dan menghargai kedua-duanya. Integrasi ini juga dapat membantu siswa mengembangkan pemahaman yang lebih mendalam tentang keduanya.

Contoh integrasi sains dan Islam dalam pembelajaran adalah menggunakan konsep sains untuk menjelaskan konsep-konsep Islam seperti menggunakan konsep fisika untuk menjelaskan konsep gravitasi dalam Al-Quran. Selain itu, nilai-nilai Islam dapat digunakan untuk menjelaskan konsep-konsep sains seperti menggunakan nilai-nilai kejujuran untuk menjelaskan konsep etika dalam sains. Dengan melakukan integrasi ini, siswa dapat memahami konsep-konsep sains dan nilai-nilai Islam dengan lebih baik dan menghargai kedua-duanya. Integrasi sains dan Islam dalam pembelajaran dapat membantu siswa memahami konsep-konsep sains dan nilai-nilai Islam dengan lebih baik. Ini juga dapat membantu siswa mengembangkan pemahaman yang lebih mendalam tentang kedua-duanya. Selain itu, integrasi ini juga dapat membantu siswa menghargai kedua-duanya dan menghindari konflik antara kedua-duanya.

Pentingnya integrasi sains dan nilai-nilai Islam dalam pembelajaran menjadi satu kerangka normatif dalam merumuskan tujuan pendidikan sebagaimana diungkapkan Ali dan Luluk (2004) bahwa tujuan penanaman nilai-nilai Islam: (1) mengembangkan wawasan spiritual yang semakin mendalam dan mengembangkan pemahaman rasional mengenai Islam dalam konteks kehidupan terutama yang berkaitan dengan ayat-ayat kauniyah (alam); (2) membekali siswa dengan berbagai kemampuan pengetahuan alam; (3) mengembangkan kemampuan pada diri siswa untuk menghargai dan membenarkan superioritas komparatif khazanah pengetahuan Islam di atas semua khazanah pengetahuan yang lain; (4) memperbaiki dorongan emosi melalui pengalaman imajinatif, sehingga kemampuan kreatif dapat berkembang dan berfungsi mengetahui norma-norma Islam yang benar dan yang salah; (5) membantu anak yang sedang tumbuh untuk belajar berpikir secara logis dan membimbing proses pemikirannya dengan berpijak pada hipotesis dan konsep-konsep pengetahuan alam yang dituntut.

Menurut Zarkasih et.al. (2017) paling tidak ada ada empat model yang dapat dijadikan pilihan dalam mengintegrasikan ilmu dengan agama, yaitu:

1. Integrasi materi

Menurut Kadar (2007) Integrasi materi yaitu menggabungkan materi pembelajaran sains dengan pandangan Alquran atau sunnah mengenai materi tersebut, baik dalam penyusunan kurikulum atau silabus maupun dalam penyajiannya di kelas. Di samping itu, pada peringkat penentuan mata kuliah, ditambahkan pula bidang studi kajian-kajian keislaman.

Model integrasi seperti ini menuntut tenaga pendidik mampu menggali dan memahami nas-nas syar`i baik Al-quran maupun Hadis yang relevan dengan materi keilmuan yang diajarkan. Dalam pembelajaran, seorang pendidik tidak hanya menyampaikan materi yang berkaitan dengan bidang keilmuannya, dia juga dituntut menyampaikan ayat Alquran atau Hadis yang relevan dengan materi yang diajarkan itu. Sehingga kedua materi kuliah, ilmu dan agama, benar-benar terpadu. Misalnya. Dalam mengajarkan materi tentang konsep rotasi dan revolusi bumi dapat dikaitkan dengan ayat alqur’an tentang siang dan malam, diantaranya QS. Al-Mu’minun ayat 80, yang artinya Dan Dialah yang menghidupkan dan mematikan, dan Dialah yang (mengatur) pertukaran malam dan siang. Maka apakah kamu tidak memahaminya? dan QS. Al-An’am ayat 96, yang artinya Dia menyingsingkan pagi dan menjadikan malam untuk beristirahat, dan (menjadikan) matahari dan bulan untuk perhitungan. Itulah ketentuan Allah Yang Maha Perkasa lagi Maha Mengetahui. Kedua ayat ini menjelaskan dampak dari rotasi dan revolusi bumi yaitu terjadinya siang dan malam, serta penghitungan penanggalan.

Namun, kesulitan mengadopsi model ini terletak pada kemampuan pemahaman dan merujuk ayat-ayat atau Hadis yang sesuai. Di samping itu, persoalannya juga tidak semua teori ilmu pengetahuan itu dapat dicari padanannya dengan perbincang Alquran maupun Hadis. Bidang kajian-kajian keislaman perlu ditambahkan dalam penggunaan model integrasi ini, sebab tidak semua materi kajian keislaman dapat diintegrasikan langsung dengan ilmu sosial dan eksakta, seperti kajian fiqih.

Pada umumnya, kajian keislaman yang dapat dipadukan dengan ilmu-ilmu sosial dan eksak adalah akidah dan akhlak. Karena perbincangan A-lquran atau Sunnah Nabi yang berkaitan dengan alam dan fenomena yang terjadi padanya lebih fokus pada penanaman keimanan. Teori-teori ilmiah yang sampaikan dalam pembelajaran di kelas dapat memperkokoh keimanan itu.

