Pemkab Inhu Raih WTP ke-10 Berturut-turut dari BPK Riau atas LKPD 2025

INHU – Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu menerima opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Riau. Opini tersebut diberikan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.

Ini merupakan opini WTP ke-10 kali berturut-turut yang diterima Pemkab Inhu. Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dilakukan di Auditorium BPK RI Perwakilan Riau, Pekanbaru, Kamis 18/6/2026.

Bupati Indragiri Hulu Ade Agus Hartanto, S.Sos., M.Si. menerima langsung dokumen LHP tersebut.

LHP diserahkan oleh Kepala BPK RI Perwakilan Riau yang diwakili Direktur Pengelolaan Pemeriksaan V.II Direktorat Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara V Dr. Juska Meidy Enyke Sjam, S.E., M.M., AK, CSFA, CertDA, GRCE, CFrA, CIISA, ERMCP, CFE.

Dalam arahannya, Dr. Juska Meidy Enyke Sjam menjelaskan proses pemeriksaan dilakukan sesuai standar pemeriksaan BPK.

Pemeriksaan mencakup aspek kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, efektivitas sistem pengendalian intern, dan kewajaran penyajian laporan keuangan.

Opini WTP juga menunjukkan laporan keuangan tidak mengandung salah saji material yang berpengaruh signifikan.

Ia berharap pemerintah daerah dapat mempertahankan konsistensi dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.

"Konsistensi tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah," katanya.

Dr. Juska juga menyebut opini WTP diharapkan menjadi pemacu peningkatan efektivitas pelayanan publik. Pelayanan publik yang transparan menjadi salah satu indikator tata kelola pemerintahan yang baik.

Bupati Ade Agus Hartanto menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran pemerintah daerah atas kerja sama yang dilakukan.

Ia mengatakan opini WTP ke-10 ini merupakan hasil upaya menjaga integritas dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Bupati Ade Agus menegaskan manajemen keuangan yang bertanggung jawab dilakukan untuk menjaga kepercayaan masyarakat.

"Pemkab Inhu akan menindaklanjuti rekomendasi yang disampaikan BPK dalam LHP ini, tegasnya.

Turut hadir mendampingi Bupati, Sekretaris Daerah Inhu Zulfahmi Adrian, AP., Ketua DPRD Inhu Sabtu P. Sinurat, Kepala BPKAD Inhu Ria Herlina, S.E., M.Ak., M.H., serta kepala OPD di lingkungan Pemkab Inhu.