Latest Posts

Tantawi Jauhari Terpilih Secara Aklamasi Sebagai Ketua Korpri

Wed, 24 Jun 2026 15:51:36 +0700

Bupati Indragiri Hilir (Inhil), Herman, saat membuka resmi Musyawarah Kabupaten (Muskab) Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) Tahun 2026, menyampaikan harapannya kepada pengurus dalam meningkatkan peran serta organisasi ASN ini dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik.

Pertama, Bupati sampaikan pentingnya penguatan kualitas anggota Korpri melalui manajemen talenta sebagai upaya mengembangkan potensi tiap-tiap pegawai.

"Manajamen Talenta jangan dianggap remeh, kalau tidak paham mengisi pada aplikasinya, silakan bertanya agar data yang masuk betul-betul valid. Karena data ini menjadi dasar untuk penempatan ASN dan pengembangan karir," ujar Bupati Inhil.

Selanjutnya, sebagai pelayan publik, anggota Korpri diminta Bupati untuk cepat beradaptasi dengan perubahan dan siap menghadapi tantangan dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan.

"Meski dihadapkan keterbatasan anggaran, kita tak boleh jenuh memberi layanan terbaik untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Juga yang terpenting, inovasi dalam program kerja mesti digalakkan, demi terwujudnya birokrasi yang lebih efektif dan efisien," ungkap Bupati Herman

Pada kesempatan ini juga, Bupati yang bertindak selaku Pejabat Pembina Kepegawaian mengucapkan terima kasih kepada pengurus Korpri masa bakti 2020–2025.

"Saya lihat banyak program dilaksanakan Pak Afrizal dan kepengurusan Korpri sebelumnya, di antaranya kepedulian terhadap masyarakat dan anggota Korpri yang membutuhkan melalui kegiatan pemberian paket sembako, donor darah, bantuan uang duka bagi keluarga anggota Korpri yang meninggal dunia, serta berbagai kegiatan keagamaan lainnya," tutup Herman mengakhiri sambutannya.

Sambutan selesai, Muskab pun dibuka resmi oleh Bupati Inhil pada Rabu (24/6) pagi di Aula Hotel Top 5, Tembilahan. Agenda berlanjut dengan pemilihan pimpinan Korpri, dimana Sekretaris Daerah, Tantawi Jauhari, berhasil terpilih secara aklamasi.

"Terimakasih atas kepercayaan yang diberikan, mari bersama kita luruskan niat untuk menjalankan program yang benar-benar bermanfaat untuk masyarakat," kata Tantawi Jauhari.

Selanjutnya Tantawi mengajak seluruh ASN Pemkab Inhil, untuk menjaga kekompakan dan integritas dalam mendukung pembangunan daerah yang lebih baik.

Dishub Karimun Tohap, Tegaskan", Pengelolaan Parkir Sepenuhnya Menjadi Kewenangan PT MSM.

Tue, 23 Jun 2026 21:16:39 +0700

Karimun,Indragirione.com, Menyikapi pemberitaan yang dimuat di sejumlah media online mengenai ketidakpuasan puluhan Koordinator Lapangan (Korlap) Juru Parkir (Jukir) terhadap pengelolaan sistem perparkiran yang saat ini dijalankan oleh PT MSM Tiga Marta Satria, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Karimun, Tohap Siahaan, memberikan penjelasan resmi dan terperinci.

Pernyataan tersebut disampaikan Tohap kepada awak media di ruang kerjanya, Selasa (23/6/2026), guna memberikan gambaran utuh mengenai latar belakang kebijakan, ketentuan hukum, serta perkembangan yang terjadi di lapangan.

Sebelum diberlakukannya pola kerja sama dengan pihak swasta, Tohap menjelaskan bahwa sepanjang tahun 2022 hingga pertengahan 2025, pengelolaan dan pemungutan retribusi parkir di wilayah Karimun sepenuhnya menjadi tanggung jawab Dinas Perhubungan, dengan dukungan operasional dari para koordinator lapangan.

Namun, terhitung mulai Juli 2025, Pemerintah Kabupaten Karimun menerapkan kebijakan baru. Langkah ini diambil untuk memaksimalkan penataan lokasi parkir, meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, mengoptimalkan penerimaan daerah, sekaligus memberantas praktik parkir liar yang selama ini masih menjadi tantangan. Oleh karena itu, pengelolaan sektor tersebut diserahkan kepada badan usaha melalui perjanjian kerja sama yang telah disahkan secara hukum.

“Tujuan utama kebijakan ini adalah mewujudkan sistem pengelolaan yang lebih tertib, transparan, dan berkelanjutan. Kami juga menginginkan agar proses digitalisasi dapat segera diterapkan, sehingga Pendapatan Asli Daerah (PAD) meningkat dan kepercayaan masyarakat terjaga. Sejak Juli 2025, PT MSM resmi menandatangani kesepakatan, dan pada awalnya pihak perusahaan masih menggunakan jasa koordinator lapangan sebagaimana sistem yang berjalan sebelumnya,” jelasnya.

Memasuki tahun 2026, PT MSM masih sempat melanjutkan kerja sama tersebut. Namun, dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang telah disepakati, perusahaan memiliki serangkaian kewajiban, antara lain menyetorkan kontribusi ke kas daerah, menata fisik lokasi parkir, memasang rambu dan marka, menyediakan atribut standar bagi petugas, serta mengembangkan sistem pembayaran menuju digitalisasi. Sesuai komitmen itu, PT MSM pun telah menyediakan alat pembayaran elektronik di sejumlah titik strategis.

Seiring berjalannya waktu, pihak perusahaan menemukan bahwa realisasi pendapatan yang masuk tidak sesuai dengan perhitungan dan target yang telah ditetapkan, baik dalam skala harian maupun bulanan. Akibatnya, untuk tetap memenuhi kewajiban kontribusi kepada daerah, PT MSM terpaksa menutupi selisih kekurangan tersebut dari kas internal perusahaan.

Hasil evaluasi mendalam yang dilakukan menunjukkan adanya indikasi kebocoran dalam alur pemungutan. Selama ini, dana hasil pungutan harus melewati tangan koordinator lapangan terlebih dahulu sebelum diserahkan ke perusahaan. Menurut penilaian manajemen PT MSM, alur perantara ini menjadi titik lemah yang memicu selisih penerimaan.

“Pihak perusahaan menilai mekanisme ini dapat disederhanakan agar lebih efisien dan akuntabel, yaitu dengan menerapkan sistem setoran langsung dari juru parkir ke PT MSM tanpa melalui perantara. Inilah yang menjadi dasar dilakukannya peninjauan ulang terhadap keberadaan koordinator lapangan,” ungkap Tohap.

Atas perubahan sistem tersebut, PT MSM kemudian mengakhiri pola kerja sama lama dengan para koordinator lapangan. Namun, perusahaan tidak mengambil keputusan secara sepihak tanpa solusi. Sebagai jalan tengah, PT MSM menawarkan posisi baru sebagai Penanggung Jawab (PIC) di setiap titik lokasi, dengan imbalan gaji berkisar antara Rp2 juta hingga Rp3 juta per bulan, disesuaikan dengan luas wilayah dan tingkat kesulitan tanggung jawabnya. Syarat utama yang ditetapkan tetap sama yakni seluruh hasil pungutan harus disetorkan langsung ke perusahaan. Sayangnya, tawaran tersebut ditolak secara tegas oleh para koordinator lapangan.

Meskipun demikian, PT MSM tetap melanjutkan kebijakannya. Namun, di lapangan masih terasa pengaruh dari koordinator lapangan yang membuat sebagian petugas parkir enggan mengikuti aturan baru yang ditetapkan.

Dari sisi hukum dan kewenangan, Tohap menegaskan bahwa PT MSM adalah satu-satunya pihak yang memiliki kedudukan hukum sah untuk mengatur dan mengelola parkir di wilayah Karimun, kecuali di kawasan pelabuhan dan Taman Bunga. Sementara itu, segala hal yang berkaitan dengan tata kelola internal perusahaan termasuk mempertahankan atau mengakhiri hubungan kerja dengan pihak tertentu sepenuhnya menjadi kewenangan dan kebijakan manajemen PT MSM.

“Pemerintah daerah tidak mencampuri urusan internal perusahaan. Tugas kami hanya mengawasi agar seluruh kewajiban yang tertuang dalam PKS dapat dipenuhi dengan baik. Jika perusahaan menilai suatu sistem kerja sudah tidak efisien dan menghambat pencapaian target, maka mereka memiliki hak penuh untuk melakukan evaluasi dan penyesuaian,” tegasnya.