2. Integrasi dalam perumusan tujuan pembelajaran dan perpaduan penjelasan materi dengan akidah tauhid.

Mahasiswa atau siswa tidak hanya diarahkan kepada penguasaan pengetahuan dan keterampilan, yang berkaitan dengan materi sains yang mereka pelajari, tetapi juga diarahkan kepada penanaman dan perkembangan iman dalam jiwa mereka melalui materi tersebut. Integrasi model kedua ini tidak menuntut para pendidik harus menguasai ayat atau Hadis yang relevan dengan materi yang dia ajarkan. Pendidik hanya dituntut dapat menjelaskan sisi-sisi keimanan dan akhlak mulia yang berkaitan dengan materi yang diajarkan. Pada hakikatnya, semua materi yang dijarkan di kelas tidak terpisah dari tauhid dan akhlak mulia. Untuk melihat dan memahami relevansi keimanan dan akhlak mulia dengan materi kuliah yang disampaikan di kelas, dosen dituntut memahami dan menghayati hakikat ilmu menurut perspektif Islam. Misalnya. dalam mempelajari konsep tentang ciri-ciri makhluk hidup yang salah satunya adalah bernapas. Maka, seorang pendidik dapat mengajukan pertanyaan apa bukti bahwa manusia bernapas? Dan apa yang terjadi jika hidung kita tersumbat, pengaruhnya terhadap pernapasan?. Dari jawaban pertanyaan ini dengan bukti melalui percobaan yang dilakukan, pendidik dapat mengaitkan nilai keislaman yang dapat menguatkan akidah, bahwa Allah yang mahas pengasih dan penyayang memberikan nikmat berupa bernapas yang kita rasakan setiap detiknya, tanpa harus membayar.

3. Integrasi dengan mengkritik teori-teri ilmiah yang bertentangan dengan ajaran pokok Islam.

Integrasi juga dapat dilakukan dengan cara mengkritik teori-teori ilmu pengetahuan yang diajarkan apabila bertentangan dengan hukum normatif Islam atau bertentangan dengan akidah dan akhlakul karimah. Walaupun teori itu tetap diajarkan, namun para siswa mengetahui sisi kelemahannya dari sudut pandangan Islam. Dan yang paling penting lagi disampaikan kepada para siswa dalam rangka integrasi sains dan Islam adalah teori atau penemuan para saintis muslim sebagai dasar dan pondasi perkembangan sains pada zaman modern ini, termasuk perkembangan sains di Barat dan Eropa. Hal itu dapat dilakukan dengan mengambarkan sisi kelemahannya dan memperlihatkan perspektif Islam mengenainya. Hal ini, misalnya, dapat dilihat dalam teori-teori ekonomi ribawi dan teori-teori sains lainnya. Dengan demikian, walaupun dosen tidak dituntut mencari dan menguasai ayat atau hadis yang berkaitan dengan materi yang diajarkan, namun pendidik diminta agar memiliki wawasan keislaman yang agak mapan. Sebab, dia tidak mungkin mampu mengritik teori yang kontradiktif dengan ajaran Islam tampa memiliki wawasan yang baik tentang keislaman. Wawasan yang dimaksud meliputi dua hal, yaitu wawasan yang berkaitan dengan keimanan dan syari`ah.

4. Integrasi dengan menambahkan bidang studi kajian-kajian keislaman saja

Model inilah yang banyak di adopsi oleh sekolah-sekolah Islam terpadu, termasuk Madrasah Tsanawiyah (MTs) dan Madrasah Aliyah (MA). Walaupun juga tidak dipungkiri, ada juga sekolah Islam terpadu dan madrasah yang menggunakan model pertama atau kedua. Penulis berpandangan, pada hakikatnya model ketiga ini bukanlah integrasi. Sebab, penyajian materi ilmu sosial dan eksak tidak benar-benar terpadu dengan keimanan. Tenaga pendidik murni mengajarkan materi ilmu tanpa melihat relevansinya dengan pandangan Islam. Bahkan, model ini bisa menimbulkan pemahaman yang kontradiktif bagi siswa. Mungkin, saja suatu materi ilmu sosial yang diajarkan itu, misalnya, bertentangan dengan kajian normatif Islam. Dalam pembelajaran, materi itu tidak dikritik oleh pendidik. Kemudian pendidik lain mengajarkan materi ajar kajian normatif Islam yang bertentangan dengan materi lainnya. Seperti pandangan kapitalis dan sosialis dalam mata pelajaran ekonomi, kemudian diajarkan pula fiqih mu`amalah. Hal ini jelas menimbulkan pemahaman yang kontradiktif di dalam pikiran para siswa.

Agar seorang pendidik dapat melakukan ke empat atau salah satu model integrasi tersebut, maka dia harus menambah wawasan keilmuan keislaman dengan cara menambah referensi melalui buku, jurnal maupun sumber online, melakukan diskusi secara kontinu dengan pakar bidang keislaman, mengikuti kegiatan pengembangan diri seperti pelatihan atau seminar terkait integrasi keilmuan. Sedangkan untuk instansi/lembaga pendidikan dapat membuat pusat kajian integrasi keilmuan sebagaimana yang dilakukan oleh Universiti Sains Islam Malaysia (USIM) yang membentuk pusat kajian integrasi yang disebut dengan PINA (Pusat Integrasi Naqli dan Aqli).

