Abdul Wahid Pertanyakan Soal Kebijakan Hunian Berimbang, Saat Bahas RUU Cipta Kerja

“Apakah negara mengikuti pasar yang seperti pak prof tadi dan teman-teman, kan tidak lihat. Pilihan negara itu adalah melindungi segenap bangsanya. Baik itu dalam pendekatan anggaran maupun kebijakan. Salah satunya pendekatan kebijakan itu membuat undang-undang agar dia seimbang. Karena yang namanya masyarakat heterogen,” katanya.

“Kita ingin negara melayani masyarakat baik kelas besar maupun kecil terutama kecil ini adalah perlindungan yang tidak ada yang bisa melindungi kecuali negara. Kita adalah bagian yang menyelenggarakan negara ya itu harus berpihak seperti ini kepada Rakyat,” tambahnya.

Sementara itu, lanjut Abdul Wahid, soal besarannya (anggaran) juga harus jadi perhitungan kita, jangan besaranya dikurangi dari 20 persen bahkan kalau bisa kita tambah tapi itu harus ada hitung-hitungan secara ekonomis baik itu menguntungkan pengusahanya maupun rakyat dan negara.

Selain itu, jelas Abdul Wahid yang juga Ketua DPW PKB Riau itu, dirinya belum mendapat gambaran secara jelas terkait kebijakan lintas kabupaten. Karena ini akan berkaitan dengan indeks pembangunan di daerah itu sendiri.

“Menurut saya ukuran terkecil dalam sebuah pemerintahan yang diakui oleh negara itu selain desa tentu kabupaten. Nah kalau sudah menyebrang ke kabupaten lain menurut saya tidak elok. Nanti indeks pembangunannya juga tidak bisa kita ukur secara detail. Jadi berapa tingkat kemiskinan, berapa tingkat pengurangan kemiskinan. Nah perumahan salah satu bagian dari dari komponen itu. Jadi oleh karena itu, saya belum dapat mendapatkan gambaran secara detail,” tutupnya.