Pencarian

Kuota Solar dan Pertalite Rembang Dievaluasi, Usulan 2027 Naik 10 Persen

Jumat, 20 November 2026 • 09:21:31 WIB
Kuota Solar dan Pertalite Rembang Dievaluasi, Usulan 2027 Naik 10 Persen
Dindagkop UKM Rembang mengevaluasi realisasi penyaluran solar dan Pertalite Januari–September 2026 sebagai dasar usulan kuota 2027.

INDRAGIRIONE.COM — Dindagkop UKM Kabupaten Rembang mengevaluasi realisasi penyaluran BBM bersubsidi Januari–September 2026 sebagai dasar pengajuan kuota 2027, dengan usulan kebutuhan solar subsidi 122.341.198 dan Pertalite 51.226.692. Warga Rembang yang bergantung pada solar dan Pertalite—terutama pelaku UMKM, nelayan, dan petani—perlu tahu bahwa keputusan kuota final belum ditetapkan. Usulan ini masih berupa pengajuan daerah dan menunggu penetapan dari pemerintah pusat.

Kepala Bidang Perdagangan Dindagkop UKM Rembang, Tri Handayani, menyampaikan bahwa pihaknya tidak menerima kuota secara langsung tahun ini. Dinas hanya memperoleh informasi penyaluran dan melakukan pencatatan terhadap realisasinya.

Realisasi Penyaluran Januari–September 2026

Berdasarkan pencatatan periode Januari–September 2026, penyaluran solar subsidi mencapai 79.544.563. Pertalite tercatat sebanyak 34.052.700.

Hingga akhir tahun, penyaluran diperkirakan mencapai 111.219.271 untuk solar dan 45.569.720 untuk Pertalite. Angka ini menjadi basis perhitungan usulan kuota tahun berikutnya.

Besaran Kuota yang Diusulkan untuk 2027

Hasil evaluasi mengusulkan kebutuhan solar subsidi 2027 sebesar 122.341.198 dan Pertalite 51.226.692. Angka tersebut disusun dengan mempertimbangkan tren penyaluran serta perkiraan tambahan kebutuhan sekitar 10 persen.

Usulan ini belum menjadi keputusan final. Penetapan kuota BBM bersubsidi berada di ranah pemerintah pusat, sementara pemerintah daerah hanya mengajukan proyeksi kebutuhan berdasarkan data penyaluran wilayah.

Siapa yang Menjadi Pertimbangan dalam Usulan

Pengajuan kuota juga memperhatikan kebutuhan pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), nelayan, serta sektor pertanian. Ketiga kelompok ini menjadi pengguna utama solar dan Pertalite bersubsidi di Rembang.

"Pertimbangannya berdasarkan penyaluran, perkiraan kebutuhan sekitar 10 persen dari realisasi, serta usulan UMKM, nelayan maupun usaha pertanian," ungkap Tri Handayani.

Mengapa Data Penyaluran Jadi Dasar Usulan

Dinas mencatat realisasi penyaluran karena tidak menerima kuota secara langsung. Artinya, proyeksi kebutuhan 2027 dibangun dari pola konsumsi aktual di lapangan, bukan dari alokasi resmi yang diterima daerah.

Pendekatan ini membuat usulan lebih dekat dengan kondisi nyata konsumsi solar dan Pertalite di Rembang. Namun, besaran yang disetujui tetap bergantung pada keputusan pemerintah pusat.

Apa Artinya bagi Warga dan Pelaku Usaha

Usulan kenaikan kuota belum menjamin tambahan pasokan bagi warga Rembang. Masyarakat yang selama ini mengandalkan solar dan Pertalite bersubsidi—nelayan, petani, dan pelaku UMKM—tetap perlu memantau pengumuman resmi kuota 2027.

Informasi mengenai kuota dan penyaluran BBM bersubsidi di wilayah Rembang dapat diakses melalui kanal resmi Dindagkop UKM Kabupaten Rembang. Warga sebaiknya tidak mempercayai informasi kuota yang beredar tanpa sumber jelas.

Dinas berharap usulan tersebut menjadi bahan pertimbangan dalam pemenuhan kebutuhan BBM bersubsidi di Kabupaten Rembang. Harapan itu disampaikan agar kebutuhan masyarakat dan sektor usaha yang bergantung pada BBM dapat terakomodasi.

Masyarakat yang menemukan penyimpangan penyaluran BBM bersubsidi, termasuk praktik penimbunan atau penjualan di atas harga ketentuan, dapat melaporkannya ke dinas terkait dan aparat setempat. Waspadai pihak yang menjanjikan jatah kuota tambahan dengan imbalan uang.

Sumber: joglojateng.com

Follow www.indragirione.com

Add this site to your preferred sources on Google

Add to preferred sources
Bagikan

Berita Lainnya

Indeks

Pilihan

Indeks

Berita Terkini

Indeks