Muhammad Sulaimain (2020) berpendapat bahwa aplikasi integrasi agama dan pembelajaran sejak dini harus segera dibiasakan masuk kedalam tiap lembaga pendidikan sebagai penopang utama kaderisasi manusia selanjutnya. Karena akan tidak bisa dibayangkan kerusakan yang terjadi, jika pengetahuan tidak dilandasi dengan pengetahuan agama di dalamnya. Paling tidak ada beberapa cara dalam pengaplikasian sinergitas antara agama dan sains diantaranya: (1) dikotomi ilmu agama dan umum hendaknya segera dihilangkan; (2) tujuan pembelajaran agama dan umum seyogyanya sinergi dan saling mengikat; (3) adanya tanggung jawab dari pendidik sebagai garda pengawal pengetahuan yang bersentuhan langsung dengan peserta didik; (4) sinergitas antara guru agama dan guru umum; (5) melibatkan guru yang berbasis pesantren sebagai pihak ketiga dalam pengembangan pemebelajaran dan materi pembelajaran; (6) melibatkan stakeholder lingkungan pendidikan dalam pengembangan pendidikan; dan (7) Wali murid dan masyarakat ikut aktif dalam pembelajaran di dalam dan luar rumah.

Bukan hal sulit jika integrasi agama dan sains dapat dilaksanakan dalam lingkup kecil namun bermakna besar dalam hal metamorfosis peradaban bangsa yang baik. Sudah barang tentu integrasi ini membutuhkan kekuatan dari segala hal yang memiliki kepentingan dalam pembangunan dan pengembangan pendidikan.

Difusi Inovasi Dalam Implementasi Program CSR

Mon, 19 Dec 2022 07:04:28 +0700

ASRI DEWI

Mahasiswa Magister Ilmu Komunikasi, Universitas Riau.

INDRAGIRIONE.COM,- Kontribusi perusahaan dalam membangun lingkungan masyarakat diwujudkan melalui berbagai program inovasi, salah satunya adalah Corporate Social Responsibility (CSR). Lamarche (2018) menjelaskan bahwa CSR merupakan “Kontribusi sukarela perusahaan untuk pembangunan berkelanjutan”, definisi CSR menurut World Business Council for Sustainable Development (WBCSD, 2002) “As a commitment to contribute to the sustainable economic development, to work with the company’s employees, employee’s family’ members, local community members and community in general as the efforts of improving the quality of life” sehingga dapat disimpulkan bahwa kegiatan ini merupakan hal sukarela yang dilakukan perusahaan, diluar proses bisnis mereka untuk meningkatkan hubungan perusahaan dengan masyarakat di lingkungan operasional perusahaan sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakat. CSR saat ini diatur melalui Undang-Undang No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Konsep CSR dipengaruhi pemikiran bahwa keberadaan perusahaan bergantung hidup dari lingkungan dan masyarakat di mana dia berada. Kegiatan CSR harus disesuaikan dengan permasalahan yang ada pada sekitar lokasi perusahaan sebagai bentuk tanggung jawab kepada para stakeholders dan lingkungannya (Rosilawati dan Mulawarman, 2019).

Aktivitas perusahaan terutama pengelola sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui seperti minyak bumi dan gas serta pertambangan memiliki dampak lingkungan yang besar seperti limbah, polusi, rusaknya infrastruktur umum, hingga kebisingan yang diakibatkan oleh aktivitas mesin. Hubungan antara perusahaan dan masyarakat dapat berperan dalam pelestarian lingkungan, di sisi lain dapat menjaga relasi antara kedua belah pihak. Perusahaan juga mendapatkan tantangan untuk menerapkan prinsip-prinsip etika bisnis dan CSR dalam pengambilan keputusan mereka. CSR juga semakin dipandang penting dalam meningkatkan dan memelihara reputasi korporat serta dipandang sebagai strategi komprehensif dalam perusahaan yang berorientasi pada pemegang kepentingan (Silberhorn & Warren, 2007). Tidak hanya menyelesaikan tanggung jawab sosial yang memungkinkan organisasi untuk menunjukkan tingkat moral atau perilaku etis mereka yang tinggi, tetapi juga telah terbukti memberi mereka manfaat instrumental dan berbagai jenis keunggulan kompetitif. Mencakup hal-hal seperti kinerja keuangan yang unggul, reputasi yang meningkat, tenaga kerja yang lebih termotivasi, dan kemampuan untuk menarik karyawan yang diinginkan (Salim, 2018). Perusahaan juga harus memperhatikan dampak dari program pembangunan berkelanjutan yang memiliki kebijakan pembangunan sosial, pembangunan ekonomi, dan perlindungan lingkungan yaitu konsep Triple Bottom Line (TBL) (Untung, 2008). Konsep ini menyatakan bahwa, jika perusahaan ingin sustain maka perusahaan harus memperhatikan aspek 3P (People, Planet, Profit) karena pada dasarnya pembangunan berkelanjutan tidak dapat dilihat dari satu aspek saja.