Secara data keuangan, tercatat pada periode 2022 hingga 2024, penerimaan dari sektor parkir di luar kawasan Taman Bunga berkisar antara Rp220 juta hingga Rp240 juta per tahun. Setelah dikelola oleh PT MSM, ditetapkan target kontribusi untuk tahun 2026 sebesar Rp500 juta, angka yang menunjukkan peningkatan sekitar 100 persen dibandingkan kondisi sebelumnya.

Hingga pertengahan Juni 2026, PT MSM telah menyetorkan kontribusi sebesar Rp150 juta hingga Rp160 juta. Pihak perusahaan juga menyatakan tetap berkomitmen untuk memenuhi kewajiban penuh sebesar Rp500 juta paling lambat pada akhir Desember mendatang.

“Anggapan yang menyebutkan kontribusi belum maksimal belum dapat dibenarkan, mengingat tahun anggaran masih berjalan. Seluruh langkah yang diambil bertujuan agar kewajiban terpenuhi, pelayanan lebih baik, dan pendapatan daerah meningkat. Hasilnya nanti akan dikembalikan lagi untuk kepentingan masyarakat melalui pembangunan fasilitas umum,” Ujarnya.

Ketua Pansus: Plt Gubri Tidak Pernah Menyampaikan PAD Turun Oleh MBG

Tue, 23 Jun 2026 15:59:55 +0700

INDRAGIRIONE.COM, PEKANBARU - Ketua Pansus Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) DPRD Riau, Abdullah, mengatakan penurunan pendapatan karena program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang disebutkan oleh Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau (Gubri) SF Hariyanto, adalah retribusi, bukan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Oleh karena itu ia membantah informasi yang beredar di publik.

Bahkan, jika ditelisik lebih jauh, ujarnya, terdapat potensi peningkatan PAD dari aktivitas program strategis nasional tersebut di Bumi Melayu Lancang Kuning. Tak tanggung-tanggung peningkatan PAD sebagai imbas dari program tersebut mencapai Rp340 milliar

“Saya kan hadir di Paripurna tersebut, bahkan saya yang bertanya langsung. Jadi memang tidak ada ngomong PAD menurun, tapi retribusi. Itupun jumlahnya tidak signifikan,” papar Anggota DPRD Riau itu, Selasa (23/6/2026).

Abdullah mengatakan, ia merasa bertanggungjawab untuk meluruskan informasi yang sedang beredar tersebut, biar tidak menjadi fitnah dan dimanfaatkan oleh oknum-oknum tidak bertanggungjawab.

Menurutnya, MBG sangat berperan positif, sebagaimana yang diungkap Plt Gubernur Riau. Meski retribusi kantin turun Rp77 juta, tapi penghematan belanja APBD berhasil diefisiensi hingga puluhan miliar, dan PAD naik Rp340 M.

“Ini bukti MBG itu berdampak positif. Untuk itu kita dari DPRD sangat mendukung Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau dalam upaya peningkatan PAD yang sekarang sedang digalakkan Plt Gubernur bersama jajarannya,” paparnya lagi.

Ia juga mengapresiasi penghematan belanja APBD akibat program MBG ini yang cukup besar bernilai puluhan miliar. Penghematan ini berasal dari belanja makan siang di sekolah-sekolah boarding milik Pemprov Riau. Angka penghematan belanja tersebut ternyata jauh lebih besar dari penurunan retribusi yang saat ini menjadi perbincangan di dunia maya.

“Jadi sepengetahuan saya, Plt Gubernur Riau tidak pernah menyampaikan bahwa PAD turun oleh MBG. Ini poin penting yang kami serap di DPRD. Kami berharap ini clear dan jangan sampai menjadi fitnah kedepannya,” ulas Politisi PKS itu.

Terakhir, tambahnya, ada proses peningkatan PAD dari parameter year on year senilai Rp340 miliar dari banyak sektor. Peningkatan PAD ini diantaranya dari pertumbuhan aktifitas ekonomi MBG di Provinsi Riau yang dapat menyerap lapangan kerja sebanyak 31.371 orang. Begitu juga untuk pajak bahan bakar. Sehingga secara total keseluruhan meningkat hingga Rp340 miliar di tahun ini. ***

Usai di Panggil DPRD Inhil , SPMB kini Diperpanjang dan Bisa Offline

Wed, 17 Jun 2026 07:48:44 +0700

INHIL - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) menggelar rapat gabungan guna mengevaluasi Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) tahun ajaran 2026/2027. Rapat itu berlangsung di ruang paripurna DPRD Inhil, Jalan HR Soebrantas Tembilahan, Selasa (16/6/2026) malam.

Saat itu, diikuti langsung oleh Ketua DPRD Inhil Iwan Taruna, Wakil Ketua DPRD Amd Junaidi dan Andi Rusli, Ketua Komisi I dan Ketua Komisi IV serta sejumlah anggota DPRD Inhil lainnya.

Kemudian, hadir juga Asisten I Setdakab Inhil TM Syaifullah, Kepala Disdik Inhil Abdul Rasyid, Kepala Diskominfo Inhil Dhoan Dwi Anggara, sejumlah pengurus Dewan Pendidikan Inhil, beberapa kepala sekolah serta para perwakilan calon wali murid.

Rapat yang memangkas waktu lebih dari 3 jam ini menyepakati 8 poin, diantaranya; Pertama, sekolah wajib menerima berkas pendaftaran calon murid baru tanpa batas kuota. Kedua, jadwal pendaftaran semula sampai 17 Juni diperpanjang hingga 19 Juni 2026. Ketiga, pendaftaran dapat dilakukan baik secara online maupun offline.

Selanjutnya yang keempat, verifikasi calon murid baru dilakukan setiap hari sampai 19 Juni 2026. Kelima, pengumuman calon murid baru yang lulus pada tanggal 22 Juni. Keenam, daftar ulang calon murid baru pada tanggal 23-24 Juni. Ketujuh, Bilamana sekolah yang masih ada kuota, harus dibuka pendaftaran selanjutnya sampai 30 Juni. Dan terakhir, tenaga operator sekolah diminta untuk ditambah.

"Malam ini kita sepakati 8 poin ini, kami tidak ingin ada lagi masyarakat yang berkeluh-kesah hanya karena kesulitan mendaftarkan anaknya masuk sekolah," tegas Amd Junaidi selaku pimpinan rapat.

Terkait hal ini, Kepala Disdik dan Kepala Diskominfo Inhil sama-sama menyatakan kesiapannya untuk memperbaiki sistem dan menjalankan hasil kesepakatan dengan baik. Serta, meyakinkan bahwa semua sekolah dibawah naungan Pemkab Inhil akan menerima berkas pendaftaran calon murid baru tanpa membatasi sesuai kuota.

SPMB Bermasalah, DPRD Inhil Panggil Disdik dan Diskominfo

Tue, 16 Jun 2026 18:18:48 +0700

INHIL, -DPRD Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) akan menggelar rapat gabungan Komisi I dan Komisi IV bersama Dinas Pendidikan (Disdik) serta Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik (Diskominfo) Inhil hari ini, Selasa (16/6/2026) malam. menyusul berbagai keluhan masyarakat terkait gangguan aplikasi Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB).

Ketua DPRD Inhil, Iwan Taruna, mengatakan, rapat tersebut digelar untuk meminta penjelasan dari instansi terkait mengenai kendala yang terjadi pada sistem SPMB sejak hari pertama pendaftaran dibuka.

"Kami menerima banyak laporan dari masyarakat terkait sulitnya mengakses aplikasi SPMB. Untuk itu malam ini akan dilaksanakan rapat gabungan Komisi I dan Komisi IV bersama Disdik dan Diskominfo guna mencari solusi atas persoalan ini," ujarnya.

Menurutnya, gangguan aplikasi tersebut menimbulkan kekhawatiran di kalangan orang tua siswa. Mereka khawatir anak-anaknya tidak dapat mengikuti proses pendaftaran akibat sistem yang belum berjalan optimal.

Ketua DPC PKB Inhil ini menilai persoalan tersebut harus segera ditangani agar tidak menghambat hak calon peserta didik untuk memperoleh layanan pendidikan. Selain meminta penjelasan terkait penyebab gangguan, dewan juga ingin memastikan langkah-langkah yang telah dan akan dilakukan pemerintah daerah untuk mengatasi masalah tersebut.

"Kami ingin ada kepastian dan solusi yang jelas. Jangan sampai masyarakat dirugikan karena kendala teknis yang berkepanjangan," tegasnya.

Seperti diketahui, aplikasi SPMB Inhil dikeluhkan banyak orang tua karena sulit diakses sejak hari pertama pelaksanaan pendaftaran. Kondisi itu membuat sebagian masyarakat belum dapat menyelesaikan proses pendaftaran anak mereka.

Melalui rapat gabungan tersebut, DPRD berharap persoalan yang terjadi dapat segera teratasi sehingga pelaksanaan SPMB di Kabupaten Inhil berjalan lancar dan tidak menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.

