OIKN Terima Klaim Asuransi BMN Rp18,95 Miliar Usai Kebakaran HPK IKN
INDRAGIRIONE.COM — Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) menerima pencairan klaim asuransi Barang Milik Negara senilai Rp18,95 miliar atas kebakaran Hunian Pekerja Konstruksi Nusa Indah pada 1 Oktober 2025. Dana dari Konsorsium Asuransi Barang Milik Negara itu dicairkan 12 November 2026, dengan penyelesaian melalui penilaian sesuai ketentuan. Informasi ini penting bagi pekerja dan kontraktor yang menempati hunian konstruksi di kawasan IKN.
Penyelesaian klaim merupakan bagian dari implementasi Program Asuransi BMN yang diinisiasi Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN). Prosesnya telah melewati tahapan penilaian sesuai ketentuan yang berlaku.
Besaran Klaim dan Cakupan Kerusakan
Nilai klaim yang dicairkan mencapai Rp18,95 miliar. Angka itu merujuk pada kerusakan yang timbul dari insiden kebakaran di Tower 14 HPK Nusa Indah.
Kebakaran menghanguskan seluruh kamar di lantai 3 dan 4 tower, masing-masing 14 kamar. Kerusakan terindikasi pada plafon, dinding, serta perabotan kamar. Bagian sekitar kamar terdampak juga rusak akibat panas dan air pemadaman.
Kronologi Insiden di Tower 14
Kebakaran terjadi Rabu, 1 Oktober 2025, sekitar pukul 17.05 WITA di salah satu kamar lantai 3. Tower ini terdiri dari 4 lantai dengan total 56 kamar dan dihuni sekitar 608 pekerja konstruksi.
Api berhasil dipadamkan sekitar dua jam kemudian, pukul 19.55 WITA, lalu dilanjutkan pendinginan. Tidak ada korban jiwa maupun luka. Kebakaran hanya terjadi di Tower 14 dan tidak menjalar ke bangunan lain.
Siapa Pekerja yang Terdampak
Sebanyak 608 pekerja terdampak berasal dari PT PP, PT Brantas Abipraya, dan PT Nindya Karya KSO Proyek Pembangunan Hunian Vertikal TNI. Mereka menempati hunian pekerja konstruksi di kawasan IKN.
Hingga berita ini ditulis, tidak ada keterangan resmi mengenai mekanisme relokasi atau kompensasi langsung bagi pekerja yang kehilangan kamar. Informasi lanjutan dapat diakses melalui kanal resmi OIKN dan DJKN Kementerian Keuangan.
Mengapa Klaim Asuransi BMN Penting
Kepala Subdirektorat Perumusan Kebijakan Barang Milik Negara (PKBMN) III DJKN, Sri Purwati, menyatakan keberhasilan program asuransi tidak hanya diukur dari jumlah aset yang diasuransikan, tetapi juga kemampuan memberikan perlindungan saat risiko terjadi.
"Kecepatan dan kepastian penyelesaian klaim menjadi bagian penting untuk memastikan aset negara dapat segera dipulihkan dan kembali mendukung pelaksanaan tugas pemerintahan," ujar Sri Purwati dikutip dari keterangannya, Senin (16/11/2026).
DJKN mendorong penguatan Program Asuransi BMN melalui peningkatan cakupan aset dan optimalisasi mekanisme penyelesaian klaim. Harapannya, semakin banyak kementerian dan lembaga memanfaatkan asuransi sebagai bagian dari manajemen risiko.
"Dengan demikian, risiko kerugian BMN dapat dikelola lebih baik dan ketergantungan terhadap pembiayaan APBN untuk pemulihan aset dapat dikurangi," tuturnya.
Bukan Bantuan Sosial untuk Warga Umum
Dana Rp18,95 miliar merupakan klaim asuransi aset negara, bukan bantuan sosial yang disalurkan kepada masyarakat umum. Masyarakat yang ingin mengetahui program bantuan sosial tetap dapat mengecek status penerima melalui kanal resmi Kementerian Sosial.
Untuk informasi seputar asuransi BMN, publik dapat merujuk laman DJKN Kementerian Keuangan. Waspadai pihak yang mengatasnamakan program ini untuk meminta data pribadi atau biaya pengurusan.