INDRAGIRIONE.COM — Kebutuhan tenaga kerja lintas negara meningkat, tetapi keuntungannya tidak dibagi rata. Ekspatriat Jepang di Indonesia menempati posisi manajerial dengan gaji tinggi, sementara pekerja migran Indonesia di Jepang justru mengisi sektor yang dihindari warga lokal dengan daya tawar terbatas. Ketimpangan ini berlangsung di kedua arah dan sulit dikoreksi tanpa perubahan kebijakan.
Perdebatan soal mobilitas lintas negara kembali mengemuka ketika sejumlah pemerintah memperketat perbatasan. Di saat yang sama, dorongan untuk berpindah tempat tinggal dan bekerja justru menguat akibat perubahan iklim, keterbatasan sumber daya alam, tekanan populasi, dan krisis ekonomi di banyak negara berkembang.
Indonesia berada di persimpangan dua arus tersebut. Jumlah penduduk yang besar tidak diimbangi ketersediaan lapangan kerja di dalam negeri, sehingga sebagian warga memilih mencari penghasilan di luar negeri. Jepang menjadi salah satu tujuan favorit karena bayangan upah lebih tinggi dan kehidupan yang lebih stabil.
Jepang Butuh Tenaga Kerja, tapi Belum Ramah bagi Pendatang
Ketergantungan Jepang pada tenaga kerja asing terus naik seiring menyusutnya populasi usia produktif. Namun, sentimen anti-imigran di negara itu tidak hilang. Pemerintah Jepang memperketat pemeriksaan status tinggal dan menindak warga asing yang melanggar aturan keimigrasian.
Sebagian besar pekerja Indonesia di Jepang masuk melalui skema magang teknis. Mereka ditempatkan di pabrik, perikanan, perhotelan, atau fasilitas perawatan. Sektor-sektor itu kurang diminati pekerja Jepang karena beban kerja tinggi dan lingkungan kerja keras.
Posisi peserta magang teknis rentan secara hukum dan ekonomi. Daya tawar mereka dalam hubungan kerja terbatas. Selain dituntut beradaptasi dengan budaya Jepang, mereka juga harus mengikuti aturan kedisiplinan dan tata krama yang berlaku di tempat kerja.
Ekspatriat Jepang di Indonesia Menikmati Posisi Berbeda
Arus sebaliknya menunjukkan pola yang kontras. Warga Jepang yang datang ke Indonesia tidak hanya sebagai wisatawan, tetapi juga sebagai ekspatriat yang mengisi jabatan strategis di perusahaan.
Pengalaman tinggal di Indonesia memperlihatkan ekspatriat Jepang umumnya menempati posisi relatif tinggi dengan kondisi ekonomi jauh lebih baik dibanding pekerja lokal. Posisi itu turut mendatangkan rasa hormat di lingkungan kerja.
Meski perusahaan beroperasi di Indonesia, budaya kerja Jepang sering kali menjadi acuan utama. Pekerja Indonesia yang berada di bawah struktur manajemen Jepang dituntut menyesuaikan diri dengan norma perusahaan. Sebaliknya, ekspatriat Jepang sebagai pendatang tidak selalu menghadapi tuntutan serupa untuk menyesuaikan diri dengan budaya Indonesia.
Ketimpangan Berlangsung di Kedua Arah
Ketimpangan mobilitas tidak hanya merugikan satu pihak. Indonesia berisiko terus memberi perlakuan istimewa kepada ekspatriat asing tanpa memperkuat posisi warga lokal dalam negosiasi kerja. Jika dibiarkan, relasi setara antara ekspatriat dan masyarakat lokal sulit terwujud.
Jepang menghadapi risiko serupa dari sisi lain. Kebutuhan tenaga kerja asing meningkat, tetapi tuntutan adaptasi sepihak dan perlakuan diskriminatif dapat membuat calon pekerja migran memilih negara tujuan lain.
Mobilitas yang berkelanjutan menuntut lebih dari sekadar memindahkan manusia sebagai unit tenaga kerja. Diperlukan kondisi di mana migran dan masyarakat setempat saling menyesuaikan, dengan jaminan penghormatan terhadap budaya dan kondisi kerja yang adil tanpa memandang posisi sosial maupun ekonomi.
Pelatihan Sebelum Berangkat Jadi Kunci
Pendatang perlu memahami budaya, aturan, dan bahasa negara tujuan. Sikap menghormati budaya setempat selama tinggal menjadi bagian dari kesepakatan sosial yang tidak bisa diabaikan.
Masyarakat penerima juga dituntut membuka diri terhadap latar belakang pendatang, terlepas dari status sosial dan kondisi ekonomi mereka. Salah satu langkah praktis yang bisa ditempuh adalah pelatihan pra-kerja yang memperkenalkan aturan, budaya, dan kebiasaan setempat sebelum kedatangan.
Globalisasi membuat perpindahan lintas negara semakin sulit dibendung. Membangun lingkungan kerja dan masyarakat yang berkelanjutan menuntut pemahaman bersama yang tidak lagi menempatkan status ekonomi atau sosial sebagai penentu utama perlakuan terhadap manusia.