Semarak Milad Inhil ke-61, DPRD Gelar Turnamen Domino

Wed, 10 Jun 2026 20:52:03 +0700

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) menggelar Turnamen Domino bertajuk “Tanding Lacak” yang dipusatkan di lingkungan Sekretariat DPRD, Jalan HR Soebrantas Tembilahan, Selasa (9/6/2026).

Pembukaan turnamen yang berlangsung meriah ini dalam rangka memeriahkan Milad Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) ke-61 Tahun 2026.

Tampak hadir saat itu, Ketua DPRD Indragiri Hilir Iwan Taruna, ST, MSi, bersama pimpinan serta anggota DPRD Inhil, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Inhil, panitia pelaksana, serta para peserta yang berasal dari berbagai kalangan masyarakat.

Turnamen domino “Tanding Lacak” digelar tidak hanya sebagai ajang hiburan rakyat, tetapi juga menjadi sarana mempererat tali silaturahmi dan kebersamaan antara masyarakat, komunitas, serta unsur pemerintahan dalam suasana yang penuh keakraban.

Antusiasme peserta tampak sejak awal kegiatan. Puluhan pasangan pemain turut ambil bagian dan siap bersaing secara sportif untuk meraih hasil terbaik dalam turnamen yang menjadi salah satu rangkaian kegiatan peringatan hari jadi Kabupaten Inhil tersebut.

Menambah semarak suasana, panitia juga menggelar pertandingan ekshibisi yang melibatkan unsur Forkopimda Kabupaten Indragiri Hilir. Laga persahabatan tersebut menjadi daya tarik tersendiri bagi peserta maupun tamu undangan yang hadir.

Suasana hangat dan penuh kekeluargaan mewarnai jalannya pertandingan, sekaligus mencerminkan sinergi yang harmonis antara pemerintah daerah, DPRD, Forkopimda, dan masyarakat.

Ketua DPRD Kabupaten Indragiri Hilir, Iwan Taruna, mengatakan bahwa momentum Milad Inhil ke-61 menjadi kesempatan yang tepat untuk mempererat hubungan sosial sekaligus membangun semangat kebersamaan dalam mendukung pembangunan daerah.

“Selain menjadi hiburan rakyat, turnamen domino ini juga diharapkan mampu melestarikan permainan tradisional yang telah lama menjadi bagian dari budaya masyarakat,” ujar Iwan Taruna.

Ia menambahkan, melalui penyelenggaraan kegiatan yang tertib dan menjunjung tinggi sportivitas, turnamen ini diharapkan dapat menjadi wadah untuk menumbuhkan semangat kompetisi yang sehat sekaligus memperkuat nilai-nilai kebersamaan di tengah masyarakat.

“Selama dua hari pelaksanaan, para peserta akan bertanding mengikuti sistem dan aturan yang telah ditetapkan panitia. Dukungan dari berbagai pihak, baik pemerintah daerah, DPRD maupun Forkopimda, menjadi faktor penting dalam menyukseskan kegiatan ini,” tambahnya.

Dengan terselenggaranya Turnamen Domino “Tanding Lacak”, rangkaian peringatan Milad Kabupaten Indragiri Hilir ke-61 semakin semarak. Kegiatan ini menjadi wujud nyata semangat persatuan dan kebersamaan masyarakat dalam merayakan hari jadi daerah, sekaligus memperkuat silaturahmi serta persaudaraan antar seluruh elemen masyarakat demi kemajuan Kabupaten Indragiri Hilir di masa mendatang.(Adv/DPRD)

Ketua DPRD Inhil Hadiri Pelepasan Jemaah Haji Kloter XI Embarkasi Batam

Tue, 05 May 2026 08:37:56 +0700

Ketua DPRD Inhil Hadiri Pelepasan Jemaah Haji Kloter XI Embarkasi Batam BATAM – Ketua DPRD Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), Iwan Taruna, ST, M.Si menghadiri kegiatan pelepasan Jemaah Haji Kloter XI Embarkasi Batam yang diselenggarakan oleh Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) di Aula Arafah II Asrama Haji Batam, Senin (4/5/2026).

Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian proses pemberangkatan jemaah haji asal berbagai daerah yang tergabung dalam Kloter XI melalui Embarkasi Batam. Acara berlangsung dengan khidmat dan dihadiri oleh unsur Forkopimda, pejabat Kementerian Agama, serta tamu undangan lainnya.

Kehadiran Ketua DPRD Inhil menjadi bentuk dukungan dan perhatian pemerintah daerah terhadap masyarakat yang menunaikan ibadah haji. Momentum ini juga memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan instansi terkait dalam memberikan pelayanan terbaik bagi para jemaah.

Prosesi pelepasan diawali dengan pembacaan doa, dilanjutkan dengan sambutan dari pihak penyelenggara, serta penyerahan secara simbolis kepada petugas yang akan mendampingi jemaah selama perjalanan dan pelaksanaan ibadah di Tanah Suci.

Selain itu, kegiatan ini juga menekankan pentingnya kesiapan fisik dan mental para jemaah, serta kepatuhan terhadap aturan dan arahan petugas guna kelancaran pelaksanaan ibadah haji.

Dengan berlangsungnya acara pelepasan ini, diharapkan seluruh jemaah haji Kloter XI dapat menjalankan ibadah dengan lancar, aman, dan kembali ke tanah air sebagai haji yang mabrur.

Ketua DPRD Inhil Iwan Taruna Hadiri Halal Bihalal di Kediaman Ketua KNPI

Fri, 29 May 2026 08:28:48 +0700

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Inhil hadir dalam kegiatan Halal Bihalal bersama Organisasi Kepemudaan (OKP) dan Ormas se-Kabupaten Indragiri Hilir dalam rangka mempererat silaturahmi pasca Hari Raya Idul Adha 1447 H/2026 M, bertempat di kediaman Ketua DPD KNPI Inhil Mahmudin, S.Pi, Jalan Papadaan Sungai Beringin, Tembilahan, Kamis (28/05/2026).

Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Inhil Iwan Taruna menyampaikan bahwa KNPI memiliki posisi penting sebagai wadah pemersatu pemuda dan mitra pemerintah daerah.

“Kami sangat mengapresiasi kegiatan Halal Bihalal yang dilaksanakan KNPI Inhil. Organisasi kepemudaan harus terus menjadi perekat persatuan dan berkontribusi menjaga stabilitas daerah. Bantuan hewan qurban ini merupakan bentuk dukungan kami terhadap kegiatan sosial dan keagamaan KNPI agar terus hadir di tengah masyarakat,” kata Iwan Taruna.

Terkahir, apresiasi atas sinergitas yang dibangun KNPI bersama Forkopimda serta organisasi kepemudaan dan kemasyarakatan di Inhil.

“Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir sangat mengapresiasi kegiatan Halal Bihalal ini karena mampu memperkuat silaturahmi dan mempererat kolaborasi lintas elemen masyarakat. KNPI diharapkan terus menjadi mitra pemerintah dalam menjaga persatuan, memperkuat nilai-nilai kebangsaan serta membantu menciptakan situasi daerah yang aman, damai dan kondusif,” Tutupnya.

Wakil Ketua II DPRD Inhil Hadiri Pelantikan Wakil Ketua Pengadilan Agama Tembilahan

Tue, 02 Jun 2026 08:20:54 +0700

Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), Asmadi SH, menghadiri acara pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan Wakil Ketua Pengadilan Agama Tembilahan Kelas IB yang berlangsung di Ruang Sidang Pengadilan Agama Tembilahan, Selasa pagi.

Kehadiran Asmadi SH dalam kegiatan tersebut merupakan bentuk dukungan dan sinergi antara lembaga legislatif dengan institusi peradilan dalam memperkuat pelayanan hukum serta menjaga stabilitas penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Indragiri Hilir.

Acara pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan tersebut dilaksanakan berdasarkan keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia terkait promosi dan mutasi hakim di lingkungan peradilan agama. Dalam prosesi yang berlangsung khidmat, Fahrurrozi, S.H.I., M.H. resmi dilantik sebagai Wakil Ketua Pengadilan Agama Tembilahan Kelas IB.

Kegiatan dihadiri oleh unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), para pejabat instansi vertikal, perwakilan lembaga pemerintahan, tokoh masyarakat, serta tamu undangan lainnya. Seluruh rangkaian acara berjalan lancar dan penuh khidmat sebagai bentuk penghormatan terhadap amanah jabatan yang diemban.

Asmadi SH menilai bahwa keberadaan Pengadilan Agama memiliki peran penting dalam memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat, khususnya dalam penyelesaian perkara yang menjadi kewenangan peradilan agama. Karena itu, sinergi antara lembaga negara dan seluruh pemangku kepentingan perlu terus diperkuat demi meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Menurutnya, pelantikan pejabat baru di lingkungan Pengadilan Agama Tembilahan diharapkan dapat membawa semangat baru dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab, sekaligus meningkatkan profesionalisme, integritas, serta kualitas pelayanan kepada masyarakat Kabupaten Indragiri Hilir.

