Berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 100.3.3.1/504, UMP Jateng 2026 ditetapkan sebesar Rp2.327.386, naik 7,28 persen dari tahun sebelumnya. Artinya, tuntutan buruh berjarak sekitar Rp1,37 juta, atau kenaikan sekitar 59 persen dari upah berlaku. Angka Rp3,7 juta itu pun nyaris sama dengan upah minimum Kota Semarang 2026 yang tertinggi di Jateng, yakni Rp3.701.709.
Ketua DPD Serikat Pekerja Nasional (SPN) Jateng, Maksuri, menyebut upah buruh di provinsi ini masih tergolong rendah dibanding daerah lain. "UMP provinsi penginnya kita Rp3,7 juta (2027)," katanya di sela aksi. Ia menilai formula dalam PP 49/2025 berpotensi membuat kenaikan upah Jateng stagnan dan memperlebar kesenjangan dengan provinsi lain.
Sebelumnya, Aliansi Buruh Jawa Tengah (ABJaT) juga berdemo di Pemprov Jateng. Mereka meminta UMP dan UMK 2027 di seluruh 35 kabupaten/kota ditetapkan 100 persen kebutuhan hidup layak (KHL), sekitar Rp3,5 juta, serta perluasan upah minimum sektoral. Di sisi lain, Kadin meminta kenaikan UMP 2027 sejalan dengan produktivitas, dan KSPI mengusulkan kenaikan hingga 9,5 persen.
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Jateng, Iwanuddin Iskandar, mengatakan Pemprov telah menerima usulan dari tiga aliansi buruh. Kepala Disnakertrans Jateng, Ahmad Aziz, belum dapat memastikan apakah tuntutan 100 persen KHL bisa direalisasikan. Gubernur Ahmad Luthfi sebelumnya menyerap aspirasi buruh dan pengusaha menjelang penetapan UMP 2027. Inflasi Jateng tercatat 2,99 persen, dipicu kenaikan harga cabai hingga beras.
Penetapan UMP, UMK, dan UMSK direncanakan pada akhir November. Buruh mengancam menggelar aksi dengan massa lebih besar apabila gubernur tidak segera membuka ruang dialog sebelum penetapan.