Menurut Wibisono (2007), implementasi CSR dilaksanakan melalui berbagai tahapan sebagai berikut:

1. Perencanaan, yang terdiri dari 3 langkah utama yaitu Awareness Building, CSR Assesment, dan CSR Manual Building.

2. Implementasi terdiri dari Sosialisasi, Pelaksanaan, dan Internalisasi.

3. Evaluasi

4. Pelaporan

Dalam seluruh tahapan yang dilalui pada implementasi program CSR, Komunikasi memiliki peran yang signifikan dalam semua tahapan. Komunikasi yang baik akan memberikan pemahaman persepsi yang lebih efektif antara 2 pihak yang akan melaksanakan program bersama, Impelementasi CSR harus mempertimbangkan penggunaan pendeketan komunikasi yang paling efektif sesuai dengan karakteristik penerima manfaat program nya.

Teori Difusi Inovasi seringkali diterapkan dalam konteks komunikasi pembangunan, teori ini diperkenalkan oleh Everett Rogers dengan pengertian bahwa “proses sosial yang mengkomunikasikan informasi tentang ide baru yang dipandang secara subjektif”, serta makna inovasi perlahan-lahan dikembangkan melalui sebuah konstruksi sosial. Oleh karena itu, elemen difusi terdiri atas 4 hal (Suciati,2017) yaitu:

1. Inovasi

2. Dikomunikasikan melalui saluran tertentu

3. Dari waktu ke waktu

4. Diantara anggota sistem sosial

Dan tahap-tahap dalam keputusan inovasi meliputi 5 hal (Suciati,2017) yaitu:

1. Pengetahuan

2. Persuasi

3. Keputusan

4. Implementasi

5. Konfirmasi

Sebuah proses difusi dipandang sebagai jenis komunikasi khusus dalam rangka menyebarkan inovasi, dengan menggunakan komunikasi 2 tahap melalui opinion learder dan individu-individu. Penerimaan akan semua inovasi akan lebih cepat terjadi jika kelompok sasaran termasuk dalam homofili, yaitu kondisi dimana kelompok masyarakat yang berinteraksi memiliki kesamaan dalam sifat, keyakinan, nilai, status sosial, serta pendidikan. Dilain sisi, jika termasuk dalam kelompok heterofili, ketika kondisi komunikator dan komunikan benar-benar berbeda akan menimbulkan masalah dalam proses komunikasi itu sendiri (Suciati, 2017).

Artikel ini akan membahas bagaimana sebuah proses Difusi Inovasi berdampak pada impelemtasi Konservasi dan Revitalisasi Mangrove pada program CSR Permata Hijau Pesisir Gambut di PT KPI RU II Sungai Pakning.

Pemanasan Global (Global Warming) yang disebabkan oleh meningkatnya emisi gas rumah kaca memberikan dampak yang cukup besar bagi lingkungan. Ancaman terbesar dari pemanasan global dan perubahan iklim adalah kenaikan muka air laut yang bisa mengancam kehidupan manusia maupun ekosistem lain yang ada di kawasan pesisir yaitu kenaikan muka air laut yang akan sangat dirasakan oleh banyak negara- negara kepulauan misalnya seperti Indonesia. Salah satu penyebab terbesar dalam kenaikan muka air laut adalah peningkatan temperatur air laut yang menyebabkan terjadinya pemuaian terhadap volume air laut sehingga massa air laut berubah dan meningkat. Selain itu, mencairnya glasier pegunungan dan tutupan es juga diprediksikan akan menjadi penyebab utama kenaikan muka air laut (Haristyana dkk, 2012). Untuk kawasan pantai yang saat ini dalam kondisi stabil, dapat berubah menjadi pantai yang erosional. Untuk kawasan pantai yang saat ini dalam kondisi sedimentasi, maka sedimentasi akan tetap berlangsung meskipun dengan laju yang berkurang akibat kekuatan gelombang (Setyawan, 2016). Terutama wilayah pesisir gambut, dengan karakteristik lahan yang mudah amblas, kenaikan muka air laut ini juga memberikan dampak yang lebih besar bagi lahan di pesisir gambut yaitu terjadinya abrasi dan hilangnya daratan gambut pesisir yang berujung pada berbagai permasahan sossial dan lingkungan lainnya memperlihatkan bahwa terdapat keterkaitan yang sangat kuat antara permasalahan lahan gambut di daratan dan pesisir. Kompleksitas permasalahan yang lebih luas ini menjelaskan bahwa kegiatan penanganan permasalahan di lahan gambut tidak cukup dengan menyelesaikan permasalahan karhutla, namun harus melalui multiaspek agar terciptanya Ekosistem Gambut Yang Komprehensif.