Momentum pelantikan ini juga menjadi bagian dari upaya penguatan kelembagaan peradilan dalam mewujudkan sistem hukum yang berkeadilan, transparan, dan akuntabel. Dengan pengalaman dan kapasitas yang dimiliki pejabat yang dilantik, diharapkan Pengadilan Agama Tembilahan dapat terus memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat pencari keadilan.

Selain menghadiri prosesi pelantikan, para tamu undangan juga memanfaatkan kesempatan tersebut untuk mempererat silaturahmi dan membangun koordinasi antarlembaga. Hal ini dinilai penting guna menciptakan hubungan kerja yang harmonis dalam mendukung pembangunan daerah serta pelayanan kepada masyarakat.

Acara pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan Wakil Ketua Pengadilan Agama Tembilahan Kelas IB ditutup dengan doa bersama dan sesi foto sebagai bentuk dokumentasi serta komitmen bersama dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga peradilan di Kabupaten Indragiri Hilir.

DPRD Inhil Hadiri Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila Tahun 2026

Mon, 01 Jun 2026 08:18:59 +0700

Wakil Ketua I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Indragiri Hilir, Ir. H. AMD. Junaidi AN., M.Si., menghadiri Upacara Bendera Peringatan Hari Lahir Pancasila Tahun 2026 yang diselenggarakan di Halaman Kantor Bupati Indragiri Hilir, Senin (1/6/2026).

Kegiatan yang berlangsung khidmat tersebut dihadiri oleh unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), pejabat pemerintah daerah, unsur TNI dan Polri, aparatur sipil negara, pelajar, mahasiswa, organisasi kemasyarakatan, serta berbagai elemen masyarakat Kabupaten Indragiri Hilir.

Upacara peringatan Hari Lahir Pancasila Tahun 2026 mengusung semangat memperkuat nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Momentum ini menjadi pengingat bagi seluruh komponen bangsa untuk terus menjaga persatuan, memperkokoh toleransi, serta mengamalkan nilai-nilai luhur Pancasila dalam setiap aspek kehidupan.

Kehadiran Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Indragiri Hilir, Ir. H. AMD. Junaidi AN., M.Si., menunjukkan komitmen lembaga legislatif dalam mendukung upaya penguatan ideologi Pancasila di tengah masyarakat. Sebagai dasar negara, Pancasila memiliki peran penting dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia sekaligus menjadi pedoman dalam menghadapi berbagai tantangan perkembangan zaman.

Rangkaian upacara berlangsung tertib dan penuh semangat kebangsaan. Seluruh peserta mengikuti setiap tahapan kegiatan dengan penuh penghormatan sebagai bentuk kecintaan terhadap tanah air dan penghargaan terhadap perjuangan para pendiri bangsa yang telah merumuskan Pancasila sebagai fondasi negara.

Peringatan Hari Lahir Pancasila juga menjadi sarana untuk meneguhkan kembali tekad bersama dalam membangun Kabupaten Indragiri Hilir yang maju, harmonis, dan sejahtera. Nilai-nilai gotong royong, persatuan, keadilan sosial, serta semangat kebersamaan yang terkandung dalam Pancasila diharapkan terus menjadi landasan dalam pelaksanaan pembangunan daerah.

Melalui peringatan ini, seluruh elemen masyarakat diajak untuk semakin memahami dan mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan keluarga, pendidikan, pekerjaan, maupun dalam kehidupan sosial kemasyarakatan. Dengan demikian, semangat kebangsaan dan persatuan dapat terus terjaga demi mewujudkan Indonesia yang kuat, berdaulat, dan berdaya saing.

Kegiatan peringatan Hari Lahir Pancasila Tahun 2026 di Kabupaten Indragiri Hilir ditutup dengan komitmen bersama untuk terus menjaga persatuan dan kesatuan bangsa serta memperkuat semangat pengabdian kepada masyarakat, daerah, dan negara berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila. Kehadiran Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Indragiri Hilir, Ir. H. AMD. Junaidi AN., M.Si., dalam kegiatan tersebut menjadi bagian dari dukungan nyata terhadap upaya memperkokoh ideologi bangsa sekaligus mempererat sinergi antara pemerintah daerah, DPRD, dan seluruh elemen masyarakat dalam membangun Kabupaten Indragiri Hilir yang lebih baik.

Dukung Penguatan Ideologi Bangsa, Wakil Ketua DPRD Junaidi Hadiri Upacara Harlah Pancasila Inhil

Wed, 03 Jun 2026 08:43:22 +0700

INDRAGIRIONE.COM,INHIL - Manifestasi keselarasan antara lembaga legislatif dan eksekutif dalam mengawal nilai-nilai fundamental kebangsaan tecermin kuat pada perhelatan sakral peringatan sejarah dasar negara.

Wakil Ketua I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), Ir. H. AMD. Junaidi AN., M.Si., menghadiri langsung Upacara Bendera Peringatan Hari Lahir Pancasila Tahun 2026 yang digelar secara khidmat di Halaman Kantor Bupati Indragiri Hilir, Tembilahan, pada Senin, 1 Juni 2026.

Agenda nasional yang berlangsung penuh khidmat ini turut dihadiri secara lengkap oleh jajaran elite Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), pejabat struktural pemerintah daerah, unsur komando TNI dan Polri, Aparatur Sipil Negara (ASN), organisasi kemasyarakatan, serta barisan pemuda dari klaster pelajar dan mahasiswa se-Kabupaten Inhil.

Perhelatan Hari Lahir Pancasila tahun ini mengusung misi besar untuk merevitalisasi eksistensi Pancasila sebagai bintang pemandu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di tengah gempuran disrupsi modern.

Kehadiran Ir. H. AMD. Junaidi AN. di podium kehormatan menjadi bukti empiris mengenai komitmen geopolitik lembaga legislatif dalam menyokong program penguatan ideologi bangsa di tingkat akar rumput.

DPRD Inhil memandang Pancasila memiliki peranan yang sangat mutlak sebagai jangkar utama pembendung potensi disintegrasi sosial, sekaligus menjadi kompas moral bagi jajaran pemangku kebijakan dalam merumuskan regulasi daerah yang adaptif terhadap perkembangan zaman tanpa mencabut akar budaya ketimuran.

Seluruh rangkaian prosesi pengibaran bendera Merah Putih di Bumi Hamparan Kelapa Dunia ini tereksekusi dengan sangat tertib, aman, dan sarat akan atmosfer heroisme kebangsaan.

Para peserta upacara mengikuti setiap jengkal tahapan acara sebagai bentuk manifestasi rasa cinta tanah air serta penghormatan tinggi terhadap linimasa perjuangan para pendiri bangsa yang telah merumuskan dasar negara pada 1 Juni 1945.

Momentum historis ini juga dimanfaatkan oleh seluruh elemen birokrasi di Indragiri Hilir untuk meneguhkan kembali visi kebersamaan dalam membangun daerah yang maju, harmonis, religius, dan sejahtera dengan meletakkan prinsip keadilan sosial serta gotong royong sebagai hulu dari pelaksanaan pembangunan makro.

Melalui spirit peringatan Hari Lahir Pancasila tahun 2026 ini, masyarakat Indragiri Hilir diajak untuk tidak sekadar memahami Pancasila dalam koridor teori kognitif, melainkan berani mengimplementasikannya secara nyata dalam ekosistem keluarga, lingkungan kerja, maupun interaksi sosial harian.

Acara ini ditutup dengan ikrar komitmen bersama dari seluruh pemangku kepentingan untuk mempererat sinergi pembangunan antara legislatif dan eksekutif.

Harmonisasi kemitraan strategis yang ditunjukkan oleh Wakil Ketua I DPRD Inhil ini diharapkan mampu melahirkan energi positif dalam mengawal stabilitas kamtibmas serta mendorong lahirnya kebijakan publik yang inklusif demi kemajuan Kabupaten Indragiri Hilir yang lebih baik di masa depan

Ketua DPRD Inhil Hadiri Upacara Hari Kebangkitan Nasional dan Ziarah Nasional

Thu, 21 May 2026 08:39:59 +0700

INDRAGIRIONE.COM,INHIL - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Indragiri Hilir, Iwan Taruna, ST, M.Si menghadiri rangkaian kegiatan peringatan Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas) ke-118 Tahun 2026 yang diselenggarakan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir, Rabu (20/5/2026).

Usai pelaksanaan upacara, rangkaian kegiatan dilanjutkan dengan Upacara Ziarah Nasional di Taman Makam Pahlawan Yudha Bhakti Parit 7 Tembilahan Hulu. Kegiatan ziarah tersebut menjadi bentuk penghormatan serta penghargaan terhadap jasa para pahlawan yang telah berjuang demi bangsa dan negara.

