Rapat Kerja dengan PHR, DPRD Riau Dorong Perusahaan Optimalkan Pengelolaan Wilayah Kerja

INDRAGIRIONE.COM, PEKANBARU - DPRD Provinsi Riau yang diwakili oleh Komisi III menggelar rapat kerja bersama dengan manajemen PT Pertamina Hulu Rokan (PHR), Senin (10/11/2025) kemaren. Rapat yang berlangsung di Ruang Komisi III DPRD Riau digelar untuk membahas potensi pendapatan daerah, serta skema Participating Interest (PI) 10 persen.

Ketua Komisi III DPRD Riau Edi Basri mengatakan, pertemuan ini dibutuhkan untuk memberikan penjelasan yang utuh kepada publik mengenai kondisi aktual dari PHR. Terutama terkait dengan investasi dan kemampuan perusahaan dalam menyetor penerimaan ke daerah.

“Kami ingin mendapatkan gambaran apa adanya, sehingga masyarakat bisa memahami situasi yang sebenarnya, bukan hanya potongan informasi,” ucap Edi Basri yang memimpin rapat didampingi sejumlah anggota Komisi III lainnya, yakni Abdullah, Imustiar, dan Sofyan.

Dalam pemaparannya, manajemen PHR yang dipimpin langsung oleh General Manager PT PHR Erwin Sianturi, menyampaikan bahwa tingginya investasi yang digelontorkan perusahaan berdampak langsung pada arus kas atau cashflow. Selain itu, komposisi bagi hasil saat ini juga masih mengikuti ketentuan peraturan menteri, yakni 64 persen untuk PHR dan 36 persen untuk pemerintah. 

Pihak PHR menegaskan bahwa sepanjang periode Januari hingga September 2025, seluruh porsi 36 persen untuk pemerintah tersebut telah disalurkan ke kas negara.

Erwin juga menyoroti beban pajak yang dinilai sangat memberatkan operasional perusahaan. Ia berharap adanya ruang kebijakan dari Pemerintah Provinsi Riau agar kinerja PHR tetap dapat berjalan optimal.

“Setiap rupiah pajak yang dibayarkan memberikan dampak besar bagi keuangan perusahaan. Kami berharap ada dukungan regulasi yang bisa membantu meringankan beban operasional kami,” ungkapnya.

Menanggapi hal itu, Komisi III DPRD Riau meminta PT PHR untuk terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah provinsi, BUMD, serta SKK Migas. Komisi III juga mendorong pihak perusahaan untuk mengoptimalkan pengelolaan wilayah kerja. 

Edi Basri menegaskan bahwa tantangan yang dihadapi PHR saat ini harus menjadi dorongan untuk memperbaiki kinerja ke depan. “Kalau hari ini kondisinya belum ideal, kita ingin besok kondisi itu berubah menjadi lebih baik. Perusahaan sebesar PHR tentu harus menunjukkan grafik positif,” tegasnya. (Adv)