Hasil Pemetaan Sosial (2017) KPI RU II Sungai Pakning menunjukkan terdapat permasalahan yang cukup besar diwilayah pesisir gambut wilayah operasional perusahaan yaitu Bencana Abrasi Pesisir yang disebabkan oleh penebangan mangrove secara liar, kegagalan penanaman mangrove, kuatnya hempasan ombak, hingga minimnya pengetahuan masyarakat dalam teknik penanaman mangrove dan diperparah oleh perilaku masyarakat yang melakukan penebangan mangrove secara masal untuk kebutuhan cerocok dan arang, mengakibatkan ekosistem pesisir kehilangan tanaman pondasi nya. Terutama hutan mangrove yang dapat menyimpan lebih dari tiga kali rata-rata penyimpanan karbon per hektar oleh hutan tropis daratan (Donato, et al. 2011). hal ini juga mengakibatkan kondisi lingkungan pesisir semakin kritis hingga mengakibatkan permasalahan sosial di Desa Pangkalan Jambi yaitu relokasi penduduk yang semula bermukim diwilayah pesisir harus relokasi dari Desa Asal ke wilayah yang lebih tinggi dan lebih jauh 300 meter dari permukiman sebelumnya (Dewi, A. 2020). Fenomena ini mengakibatkan wilayah pesisir mengalami abrasi sepanjang 115 meter.

Dalam pelaksanaan Inovasi Sosial untuk penanganan bencana di lingkungan masyarakat, diperlukan strategi dengan mempertimbangkan potensi dan kebutuhan masyarakat. Kondisi pesisir Desa Pangkalan Jambi yang telah mengalami kerusakan dan abrasi, direvitalisasi melalui strategi Pengembangan Produk, Layanan, dan Program Baru dengan pembuatan inovasi TRIMBA (Triangle Mangrove Barrier) untuk menangani abrasi sekaligus merevitalisasi ekosistem mangrove di wilayah pesisir.

Implementasi inovasi TRIMBA ini, tidak lepas dari peran komunikasi 2 arah yang dilakukan oleh PT KPI RU II Sungai Pakning dan Koperasi Berkah Jaya Bersama sebagai penerima manfaat program. Berikut penjelasan proses keputusan implementasi inovasi sosial berdasarkan Teori Difusi Inovasi:

1. Pengetahuan

Adalah sebuah tahap yang menjelaskan bagaimana sebuah inovasi berfungsi. Pada proses ini, terdapat interaksi bertahap dalam penyampaian inovasi oleh inventor kepada penerima manfaat. Komunikasi intens dan 2 arah diperlukan agar terdapat kesamaan persepsi dan pengetahuan kedua belah pihak. Dalam implementasi inovasi TRIMBA, transfer knowledge telah dilaksanakan oleh pihak perusahaan kepada masyarakat melalui FGD, sosialisasi, dan pelatihan sehingga telah terdapat kesamaan pengetahuan.

2. Persuasi

Adalah pembentukan sikap terhadap inovasi. Proses persuasi juga dilakukan dalam proses komunikasi melalui FGD, sosialisasi, dan pelatihan tersebut melalui pesan-pesan ilmiah dan data pendukung yang menjelaskan bahwa inovasi tersebut penting diimplementasikan. Dalam inovasi TRIMBA, proses persuasi berlangsung didukung dengan adanya kondisi lingkungan pesisir yang semakin kritis sehingga diperlukan upaya perbaikan lingkungan mangrove pesisir melalui inovasi TRIMBA tersebut.

3. Keputusan

Adalah aktivitas yang menentukan akan mengadopsi atau menolak inovasi. Pada tahapan ini, terdapat pengambilan keputusan bagi kedua belah pihak terkait implementasi inovasi tersebut. Koperasi Berkah Jaya Bersama, yang memiliki visi untuk merestorasi lingkungan pesisir juga memiliki kepedulian akan lingkungan mereka sehingga kelompok tersbeut memutuskan untuk melaksanakan inovasi TRIMBA.

4. Implementasi

Adalah penggunaan inovasi. Dalam tahapan ini, masyarakat secara swadaya, didukung dengan bantuan pelatihan, sapras, dan finance dari perusahaan melaksanakan pembangunan inovasi TRIMBA. Yang dibangun dengan jarak 50 meter dari daratan sepanjang 300 meter menggunakan kayu nibung, yang tergolong dalam kayu komoditas kelas kuat III sehingga lebih tahan lama. Inovasi ini selain bertujuan untuk menahan arus ombak, juga menangkap sedimen untung mendukung bertambahnya daratan baru dan meningkatkan pertumbuhan bibit mangrove.

5. Konfirmasi

Adalah penguatan keputusan inovasi yang dibuat. Koperasi Berkah Jaya bersama menegaskan bahwa pengadopsian inovasi ini dilakukan untuk merestorasi lingkungan pesisir.

Inovasi ini berhasil berdampak pada bertambahnya daratan pesisir baru seluas 28.380 m3 , berhasilnya penanaman bibit mangrove sebanyak 80.000 bibit, hingga meningkatnya Indeks keanekaragaman hayati. Proses penerimaan inovasi tidaklah mudah, dikarenakan terdapat beberapa kesulitan bagi orang pada umumnya untuk menerima hal baru sehingga diperlukan proses dan tahapan komunikasi dalam penyampaian inovasi agar pesan tersebut dapat dipahami oleh kelompok sasaran dan dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan masing-masing kelompok masyarakat.

*Artikel ini diterbitkan dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah isu-isu komunikasi

Jalan Lintas Rengat-Tembilahan Jadi Salah Satu Titik Waspada Longsor

Mon, 05 Dec 2022 09:25:00 +0700

INHIL,- Terkait penetapan Provinsi Riau yang memasuki status siaga darurat banjir dan longsor oleh Badan Penaggulanagan Bencana Daerah Provinsi Riau mulai 1 hingga 31 Desember 2022.

Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Riau, Edy Afrizal juga menjelaskan terdapat beberapa daerah yang menjadi titik longsor dan perlu diwaspadai yaitu Jalur Lintas Riau-Sumbar XIII Koto Kampar, Jalur Taluk Kuantan-Perbatasan Sumbar, Jalur Rengat-Tembilahan, Jalan Lintas Perbatasan Riau-Jambi.

Edy Afrizal juga menghimbau agar masyarakat selalu waspada. Salah satunya dengan melakukan kesiapsiagaan.

“Seperti mengamankan barang berharga, kemudian mempersiapkan diri apabila terjadi banjir dengan melakukan evakuasi. Terutama ibu-ibu hamil, balita, lansia, dan orang sakit yang berada di Rumah,” himbau Edy di Kantor BPBD Provinsi Riau, Kamis (1/11/2022).

“Nanti kita akan dorong Kabupate/Kota untuk mengaktifkan Posko. Biar siap siaga, terkait juga untuk mempercepat proses informasi,” imbuhnya.

Sementara mengenai status siaga darurat, Edy menuturkan kapan saja dapat diperpanjang melihat situasi dan kondisi kedepannya.

“Kalau memang nanti dalam perjalanan kondisinya mungkin perlu kita lakukan perpanjangan, kita akan melaksanakan rapat koordinasi kembali dengan Instansi terkait, bisa saja diperpanjang,” jelas Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Riau. rls

Kemerdekaan Pers di Tanah Air, Antara Kenyataan dan Ilusi

Sat, 10 Sep 2022 15:43:27 +0700

Jakarta - Kemerdekaan pers di Indonesia sejauh ini belum dirasakan kemanfaatannya oleh masyarakat Indonesia.

Hal ini diungkapkan Penulis buku bertajuk 'Kemerdekaan Pers, Dari Perspektif Hukum dan HAM', karangan Dr. Ibnu Madjah, S.H, M.H.

Ibnu Madjah mengungkapkan dalam acara 'Talk Show dan Bedah Buku: Kemderekaan Pers' yang digelar oleh Pengurus Pusat Ikatan Wartawan Online (PP IWO), di Ruang Rapat Komisi II DPR, Senayan, Jakarta, Jumat 9 September 2022.

Bertindak sebagai moderator sekaligus pemateri dan pemandu dalam kegiatan ini yaitu, Ketua Umum PP IWO Jodhi Yudono.

Jodhi mematik diskusi agar menjadi hidup, meminta agar Ibnu Madjah sebagai penulis buku, mengutarakan paparannya terkait kebebasan pers dan kompetensi media massa di tanah air.

Atas dasar itu, Ibnu menyatakan masyarakat yang akan menilai kompetensi media massa sebagai pilar ke-4 atau media yang ingin merusak tatanan kebangsaan Indonesia.

"Kita harus refleksi kan apakah pers cermin kedaulatan rakyat, seperti yang diamanahkan oleh UUD 1945 pasal 28, yang diejawantahkan oleh UU Pers," tambahnya.

Menurut Ibnu, Dewan Pers harus mengambil bagian dalam tanggung jawab membina masyarakat pers, sesuai pasal 1 ayat 1 UU Pers Nomor 40/1999.

Karena Dewan Pers sejauh ini hanya mengurusi kepentingan pers nasional dibandingkan kehidupan pers yang menyeluruh.

Panelis lain, Wakil Ketua Komisi VIII DPR Dr. H. Ace Hasan Syadzily menyatakan pers sebagai pikar ke-4 harus dipertahankan.

"Sebagai kontrol masyarakat terhadap tiga pilar lainnya, kehidupan dan kebebasan pers harus dikawal oleh seluruh elemen bangsa," papar Ace.

"Saya menilai pers yang saat ini telah berkembang di dunia digital, khususnya media online, harus menjadi yang terdepan dalam penyampai informasi ke masyarakat,' tambahnya.

Seiring dengan itu panelis lainnya, yakni Wakil Ketua Mahkamah Agung, Dr. Andi Samsan Nganro, S.H, M.H, menilai kebebasan pers merupakan bagian dari kebebasan masyarakat.

Meski demikian Andi yang juga hakim agung ini menilai, penerapan sengketa pers harus Kalau UU Pers tidak mengatur pidana, sehingga harus dicermati mana yang Lex spesialis derogat Lex generalis..

"Saya mengartikan, bahwa penyelesaian kasus-kasus menyangkut karya jurnalistik harus menerapkan penyelesaian melalui UU Pers 40/1999," ungkap Andi.

Selain itu Andi menjelaskan Mahkamah Agung telah menerapkan Surat Edaran Mahkamah Agung (Sema) Nomor 13/2008, sebagai penata hukum dapat diterapkan dalam praktik pengadilan terhadap pers yang berkonflik dengan hukum.

Andi menilai, UU pers diatur kondisi penghalang-halangan terhadap fungsi pers, namun terkait ketentuan yang menyangkut tugas pers dan pidana: Diarahkan dengan menggunakan aturan ketentuan perundang-undangan yang ada.