Kehadiran Ketua DPRD Kabupaten Indragiri Hilir Iwan Taruna dalam kegiatan tersebut menjadi wujud komitmen dalam memperkuat semangat kebangsaan serta menumbuhkan nilai-nilai persatuan dan nasionalisme di tengah masyarakat.

Peringatan Hari Kebangkitan Nasional diharapkan menjadi momentum untuk memperkokoh semangat bersama dalam membangun daerah serta melanjutkan perjuangan melalui kontribusi nyata demi kemajuan bangsa dan negara. (advertorial)

Komisi IV DPRD Inhil Ikut Pembukaan O2SN dan GSI Tingkat Kabupaten Tahun 2026

Wed, 20 May 2026 08:35:22 +0700

INDRAGIRIONE.COM,INHIL - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Indragiri Hilir, Sekretaris Komisi IV, Said Abdul Azis, S.Si., M.Kom menghadiri kegiatan pembukaan Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) dan Gala Siswa Indonesia (GSI) jenjang SD dan SMP/sederajat tingkat Kabupaten Indragiri Hilir, yang dilaksanakan di Lapangan Gajah Mada, Tembilahan, Rabu (20/05/2026).

Kegiatan tersebut diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Indragiri Hilir sebagai bagian dari upaya pengembangan potensi, bakat, dan karakter peserta didik di bidang olahraga serta seni kompetisi antar pelajar

Acara pembukaan berlangsung meriah dengan dihadiri unsur Forkopimda, pejabat pemerintah daerah, tenaga pendidik, kepala sekolah, official, serta ratusan peserta dari berbagai sekolah di Kabupaten Indragiri Hilir

Kehadiran Sekretaris Komisi IV DPRD Inhil merupakan bentuk dukungan legislatif terhadap pengembangan dunia pendidikan dan pembinaan generasi muda melalui kegiatan positif dan kompetitif.

Komisi IV DPRD Inhil yang membidangi pendidikan dan kesejahteraan masyarakat terus memberikan perhatian terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia, khususnya di kalangan pelajar

Melalui ajang O2SN dan GSI, para siswa diharapkan mampu menunjukkan kemampuan terbaik, menjunjung tinggi sportivitas, disiplin, serta mempererat silaturahmi antar pelajar dari berbagai kecamatan di Kabupaten Indragiri Hilir.

Selain menjadi wadah pencarian bibit atlet muda berprestasi, kegiatan ini juga menjadi sarana pembentukan karakter generasi muda yang sehat, aktif, kreatif, dan berdaya saing.

Pemerintah daerah bersama seluruh stake holder pendidikan diharapkan terus bersinergi dalam mendukung kemajuan dunia pendidikan dan olahraga di daerah.

Pembukaan kegiatan ditandai dengan rangkaian seremoni dan diikuti antusiasme peserta yang akan berlaga dalam berbagai cabang olahraga serta kompetisi yang telah dipersiapkan panitia pelaksana

Dengan terselenggaranya kegiatan O2SN dan GSI tingkat Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2026, diharapkan lahir siswa-siswi berprestasi yang nantinya mampu membawa nama daerah hingga ke tingkat provinsi maupun nasional. (adv)

Rapat Gabungan Komisi DPRD Inhil Bahas Permasalahan Lahan Kebun Sawit Masyarakat

Tue, 12 May 2026 23:19:36 +0700

DPRD Kabupaten Indragiri Hilir menggelar rapat gabungan Komisi I, Komisi II, Komisi III dan Komisi IV dalam rangka menindaklanjuti surat permohonan masyarakat Desa Kulim Jaya dan Desa Pekan Tua terkait permasalahan lahan kebun sawit, bertempat di ruang rapat DPRD Kabupaten Indragiri Hilir.
Rapat gabungan tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Indragiri Hilir, Ir. H. AMD. Junaidi An, dan dihadiri masing-masing pimpinan serta anggota komisi DPRD Kabupaten Indragiri Hilir.

Turut hadir dalam rapat tersebut Wakil ketua III DPRD Kabupaten Indragiri Hilir Andi Rusli SM, unsur pimpinan dan anggota DPRD dari seluruh komisi, OPD terkait, Camat Kempas, Kepala Desa Kulim Jaya, Kepala Desa Pekan Tua, perwakilan masyarakat kedua desa, serta pihak perusahaan PT. Citra Mutiara Bumi Riau.
Adapun OPD yang hadir di antaranya Dinas Koperasi, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Inhil, Dinas Pertanian Kabupaten Inhil, Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kabupaten Inhil, Kabag Tata Pemerintahan Setda Inhil, serta Kabag Hukum Setda Inhil.

Dalam rapat tersebut, berbagai persoalan terkait lahan perkebunan sawit yang menjadi aspirasi masyarakat dibahas secara bersama-sama guna mencari solusi terbaik bagi seluruh pihak. DPRD Inhil berupaya menjembatani aspirasi masyarakat dengan pihak perusahaan dan pemerintah daerah agar persoalan yang terjadi dapat diselesaikan melalui musyawarah dan sesuai ketentuan yang berlaku.

Wakil Ketua I DPRD Inhil menegaskan bahwa DPRD memiliki komitmen untuk menindaklanjuti setiap aspirasi masyarakat, terutama yang berkaitan dengan hak-hak masyarakat dan kepentingan bersama. Melalui rapat gabungan lintas komisi ini diharapkan dapat diperoleh langkah konkret serta solusi yang adil dan tidak merugikan pihak mana pun.
Selain mendengarkan penyampaian dari masyarakat Desa Kulim Jaya dan Desa Pekan Tua, rapat juga menjadi forum bagi pihak perusahaan dan OPD terkait untuk memberikan penjelasan serta data pendukung mengenai permasalahan yang terjadi di lapangan.

Suasana rapat berlangsung dengan tertib dan penuh perhatian, di mana seluruh peserta rapat diberikan kesempatan menyampaikan pandangan dan masukan demi terciptanya penyelesaian yang kondusif.

DPRD Kabupaten Indragiri Hilir berharap hasil rapat gabungan ini dapat menjadi langkah awal dalam menyelesaikan persoalan lahan perkebunan sawit yang selama ini menjadi perhatian masyarakat, sekaligus menjaga stabilitas dan hubungan harmonis antara masyarakat, pemerintah daerah, dan pihak perusahaan.

Wakil Ketua I DPRD Inhil Hadiri Vidcon Launching Titik KDKMP di Wilayah Kodim 0314/Inhil

Sat, 16 May 2026 23:18:34 +0700

Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Indragiri Hilir, Ir. H. AMD. Junaidi AN, M.Si menghadiri kegiatan Video Conference (Vidcon) Launching 1061 Titik KDKMP yang dilaksanakan di wilayah Kodim 0314/Indragiri Hilir, Sabtu (16/05/2026).

Kegiatan tersebut dilaksanakan di Dusun Rumbai Sejuk RT 014 RW 007 Desa Sungai Gantang, Kecamatan Kempas, Kabupaten Indragiri Hilir dan menjadi bagian dari program strategis dalam mendukung penguatan koordinasi serta kesiapan titik KDKMP di wilayah Kodim 0314/Inhil.

Acara launching ini dilaksanakan berdasarkan Surat Telegram Pangdam XIX/Tuanku Tambusai Nomor ST/682/2026 tanggal 13 Mei 2026 tentang penyiapan titik KDKMP yang akan di-launching, serta pertimbangan Komando dan Staf Kodim 0314/Inhil.

Dalam kesempatan tersebut, Wakil Ketua I DPRD Inhil menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan yang dinilai mampu memperkuat sinergitas antara pemerintah daerah, TNI, dan seluruh elemen masyarakat dalam mendukung program pembangunan serta penguatan ketahanan wilayah.

Menurutnya, kolaborasi lintas sektor menjadi kunci penting dalam menciptakan pelayanan dan koordinasi yang lebih baik bagi masyarakat, khususnya di Kabupaten Indragiri Hilir.

“Kami dari DPRD Kabupaten Indragiri Hilir tentu mendukung penuh berbagai program yang bertujuan meningkatkan sinergi dan pelayanan kepada masyarakat. Kegiatan launching titik KDKMP ini diharapkan dapat memberikan manfaat besar bagi daerah serta memperkuat koordinasi di lapangan,” ujar Wakil Ketua I DPRD Inhil.

Kegiatan berlangsung dengan tertib dan lancar serta dihadiri unsur Forkopimda, jajaran Kodim 0314/Inhil, perangkat daerah, dan tamu undangan lainnya.

Melalui momentum tersebut diharapkan hubungan kerja sama antara pemerintah daerah dan unsur TNI semakin solid dalam mendukung pembangunan serta menjaga stabilitas dan keamanan wilayah Kabupaten Indragiri Hilir.

