Pemkab Inhu Mulai Cairkan Gaji ke-13 ASN dan PPPK Secara Bertahap

INHU – Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu (Pemkab Inhu) mulai mencairkan pembayaran gaji ke-13 bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) secara bertahap. Pencairan tahap pertama dimulai Kamis (23/7/2026).

Kebijakan ini diambil sebagai solusi di tengah keterbatasan fiskal daerah. Tekanan anggaran terjadi akibat belum stabilnya dan berkurangnya Transfer Keuangan Daerah (TKD) dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Riau.

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Inhu, Ria Herlina, S.E., M.Ak. menjelaskan, total kebutuhan anggaran untuk gaji ke-13 mencapai lebih dari Rp36 miliar.

"Jika digabung dengan gaji rutin bulanan ASN, maka Pemkab harus menyiapkan dana sekitar Rp72 miliar. Melalui keterbatasan anggaran yang ada, gaji ke-13 kami bayarkan secara bertahap," ujar Ria, Rabu (22/7/2026).

Pada tahap awal, pencairan difokuskan untuk ASN dan PPPK di dua OPD dengan jumlah pegawai terbanyak, yaitu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) serta Dinas Kesehatan (Dinkes) Inhu, termasuk UPT RSUD Indrasari Rengat.

Total anggaran yang digelontorkan pada tahap pertama ini mencapai lebih dari Rp25 miliar.

"Proses pencairan sedang berjalan. Setidaknya pada Kamis (23/7/2026) gaji ke-13 sudah masuk ke rekening masing-masing ASN dan PPPK di instansi tersebut," ungkap Ria.

Untuk tahap selanjutnya, Pemkab Inhu masih membutuhkan alokasi dana sekitar Rp11 miliar lebih guna membayarkan gaji ke-13 bagi ASN dan PPPK di instansi lainnya.

Ria menambahkan, pencairan tahap berikutnya masih menunggu kepastian penyaluran TKD dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Riau.

"Semoga kondisi ini tidak berlangsung lama dan penyaluran anggaran berikutnya dapat segera terealisasi," tutupnya.