"SEMA 13/2008 pada pokoknya menyatakan: ... Dalam penanganan/pemeriksaan perkara-perkara yang terkait dengan delik pers hendaknya majelis mendengar/meminta keterangan ahli dari Dewan Pers..."

Beberapa hal yang patut mendapat perhatian dari SEMA, menurut Andi, yakni:

1. Dalam menghadapi sengeketa pers, penting mendengarkan keterangan ahli di bidang pers.
2. Ahli yang didengar keterangannya di persidangan tidak harus dari unsur pers, tetapi dapat orang/ahli dari luar Dewan Pers.

Sehingga Andi menilai setiap pihak harus menghormati UU Pers sebagai aturan spesialis menata kebebasan pers Indonesia."""

Anggaran Ratusan Juta, Prestasi Inhil Tidak Memuaskan, Samino: Kegiatan MTQ Jangan Jadi Seremoni

Tue, 09 Aug 2022 20:18:22 +0700

INHIL,- Hasil kurang memuaskan bagi kafilah Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) pada Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) Provinsi Riau Tahun 2022 hendaknya menjadi pelajaran agar kedepannya Kafilah Inhil menjadi semakin baik.

Pada MTQ Provinsi Riau, Kafilah Inhil berada di nomor 2 dari bawah. Inhil hanya berada satu tingkat di atas kafilah Dumai yang berada diposisi paling buncit.

"Hasil yang sangat tidak memuaskan. Masa Inhil yang LPTQ Kabupatennya disuport dengan anggaran ratusan juta kalah dengan kafilah Meranti yang tidak dianggarkan oleh Pemda setempat," ungkap Ketua Komisi IV DPRD Inhil, Samino di ruang kerjanya Selasa 9 Agustus 2022.

Karena itu, Samino mengingatkan MTQ tingkat Kabupaten harus benar-benar menjadi wadah seleksi agar bisa menemukan qari dan qari'ah terbaik yang akan diutus di MTQ Provinsi Riau.

"Jangan hanya menjadi acara seremonial yang dilaksanakan seadanya tanpa output yang jelas," katanya.

Ia menyoroti perihal Khairul Fata, qari terbaik cabang Tilawah Qiraat Murattal MTQ Kabupaten Inhil di Tanah Merah namun gagal mewakili kafilah Inhil di MTQ Provinsi Riau beberapa waktu lalu.

"Alasannya karena masalah administrasi yang harusnya sudah terdeteksi sejak dini di MTQ Kecamatan atau MTQ Kabupaten. Ini adalah bentuk keteledoran dari LPTQ," tegas Samino.

LPTQ sebagai wadah yang menaungi kegiatan keagamaan ini disebutnya harus melakukan evaluasi agar kedepan hal seperti ini tidak terulang.

"Dengan harapan dengan evaluasi tersebut bisa menemukan kelemahan-kelemahan kita sendiri agar bisa lebih berprestasi lebih baik pada MTQ Provinsi kedepannya. Masa betah berada di posisi terbawah terus," tutup Samino.

Kades se-Inhil Studi Banding ke Lombok, HMI : Dinilai Tidak Tepat

Wed, 25 May 2022 18:17:37 +0700

INHIL,- Terkait keberangkatan Kepala Desa di Inhil melakukan Studi banding ke Lombok Nusa Tenggara Barat (NTB) mendapat sorotan dari beberapa kalangan, terutama dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Inhil.

Dimana kegiatan studi banding tersebut, dinilai tidak tepat. Karna tidak ada revelansinya, lantaran daerah Lombok yang di jadikan studi banding tidak sesuai dengan kondisi geografis desa-desa yang ada di Kabupaten Inhil.

Sebagaimana disampaikan Ketua HMI Cabang Tembilahan Ahmad Fauzi dikatakanya bahwa studi banding merupakan kegiatan bagus menambah dan meningkatkan wawasan pengetahuan. Sehingga bisa di implementasikan buat upaya peningkatan dan perbaikan pembangunan agar lebih baik.

" Kita tidak melarang untuk melakukan agenda studi banding. Namun terkait dengan keberangkatan studi banding ke daerah Lombok, NTB (Nusa Tenggara Barat) kita nilai tidak tepat. Karna kondisi geografis desa-desa di Lombok tidak sesuai dengan kondisi di Inhil " ungkap Fauzi.

Tidak hanya itu, Ia juga mempertanyakan, kenapa studi banding harus dilakukan ke Lombok dan terus apa relevansi dari hal yang di studi bandingkan serta apa urgensinya. Kemudian apakah karakter potensi yang distudi bandingkan sesuai dengan kondisi geografis desa-desa yang ada di kabupaten Inhil.

" Seharusnya Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Inhil sebagai fasilitator, harus mengarahkan Desa-desa untuk melakukan studi banding ke daerah lain sesuai dengan potensi yang ada di daerah. Sehingga tidak mengharuskan seluruh Desa yang ada di Inhil untuk melakukan kegiatan studi banding tersebut ke satu daerah saja " tegas Ketua HMI yang akrap disapa Fauzi

Ditambahkannya, misalnya, seperti potensi desa-desa yang ada di kecamatan Kemuning kurang lebih sama dengan potensi di daerah Sumatera Barat, potensi ini bisa si studi bandingkan. Kemudian potensi desa-desa yang ada di daerah Inhil Utara sama dengan potensi yang ada di daerah Kalimantan, bisa di studi bandingkan. Dan desa-desa di kecamatan lainnya, cari daerah lain yang memiliki kesamaan dalam potensi daerah yang sudah maju agar bisa di studi bandingkan.