Ketua DPRD Inhil Hadiri Pelatihan Jurnalistik Televisi dan Konten Kreator HUT ke-1 FJTI

Mon, 18 May 2026 23:17:37 +0700

Ketua DPRD Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), Iwan Taruna, ST., M.Si menghadiri kegiatan Pelatihan Jurnalistik Televisi dan Konten Kreator sekaligus Sosialisasi Hukum yang diselenggarakan Forum Jurnalis Televisi Indragiri Hilir (FJTI), dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-1 FJTI.

Kegiatan yang berlangsung di Aula Hotel Harmona Inn, Jalan Kartini Tembilahan, Senin (18/5/2026) tersebut mengusung tema “Lahirkan Generasi Muda Jurnalis Televisi dan Konten Kreator yang Handal, Profesional, dan Sadar Hukum di Era Digitalisasi.” Acara diawali dengan pembukaan, menyanyikan lagu Indonesia Raya, laporan ketua panitia, sambutan Ketua Forum Jurnalis Televisi Indragiri Hilir, serta sambutan Bupati Indragiri Hilir sekaligus membuka secara resmi kegiatan pelatihan jurnalistik televisi, konten kreator dan sosialisasi hukum.

Kehadiran Ketua DPRD Inhil menjadi bentuk dukungan terhadap pengembangan sumber daya manusia, khususnya bagi generasi muda yang bergerak di bidang jurnalistik dan industri kreatif digital. Kegiatan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kapasitas, profesionalitas, serta pemahaman hukum bagi para peserta dalam menghadapi perkembangan media di era digital.

Melalui pelatihan ini, FJTI juga diharapkan dapat terus berkontribusi dalam mencetak insan media yang berkualitas, berintegritas, dan mampu menyajikan informasi secara bertanggung jawab kepada masyarakat.

Ketua DPRD Inhil Iwan Taruna Hadiri Upacara Hari Kebangkitan Nasional dan Ziarah Nasional

Wed, 20 May 2026 23:15:55 +0700

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Indragiri Hilir, Iwan Taruna, ST, M.Si menghadiri rangkaian kegiatan peringatan Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas) ke-118 Tahun 2026 yang diselenggarakan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir, Rabu (20/5/2026).

Kegiatan diawali dengan pelaksanaan Upacara Bendera yang berlangsung di Halaman Kantor Bupati Indragiri Hilir, Tembilahan, dan dihadiri oleh unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), pejabat pemerintah daerah, TNI/Polri, serta berbagai elemen masyarakat. Usai pelaksanaan upacara, rangkaian kegiatan dilanjutkan dengan Upacara Ziarah Nasional di Taman Makam Pahlawan Yudha Bhakti Parit 7 Tembilahan Hulu.

Kegiatan ziarah tersebut menjadi bentuk penghormatan serta penghargaan terhadap jasa para pahlawan yang telah berjuang demi bangsa dan negara. Kehadiran Ketua DPRD Kabupaten Indragiri Hilir Iwan Taruna dalam kegiatan tersebut menjadi wujud komitmen dalam memperkuat semangat kebangsaan serta menumbuhkan nilai-nilai persatuan dan nasionalisme di tengah masyarakat.

Ketua DPRD Inhil Iwan Taruna Hadiri Malam Pawai Takbir Idul Adha 1447 H di Tembilahan

Wed, 27 May 2026 23:12:28 +0700

Ketua DPRD Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), Iwan Taruna, S.T., M.Si menghadiri kegiatan malam pawai takbir dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah/2026 Masehi yang dilaksanakan di Kota Tembilahan, Selasa malam.

Kegiatan yang diselenggarakan oleh panitia pelaksana malam pawai takbir tersebut berlangsung meriah dan diikuti berbagai unsur masyarakat. Antusiasme warga terlihat sejak sore hari dengan memadati sejumlah ruas jalan untuk menyaksikan pelaksanaan pawai yang menjadi salah satu tradisi menyambut datangnya Hari Raya Idul Adha.
Suasana malam dipenuhi lantunan takbir, tahmid, dan tahlil yang menggema dari berbagai peserta pawai. Nuansa religius begitu terasa dan semakin menambah semarak perayaan menyambut hari besar umat Islam tersebut. Kehadiran masyarakat dari berbagai kalangan memperlihatkan tingginya semangat kebersamaan serta rasa syukur dalam menyambut momentum Idul Adha.

Ketua DPRD Kabupaten Inhil Iwan Taruna turut hadir bersama sejumlah unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), tokoh masyarakat, tokoh agama serta para tamu undangan lainnya. Kehadiran para pimpinan daerah menjadi bentuk dukungan terhadap pelaksanaan kegiatan keagamaan yang selama ini menjadi bagian dari tradisi masyarakat Kabupaten Indragiri Hilir.

Malam pawai takbir tidak hanya menjadi agenda rutin tahunan, namun juga memiliki makna penting dalam mempererat hubungan sosial masyarakat serta memperkuat nilai-nilai keagamaan di tengah kehidupan bermasyarakat. Momen tersebut menjadi sarana bagi masyarakat untuk berkumpul dalam suasana penuh kebersamaan dan kekhidmatan.
Pelaksanaan kegiatan berlangsung dengan tertib dan aman. Masyarakat tampak mengikuti rangkaian acara dengan penuh semangat, sementara petugas pengamanan turut melakukan pengaturan di sejumlah titik guna memastikan jalannya kegiatan tetap kondusif.

Melalui pelaksanaan malam pawai takbir ini, semangat persatuan dan kebersamaan masyarakat Kabupaten Indragiri Hilir diharapkan terus terjaga. Selain menjadi syiar Islam, kegiatan tersebut juga menjadi cerminan kehidupan masyarakat yang harmonis, religius, dan menjunjung tinggi nilai kebersamaan dalam menyambut hari besar keagamaan.

Jalin Silaturahmi Dan Keakrapan, Lima Media Online Kunjungi Kajari Pelalawan, Bahas Penguatan Keterbukaan Informasi Hukum.

Mon, 25 May 2026 22:37:37 +0700

Pelalawan, Indragirione.com, Kejaksaan Negeri Pelalawan menerima kunjungan silaturahmi lima media Asal Tanjung Balai Karimun ( Kepri )di kantornya, Senin (25/05/26) siang. Kunjungan tersebut menjadi ajang mempererat hubungan kelembagaan antara insan pers dan kejaksaan sekaligus memperkuat keterbukaan informasi publik dalam proses penegakan hukum di Kabupaten Pelalawan.

Rombongan wartawan yang berasal Dari Tanjung Balai Karimun ( Kepri) Antara Lain : Ronal (ranaipos.com,) Heri (Mediajambi.com) , Chaniago (IndragiriOne.com ), Ery (Potretnusantara.id )dan pii (Investigasi.news )Kedatangan awak media ini disambut langsung oleh Kasi Pidsus Jumieko, SH, MH, Kasi Pidum, dan Kasi Datun Kejari Pelalawan.

Pertemuan berlangsung dalam suasana akrab. Diskusi difokuskan pada penguatan komunikasi dua arah antara wartawan hukum dan institusi penegak hukum agar informasi yang sampai ke masyarakat akurat dan tidak menimbulkan spekulasi.

Ronal Kabiro dari ranaipos.com mengatakan kunjungan ini merupakan bagian dari upaya membangun kemitraan yang sehat dan profesional.

“Kami ingin menjalin komunikasi yang lebih intens dan terbuka dengan Kejaksaan Negeri Pelalawan. Wartawan hukum memiliki tanggung jawab menyampaikan informasi penegakan hukum secara profesional, berimbang, serta tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah,” ujar Ronal.

Menurutnya, sinergi yang baik sangat penting agar informasi yang diterima publik berbasis data yang jelas dan tetap menjaga marwah proses hukum yang sedang berjalan.

Sementara itu, Kasi Pidsus Jumieko, SH, MH menyambut baik inisiatif tersebut. Ia menegaskan Kejari Pelalawan memandang media sebagai mitra strategis dalam menyebarluaskan informasi kinerja kepada masyarakat.

“Kami memandang media sebagai mitra penting dalam menyampaikan kinerja kejaksaan kepada masyarakat. Komunikasi dua arah sangat diperlukan agar setiap pemberitaan tetap berbasis fakta dan tidak keluar dari koridor hukum,” kata Jumieko.

Ia juga menekankan pentingnya koordinasi dan konfirmasi sebelum pemberitaan dipublikasikan, khususnya untuk perkara yang masih dalam proses penanganan. Hal ini dinilai penting untuk menjaga objektivitas, akurasi, dan kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum.

