Jalan Menuju Masjid Desa Kuala Patah Parang Rusak, Pemerintah Diminta Turun Tangan

Indragirione.com, - Masyarakat Desa Kuala Patah Parang, Kecamatan Sungai Batang, Kabupaten Indragiri Hilir, Riau keluhkan kondisi infrastruktur jalan menuju Masjid Besar An-Nur di daerah itu yang tidak memadai.

Jerambah yang berkontruksi kayu itu, setiap harinya diakses oleh masyarakat tempatan terutama saat akan melakukan ibadah. 

“Semoga kali ini benar-benar bisa, kita berharap ada bantuan,” ujar Kaur Keuangan Desa Kuala Patah Parang, Marwan, saat mendampingi Wakil Ketua DPRD Inhil meninjau kondisi jalan tersebut, Jum’at.

Dikatakan Marwan, jerambah tersebut sudah sangat lama dibangun melalui pola swadaya masyarakat namun tidak mampu bertahan lama karena kontruksi jerambah yang hanya terbuat dari kayu.

“Apalagi jerambah kayu tersebut merupakan akses satu-satunya menuju tempat ibadah,” tambahnya.

Marwan mengatakan, sebelumnya sempat dilakukan perbaikan karena kondisi jerambah sangat memprihatinkan dan beresiko menimbulkan kecelakaan ketika jerambah runtuh terutama saat terjadi kerumunan masyarakat.

Mengingat jalan itu merupakan akses satu-satunya menuju masjid, masyarakat di sana, kata dia, dengan semangat bergotong royong melakukan perbaikan. 

“Kondisi sekarang sudah lumayan dibandingkan sebelumnya karena ini sudah diperbaiki masyarakat,” kata dia. 

Ketua pemuda Desa Kuala Patah Parang, M Akil juga menyebutkan bahwa peningkatan kondisi jalan sangat dibutuhkan masyarakat. 

Akil mengatakan, masyarakat di sana mengharapkan adanya peningkatan pembangunan  jerambah kayu menjadi jerambah dengan kontruksi beton agar jerambah tidak mudah rusak dan tahan lama. 

Dijelaskannya bahwa jerambah kayu menuju masjid tersebut berukuran 4 x 18 meter. 

“Ukurannya 4 meter lebar dan panjang 18 meter,” jelasnya.

Selain pembangunan jerambah beton berukuran panjang 18 meter, masyarakat di sana juga meminta renovasi MDTA Al Azhar.

Pembangunan MDTA ini sudah diusulkan beberapa kali oleh kepala sekolah namun hingga sekarang belum ada respon oleh pemerintah desa. Bahkan untuk gaji tenaga pengajar saja terpaksa dilakukan pungutan agar proses belajar mengajar tetap berlangsung.

“Kami sebagai masyarakat desa sangat mengharapkan adanya perhatian dari pemerintah desa,” tegasnya.