" Seharusnya studi banding yang dilakukan harus terkonsep dan rasional serta mampu mencari hal baru yang relevan. Makanya, selama ini tidak dijelaskan tentang apa kegiatan studi tersebut, Kita mempertanyakannya dan meminta penjelasan tentang keberangkatan studi banding ke Lombok ini " pintanya.

Kemudian ia juga meminta kepada yang berangkat studi banding ke Lombok tersebut, bisa menyampaikan pertanggungjawaban hasil studi bandingnya ke media dan masyarakat. Agar proses pembangunan dan pengelolaan anggaran di Kepemerintahan terlihat lebih menjunjung tinggi azas transparan

" Untuk catatan kita bersama, kita berharap kedepannya bukan desa-desa yang ada di Kabupaten Indragiri hilir ini melakukan studi banding ke daerah lain, tapi bagaimana desa-desa yang ada di daerah lain melakukan studi banding ke daerah kita ini," harap Fauzi.***

Milenial Penentu Kualitas Demokrasi dan Pembangunan

Sun, 06 Feb 2022 20:22:24 +0700

INHIL,- Momen Milad Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) yang ke-75, yang dilaksanakan Pengurus HMI Cabang Tembilahan di gedung Engku Kelana dalam agenda Dialog interaktif dengan tema "Gerakan Milenial untuk Generasi Bermartabat".

Ahmad Tamimi sebagai Anggota Bawaslu Kabupaten Indragiri Hilir diundang dan menyampaikan beberapa paparan konsep dan pokok pikirannya terkait dengan demokrasi dan segala permasalahannya, komunitas milenial dan juga segala permasalahannya.

Menurutnya, konsep milenial di Indoensia antara tren yang dipahami publik dengan apa yang dipahami oleh para pakar demografi banyak perbedaan tentang rentang usia milenial sehingga kadang biar data. Namun pada kesempatan itu ia berkesimpulan Milenial konteks zaman ini adalah gabungan generasi Y dan Z dalam kisaran usian 17 -40 tahun.

Andai pendekatan ini yang kita gunakan maka demografi milenial dalam Daftar Pemilih Tetap 2019 saja bisa mencapai 65% bahkan bisa lebih. Dari total DPT Pemilu 2019 yaitu 129. 828.250. Rentang usia 20-40 tahun saja sudah mencapai total 103.752.226.

Oleh karena itu, ia memandang demografi milenial sangat sangat berkaitan erat dengan perkembangan demokrasi Indonesia, dimana dalam konteks demokrasi elektoral posisi mereka sangat menentukan.

Jika partisipasi demokrasi prosedural dan demokrasi liberasi mereka dapat maksimal diperankan maka akan dapat meningkatkan gelombang demokrasi dari masa transisi, konsolidasi seperti posisi Indonesia saat ini ke Pematangan demokrasi, seperti yang digambarkan oleh Samuel P. Huntington

Peran ini sungguh penting mengingat hasil rilis the economist intelligence Unit tahun 2019, bahwa Indeks demokrasi Indonesia saat ini berada pada angka 6,48% yaitu pada urutan ke 64 dari 167 negara. Artinya wajah demokrasi Indonesia memburuk selama 10 tahun terakhir. Oleh karena itu peran milenial untuk pematangan demokrasi perlu diperhatikan.

Pada kesempatan itu ia menyampaikan pentingnya kerjasama untuk memaksimalkan demografi ini karena ini adalah modal besar kita dalam membangun Indoensia lebih baik dengan fokus membangun kesadaran Politik kaum milenial dengan agenda pendidikan politik. Karena sesungguhnya demokrasi itu mengharuskan adanya pemilu dan pemilu dan demokrasi menharuskan adanya pendidikan politik agar demokrasi yang dilaksanakan tidak sebatas prosedural tapi juga subtansial.

Sebagai Penyelenggara disela-sela kosong tahapan kami juga membuat sekitar 16 item program dari Baswaslu sebagai program inovasi Bawaslu dalam agenda pendidikan politik, menyentuh kelompok-kelompok masyarakat. Sekolah dari SD sampai perguruan tinggi, kelompok arisan, yasinan, Organisasi wanita, masjid mushallah pada momen hari jumat dan peringatan hari besar Islam. Dan juga tokoh masyarakat termasuk partai politik.

Beberapa agenda ini harapan kedepan ialah terbangunnya sinergisitas dan kesepahaman tentang cara bernegara dan berbangsa yang baik, terutama bagaiaman bisa berpartisipasi secara berkualitas dalam pemilu. Selaku juga alumni HMI, ia juga perpesan agar HMI rutin menyuarakan hal ini bahwa pentingnya peran milenial dalam membangun Indonesia, oleh karena itu milenial harus melek politik, terutama politik moralnya yaitu menjadikan sebagai kegiatan membangun untuk masyarakat bermartabat, karena dalam politiklah segalanya ditentukan. Ungkapnya