Komisi IV DPRD Riau dan PUPR PKPP Rapat Bersama, Identifikasi Kebutuhan Program Tahun Depan

INDRAGIRIONE.COM, PEKANBARU - Komisi IV DPRD Provinsi Riau kembali menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) sebagai bagian dari tahapan finalisasi Rencana Kerja (Renja) Dinas PUPR PKPP Provinsi Riau Tahun 2026. Pertemuan berlangsung Jumat (21/11/2025), di ruang rapat Komisi IV. 

Rapat kali ini menjadi forum penting, khususnya untuk melihat capaian kinerja sekaligus mengidentifikasi kebutuhan program tahun mendatang.

Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Ma’amun Solihin, didampingi Wakil Ketua Komisi IV Darmalis. Hadir pula anggota Komisi IV lainnya, yakni Dodi Saputra, Jons Ade Nopendra, Manahara Napitupulu, Muhtarom, dan Munawar Syahputra. Dari pihak pemerintah, Plt Kadis PUPR PKPP Zulfahmi datang bersama jajaran pejabat teknis.

Plt Kepala Dinas PUPR PKPP Riau, Zulfahmi, memaparkan perkembangan pelaksanaan kegiatan hingga 20 November 2025. Ia menyebutkan realisasi fisik telah mencapai 72,96 persen, sementara serapan anggaran berada di angka 97,81 persen. Dalam penyampaiannya, ia juga menyoroti beberapa kendala teknis dan administratif yang masih ditemui di lapangan.

Komisi IV menilai pemaparan tersebut sebagai dasar penting untuk merumuskan arah kebijakan pembangunan 2026, terutama pada sektor pekerjaan umum, perumahan, serta penataan ruang dan kawasan permukiman. Menurut Komisi IV, penguatan program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat harus menjadi perhatian utama.

Ketua Komisi IV DPRD Riau, Ma’amun Solihin, menegaskan bahwa hasil diskusi dalam RDP ini akan menjadi bahan laporan pada pembahasan Badan Anggaran (Banggar) yang dijadwalkan pada Sabtu, 22 November 2025. Ia menekankan bahwa setiap hambatan yang muncul dalam pelaksanaan program tak boleh menghentikan komitmen pelayanan publik.

“Sesulit apa pun situasinya, program yang menyangkut kebutuhan masyarakat harus tetap berjalan. Kami juga mendorong agar anggaran yang dinilai kurang efektif dapat dialihkan ke program yang lebih bermanfaat,” ujar Ma’amun.

Komisi IV juga menyoroti pentingnya penyusunan program yang lebih terukur dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Hal ini dianggap relevan mengingat luasnya wilayah Riau dan beragam kebutuhan infrastrukturnya.

Melalui RDP ini, Komisi IV kembali menegaskan perannya dalam memastikan program pembangunan tahun 2026 berjalan lebih efektif, efisien, serta mencerminkan kebutuhan masyarakat di seluruh kabupaten dan kota. Komisi menyebut akan terus melakukan pemantauan dan pendampingan agar setiap rencana yang disusun benar-benar memberi manfaat bagi warga Riau. (Adv)