Kegiatan ditutup dengan sesi foto bersama sebagai simbol komitmen menjaga hubungan harmonis antara Kejaksaan Negeri Pelalawan dan wartawan, sekaligus memperkuat kolaborasi dalam mendukung transparansi penegakan hukum di daerah.

Bahas Optimalisasi Pendapatan Daerah, DPRD Riau Rapat Bersama Asosiasi Sawit

Thu, 30 Apr 2026 20:41:00 +0700

INDRAGIRIONE.COM, PEKANBARU - Wakil Ketua DPRD Provinsi Riau, Parisman Ihwan, bersama Panitia Khusus (Pansus) Optimalisasi Pendapatan Daerah menggelar rapat bersama sejumlah asosiasi sawit dan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau. Rapat digelar di Ruang Rapat Komisi III DPRD Provinsi Riau, Kamis (30/4/2026).

Dalam rapat tersebut, perwakilan asosiasi petani kelapa sawit menyampaikan dukungan terhadap upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), namun meminta agar kebijakan pajak yang direncanakan tetap mengedepankan asas keadilan dan tidak bersifat diskriminatif.

Ketua Asosiasi Sawitku Masa Depanku (Samade), Rudi Khairul, menegaskan pentingnya keadilan dalam pemungutan pajak, serta mendorong pemerintah daerah untuk memperjuangkan Dana Bagi Hasil (DBH) sawit dari pemerintah pusat sebagai alternatif optimalisasi pendapatan daerah.

Menanggapi hal tersebut, Edi Basri, menjelaskan bahwa sektor kelapa sawit menjadi perhatian karena berdasarkan kajian memiliki tingkat penggunaan air yang tinggi. Meski demikian, ia menegaskan bahwa kebijakan pajak tetap berlandaskan asas keadilan dan tidak akan bersifat diskriminatif.

Ia juga menyampaikan bahwa fokus awal penerapan kebijakan akan diarahkan kepada perusahaan, khususnya yang memiliki Pabrik Kelapa Sawit (PKS), termasuk dalam penerapan Pajak Air Permukaan (PAP) dan pajak bahan bakar.

“Prioritas kita ke perusahaan terlebih dahulu, bukan langsung ke petani. Kita juga memastikan tidak ada diskriminasi dalam penerapan pajak,” ujar Edi Basri.

Selain itu, Pansus juga menyoroti penertiban kendaraan operasional perusahaan, termasuk penggunaan plat nomor kendaraan non-BM serta kendaraan Over Dimension Over Load (ODOL) yang berkontribusi terhadap kerusakan infrastruktur jalan di Riau.

Wakil Ketua DPRD Provinsi Riau, Parisman Ihwan, menyampaikan bahwa DPRD membuka ruang seluas-luasnya bagi masukan dari para pelaku usaha dan petani, mengingat mereka yang paling memahami kondisi di lapangan.

Sementara itu, Ketua Pansus Abdullah berharap seluruh kebijakan yang dirumuskan dapat mendorong peningkatan PAD tanpa memberatkan masyarakat, khususnya petani. Melalui rapat ini, Pansus optimistis sinergi antara pemerintah, DPRD, perusahaan, dan petani dapat menghasilkan kebijakan yang tepat dalam meningkatkan PAD Provinsi Riau secara adil dan berkelanjutan.

Untuk diketahui, rapat dipimpin oleh Ketua Pansus Abdullah, didampingi Wakil Ketua Pansus Nur Azmi Hasyim, serta dihadiri Anggota Pansus, yakni Edi Basri, Samsuri Daris, dan Ikbal Sayuti.

Turut hadir dalam rapat ini, Ketua Asosiasi Petani Kepala Sawit Inti Rakyat (ASPEKPIR) Riau Setiyono, Ketua Asosiasi Samade Rudi Khairul, Sekretaris Gabungan Pengusaha Kepala Sawit Indonesia (GAPKI) Riau Marianto, Pengurus DPP Asosiasi Petani Kepala Sawit Indonesia (APKASINDO) Riyadi Mustofa. (Adv)

DPRD Riau Bahas Ranperda Perlindungan Anak, Pembaruan Regulasi Jadi Langkah Penting

Mon, 16 Mar 2026 21:37:00 +0700

INDRAGIRIONE.COM, PEKANBARU - Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Provinsi Riau menggelar rapat bersama Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Provinsi Riau serta Biro Hukum Setda Provinsi Riau. Rapat berlangsung di Ruang Bapemperda DPRD Riau, Senin (16/3/2026).

Rapat ini membahas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Provinsi Riau Tahun 2026 tentang Perlindungan Anak sebagai langkah memperkuat sistem perlindungan anak di daerah.

Dalam pembahasan, terungkap bahwa kasus kekerasan terhadap anak di Provinsi Riau masih terjadi. Kondisi ini dinilai salah satunya dipengaruhi oleh regulasi yang ada saat ini yang belum sepenuhnya mampu menjawab kebutuhan perlindungan anak.

Ketua Bapemperda DPRD Riau Sunaryo menegaskan pentingnya menghadirkan regulasi yang lebih komprehensif dan responsif terhadap kondisi saat ini.

“Ranperda ini diharapkan mampu menjadi payung hukum yang kuat dalam memberikan perlindungan maksimal bagi anak, sekaligus menjawab berbagai tantangan yang ada di lapangan,” ujarnya.

Dia menilai, pembaruan regulasi menjadi langkah penting untuk memastikan hak-hak anak dapat terpenuhi secara optimal di Provinsi Riau.

Sementara itu, pihak Biro Hukum Setda Provinsi Riau menjelaskan bahwa peraturan daerah sebelumnya masih mengacu pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam penyusunan ranperda terbaru, acuan telah disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

“Penyesuaian ini dilakukan agar regulasi yang disusun sejalan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku saat ini,” jelasnya.

Melalui pembahasan ini, diharapkan lahir regulasi yang tidak hanya kuat secara hukum, tetapi juga aplikatif dalam mendukung perlindungan dan kesejahteraan anak di Provinsi Riau.

Rapat tersebut dipimpin Ketua Bapemperda DPRD Riau Sunaryo, didampingi Anggota Bapemperda Abdullah. (Adv)

Polsek Sungai Batang Pantau Progres Jagung di Parit Bunga, Lahan Hadapi Curah Hujan Tinggi

Wed, 20 May 2026 12:57:07 +0700

SUNGAI BATANG, 19 Mei 2026,- Polsek Sungai Batang melakukan pemantauan progres penanaman dan perkembangan tanaman jagung ketahanan pangan di Parit Bunga, Desa Kuala Sungai Batang, Selasa. Kegiatan ini menggunakan Dana Desa dan dikelola di atas lahan milik Haifah seluas ± 1 hektare.

Pemantauan dilaksanakan oleh Kapolsek Sungai Batang IPTU Bambang Sutriyanto, SH yang diwakili Kanit Bhabinkamtibmas AIPDA Rudi, bersama 3 orang staf Desa Kuala Sungai Batang. Kehadiran unsur Polri dan pemerintah desa bertujuan memastikan program berjalan sesuai rencana.

Hasil pantauan di lapangan menunjukkan tanaman jagung mengalami gangguan penyakit bulai. AIPDA Rudi menjelaskan, curah hujan yang cukup tinggi dalam beberapa pekan terakhir memicu serangan penyakit tersebut pada tanaman jagung.

Meski demikian, petugas bersama warga langsung berkoordinasi untuk menentukan langkah penanganan. Penyemprotan fungisida dan perbaikan drainase menjadi opsi awal agar penyebaran bulai tidak meluas dan pertumbuhan tanaman tetap terjaga.

Kapolsek melalui AIPDA Rudi menegaskan, Polri hadir mendampingi masyarakat dalam pengelolaan sektor pertanian, peternakan, dan perikanan. “Program ini bertujuan mengoptimalkan potensi lokal serta menjaga kestabilan ketersediaan pangan di Parit Bunga,” katanya.

Selain teknis pertanian, kegiatan ini juga dimanfaatkan untuk membangun komunikasi dengan warga. Polsek mengajak masyarakat mendukung program pemerintah terkait ketahanan pangan, agar kesejahteraan warga Parit Bunga, Desa Kuala Sungai Batang, dapat meningkat.

Melalui keterlibatan langsung di lahan pertanian, Polsek Sungai Batang berharap dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap Polri. Pendekatan swasembada pangan dinilai efektif untuk menunjukkan bahwa Polri hadir tidak hanya menjaga keamanan, tapi juga mensejahterakan masyarakat.

PT PLN Nusantara Power UP Tenayan Laksanakan Semenisasi Jalan Lingkungan Menggunakan FABA Bersama Masyarakat dan Pemerintah

Thu, 14 May 2026 16:45:29 +0700

Dalam rangka memperingati Hari Buruh PT PLN Nusantara Power UP Tenayan melaksanakan kegiatan semenisasi jalan lingkungan dengan memanfaatkan material FABA (Fly Ash Bottom Ash) bersama masyarakat dan Pemerintah Kecamatan Tenayan Raya serta warga Kelurahan Bencah Lesung yang berlokasi di Jalan Lingkar RT 01 RW 06.

