Rancang Aplikasi Data Stunting dan Kemiskinan Berbasis Elektronik, Pj Bupati Apresiasi Diskominfo dan Persandian Kampar

INDRAGIRIONE.COM, BANGKINANG – Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) dan Persandian Kabupaten Kampar kembali membuat terobosan. Pengembangan aplikasi berbasis elektronik dilakukan dalam mendukung program Penjabat (Pj) Bupati Kampar terkait pengentasan stunting dan kemiskinan ekstrem. 

Sebelum dilakukan pengembangan dan peluncuran, Kepala Dinas Kominfo dan Persandian Kabupaten Kampar Yuricho Efril SSTP yang didampingi oleh para kabid melakukan koordinasi dengan Pj Bupati Kampar Dr H Kamsol MM. Koordinasi diadakan di Rumah Dinas Bupati Kampar di Bangkinang Kota, Selasa (07/02/2023) kemaren. Pada kesempatan tersebut, selain Kadis Kominfo, juga hadir Kepala DPPKBP3A Kampar Edi Afrizal, mewakili Kepala Dinas Kesehatan dr Alimora, serta instansi terkait. 

Di hadapan Pj Bupati Kampar, Kadis Kominfo dan Persandian Kampar Yuricho Efril SSTP bersama Kabid E-Government Yafrizal Agusmar SE, memaparkan secara teknis tentang rancangan aplikasi yang memuat data stunting dan data kemiskinan ekstrem. “Namun untuk sementara belum kita berikan nama, sembari menunggu arahan dari Pj Bupati Kampar nama yang pas dan tepat,” kata Yuricho yang turut didampingi tenaga bagian Informasi Teknologi (IT) Diskominfo Kampar, Benny Putra SKom dan Ferdian Hadi Nugraha SKom. 

Menyambut penyampaian Kadis dan Tim IT Kominfo dan Persandian Kampar, Pj Bupati Dr H Kamsol MM memberikan apresiasinya. Ia menyatakan, dengan adanya aplikasi ini akan memberikan kemudahan dalam mengambil keputusan. “Serta dalam menyalurkan bantuan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kampar dan para stakeholder yang berpartisipasi dalam menuntaskan masalah stunting dan masyarakat miskin ekstrem ini,” ungkap Kamsol. 

Oleh sebab itu ia meminta agar aplikasi ini segera direalisasikan dan berkoordinasi dengan dinas dan instansi terkait, seperti Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar, Dinas Sosial, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A), Bappeda, BPS, Satgas TPPS, maupun instansi lain yang terkait dengan penyediaan data stunting dan kemiskinan ekstrem. 

“Pada prinsipnya kami sangat setuju terhadap data stunting dan kemiskinan ekstrem. Apalagi data ini dapat juga disinkronkan dengan data provinsi maupun data nasional yang memuat Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS),” ulas Kamsol. (Adv)