Program ini merupakan wujud nyata dari kepedulian sosial perusahaan terhadap masyarakat, kegiatan yang dilaksanakan bersama Camat Tenayan Raya ini merupakan bagian dari komitmen perusahaan dalam mendukung pembangunan infrastruktur lingkungan sekaligus meningkatkan akses jalan dan gang yang belum tersentuh pembangunan. Melalui pemanfaatan FABA, PT PLN Nusantara Power UP Tenayan juga menunjukkan komitmen terhadap pemanfaatan material yang bernilai guna dan ramah lingkungan.

Momentum Hari Buruh menjadi refleksi penting bahwa pembangunan tidak hanya bertumpu pada sektor industri, tetapi juga lahir dari semangat gotong royong dan kolaborasi antara perusahaan, pemerintah, pekerja, serta masyarakat. Dalam kegiatan ini, masyarakat turut dilibatkan secara langsung dalam proses pengerjaan jalan bersama tim PT PLN Nusantara Power UP Tenayan.

Camat Tenayan Raya Abdul Rahman bersama karang taruna turut berterimakasih serta mengapresiasi langkah yang dilakukan PT PLN Nusantara Power UP Tenayan karena dinilai memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Program semenisasi jalan ini diharapkan dapat meningkatkan kenyamanan dan kelancaran aktivitas warga sehari-hari. Menurutnya program ini sangat membantu peningkatan akses jalan yang sebelumnya kurang layak menjadi layak digunakan masyarakat. Serta kerjasama akan semangat gotong royong dengan masyarakat ini juga menjadi penyemangat partisipasi warga dalam meningkatkan pembangunan di daerah sekitar.

Manager PT PLN Nusantara Power UP Tenayan Khorul Huda yang turun lansung ke lapangan bersama Asman Bussines Support Rendi Diawangsa menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian sosial perusahaan kepada masyarakat sekitar sekaligus wujud semangat Hari Buruh yang menekankan pentingnya kebersamaan, kontribusi, dan kerja nyata bagi pembangunan lingkungan daerah.

“Melalui momentum Hari Buruh ini, kami ingin menunjukkan bahwa semangat kerja tidak hanya diwujudkan di lingkungan perusahaan, tetapi juga melalui kontribusi nyata untuk masyarakat. Kami berharap pembangunan jalan lingkungan ini dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi warga,” ujarnya.

Kegiatan semenisasi ini direalisasikan dengan jumlah pemanfaatan botton ash : 115 Ton, Fly Ash: 10 Ton, Total Faba: 125 Ton dan dengan Panjang jalan 100 Meter, lebar 4 meter dan ketebalan 15 CM.

Dengan adanya program ini, PT PLN Nusantara Power UP Tenayan berharap hubungan harmonis dan kolaboratif antara perusahaan, pemerintah, pekerja, dan masyarakat dapat terus terjalin dalam mendukung pembangunan yang berkelanjutan di daerah.

PLN NP UP Tenayan : Program Pemberdayaan Masyarakat Diharapkan Dapat Memberikan Dampak Positif dan Berkelanjutan

Wed, 13 May 2026 14:20:49 +0700

Dalam rangka memperingati Hari Buruh, PT PLN Nusantara Power UP Tenayan menegaskan komitmennya dalam mendukung pemberdayaan masyarakat melalui program penguatan ekonomi berbasis kelompok.

Komitmen tersebut diwujudkan melalui dukungan kepada Kelompok Mina Cahaya Nila Sehati dengan memberikan bantuan yang akan disalurkan sebanyak 15 unit kolam ikan sistem bioflok sebagai upaya meningkatkan produktivitas serta kesejahteraan masyarakat.
Program ini menjadi langkah nyata PLN Nusantara Power UP Tenayan dalam menghadirkan manfaat berkelanjutan bagi masyarakat sekitar, khususnya dalam menciptakan peluang usaha produktif dan memperkuat ketahanan ekonomi warga. Program ini juga bekerjasama dengan PPPAIT dalam membantu warga dalam pelatihan hingga monitoring nantinya.

Manager Unit Pembangkitan UP Tenayan, Khoirul Huda, menyampaikan bahwa momentum Hari Buruh menjadi pengingat pentingnya kolaborasi dan kepedulian terhadap kesejahteraan masyarakat.

“Melalui program bantuan budidaya ikan kolam bioflok ini, kami berharap masyarakat dapat memiliki peluang usaha yang produktif dan berkelanjutan sehingga mampu meningkatkan taraf ekonomi keluarga serta memperkuat kemandirian masyarakat,” ujarnya.
Sistem bioflok dipilih karena dinilai lebih efisien dalam penggunaan lahan dan air, ramah lingkungan, serta mampu meningkatkan hasil budidaya ikan secara optimal. Selain memberikan bantuan sarana, program ini juga diharapkan dapat mendorong peningkatan keterampilan masyarakat dalam pengelolaan budidaya perikanan modern yang ujungnya dapat meningkatkan perputaran roda perekonomian dan berusaha memberantas pengangguran.

Perwakilan Kelompok Mina Cahaya Nila Sehati Muhammad Arif menyampaikan apresiasi atas dukungan dan dampak nyata yang diberikan PLN Nusantara Power UP Tenayan.
“Kami sangat bersyukur atas bantuan dan perhatian yang diberikan. Program ini menjadi motivasi bagi kelompok kami untuk terus berkembang dan meningkatkan kesejahteraan anggota maupun masyarakat sekitar,” ungkapnya.

Melalui peringatan Hari Buruh 2026, PLN Nusantara Power UP Tenayan berharap program pemberdayaan masyarakat ini dapat memberikan dampak positif yang berkelanjutan serta mempererat sinergi antara perusahaan dan masyarakat dalam membangun ekonomi lokal yang mandiri dan sejahtera.

Rutan Jadi Markas Love Scamming Rp1,4 M, Mafirion PKB: Pecat Petugas yang Terlibat!

Tue, 12 May 2026 13:52:20 +0700

JAKARTA – Skandal besar mengguncang sistem pemasyarakatan setelah sindikat penipuan asmara atau love scamming terbongkar di Rutan Kelas IIB Kotabumi, Lampung Utara. Anggota Komisi XIII DPR RI dari Fraksi PKB, Mafirion, bereaksi keras dan mendesak pemecatan tidak hormat bagi lima petugas rutan yang diduga menjadi otak sekaligus fasilitator kejahatan tersebut.

Mafirion menilai keterlibatan petugas yang membantu 137 tahanan menjalankan aksi tipu-tipu dari balik jeruji adalah bentuk pengkhianatan terhadap kewenangan. Akibat lemahnya pengawasan, sindikat ini berhasil meraup kerugian dari ratusan korban dengan nilai mencapai Rp1,4 miliar.

“Petugas yang seharusnya menjaga keamanan justru diduga menjadi bagian dari pelaku kejahatan. Ini sangat serius dan merusak kepercayaan publik. Tidak ada kompromi, petugas yang terlibat harus dipecat dan diproses hukum berat untuk memberikan efek jera!” tegas Mafirion di Jakarta, Selasa (12/5/2026).

Terbongkarnya kasus ini bermula dari temuan fantastis 156 unit telepon seluler di tangan para tahanan. Mafirion menyoroti betapa mudahnya barang terlarang masuk ke dalam rutan, yang mengindikasikan adanya celah keamanan yang sengaja dibuka oleh oknum aparat. Dari hasil pemeriksaan Polda Lampung terhadap 145 tahanan, sebanyak 137 orang terindikasi kuat terlibat dalam jaringan penipuan daring ini.

“Rutan seharusnya menjadi tempat pembinaan, bukan malah menjadi pusat pengendalian kejahatan. Negara tidak boleh kalah oleh praktik kotor seperti ini. Lolosnya ratusan ponsel menunjukkan fungsi pengawasan internal benar-benar lumpuh,” ujar Mafirion.

Mafirion meminta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan tidak hanya berhenti pada penindakan di Rutan Kotabumi. Ia menduga pola serupa mungkin saja terjadi di lapas atau rutan lain dengan jaringan yang lebih luas. Ia juga menuntut transparansi untuk mengungkap apakah ada keterlibatan pejabat dengan kewenangan lebih tinggi di balik sindikat ini.

“Jangan sampai pengusutan hanya berhenti pada satu kasus. Kami minta pemeriksaan menyeluruh di berbagai Lapas dan Rutan untuk memastikan tidak ada jaringan serupa yang beroperasi. Proses hukum harus transparan, jangan ada yang ditutup-tutupi,” pungkasnya.