Perkara Narkotika di PN Bengkalis, JPU Tuntut Hukuman Mati, Hakim Putus Belasan Tahun

INDRAGIRIONE.COM, BENGKALIS — Majelis hakim Pengadilan Negeri Bengkalis yang diketuai Muhamad Chozin Abu Zait menjatuhkan hukuman masing-masing 16 tahun penjara kepada terdakwa Agus Kurniawan alias Agus Bin Sugiono dan Usman, serta 14 tahun penjara kepada Fris Wahyu Irdani alias Fris Bin Mulyono dalam perkara jaringan peredaran 19 kg narkotika jenis sabu. Putusan ini jauh lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Radiah Hasni D dari Kejaksaan Negeri Bengkalis yang menuntut ketiga terdakwa dengan hukuman mati.

Amar putusan tersebut dibacakan Ketua Majelis Muhamad Chozin Abu Zait dalam sidang yang digelar secara daring pada Rabu (11/11/2026). Majelis hakim, JPU, dan tim kuasa hukum terdakwa berada di ruangan pengadilan, sedangkan ketiga terdakwa di Lapas Bengkalis.

Terhadap putusan tersebut, kuasa hukum terdakwa Windrayanto dan Esma Daniel menyatakan pikir-pikir.

"JPU pikir-pikir, kami juga pikir-pikir," kata Windrayanto ketika dikonfirmasi, Rabu malam.

Terhindarnya terdakwa dari hukuman mati tidak terlepas dari usaha tim pengacara terdakwa, Windrayanto dan Esma Danial, yang menyusun pleidoi secara cermat dan fakta persidangan yang menjadi pertimbangan majelis hakim.

Dalam pleidoi, Windrayanto menyebutkan bahwa Pengadilan Negeri Bengkalis tidak berwenang secara relatif untuk memeriksa dan mengadili Perkara Pidana Nomor 466/Pid.Sus/2026/PN Bls dengan terdakwa Agus Kurniawan dan perkara pidana Nomor 465/Pid.Sus/2026/PN Bls dengan terdakwa Fris Wahyu Irdani. Menurut dia, terdakwa Agus dan Fris tidak pernah ditangkap di Bengkalis, tidak pernah menguasai barang di Bengkalis, dan tidak pernah menginjakkan kaki di Kabupaten Bengkalis.

Hal itu juga diperkuat keterangan saksi penangkap, yakni Yan Suprimero, Hadi Prabowo, Bagas Ambiya Trisetiawan, dan Gemcard George Yolen dari Sat Narkoba Polres Bengkalis. Saksi penangkap sama sekali tidak tahu dan tidak bisa membuktikan di titik mana barang bukti narkotika tersebut masuk ke wilayah hukum Polres Bengkalis.

Terdakwa Agus dan Fris ditangkap Tim Opsnal Satres Narkoba Polres Bengkalis pada Selasa, 17 Februari 2026, sekitar pukul 04.35 WIB, di tepi Jalan Sembilang, RT 001/RW 004, Kelurahan Limbungan, Kecamatan Rumbai Timur, Kota Pekanbaru.

Berdasarkan fakta tersebut, penarikan perkara ini ke Pengadilan Negeri Bengkalis dinilai hanyalah klaim fiktif atas dasar Laporan Polisi Model A buatan Polres Bengkalis untuk memaksakan kewenangan yurisdiksi. Menurut kuasa hukum, saksi penangkap di bawah sumpah mengakui tidak pernah melihat siapa orang yang menyerahkan atau meletakkan dua tas ransel berisi sabu tersebut di lokasi penjemputan di Pekanbaru. Saksi hanya melakukan penyergapan setelah tas ransel tersebut sudah berada di atas sepeda motor yang dikendarai terdakwa Fris Wahyu Irdani bersama terdakwa Agus Kurniawan.

"Locus Delicti dan hilangnya rantai kejadian di Bengkalis terungkap di persidangan," tegas Windrayanto.

Selain itu, fakta persidangan juga mengungkap peran terdakwa Agus Kurniawan yang berada di bawah kendali Taufik (DPO). Terdakwa berangkat dari Aceh ke Pekanbaru diajak oleh Taufik dengan dalih mengambil "rokok".

"Terdakwa baru mengetahui isi tas adalah sabu setelah berada di Pekanbaru di rumah nenek Taufik," kata Windrayanto didampingi Esma Danial.

Menurut kuasa hukum, titik penjemputan (share location) dikirim langsung oleh Taufik ke ponsel terdakwa Agus (Oppo A3s), sementara Taufik dan Usman (Cik Man) mengawasi dari dalam mobil Daihatsu Terios.

Saksi penangkap menerangkan, pada Selasa, 10 Februari 2026, Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Bengkalis mendapatkan informasi dari masyarakat akan ada transaksi narkotika dalam jumlah besar yang masuk dari Malaysia menuju perairan Bengkalis. Tim Opsnal kemudian melakukan penyelidikan di Bengkalis.

Namun setelah dilakukan penyelidikan secara intensif, Tim Opsnal kembali memperoleh informasi bahwa narkotika tersebut sudah berada di Pekanbaru.

Saksi Hadi Prabowo dkk bergerak ke Pekanbaru dan menangkap terdakwa Agus dan Fris pada Selasa, 17 Februari 2026, sekitar pukul 04.35 WIB, di tepi Jalan Sembilang, RT 001/RW 004, Kelurahan Limbungan, Kecamatan Rumbai Timur, Kota Pekanbaru.

Saat penggeledahan terhadap Agus dan Fris, ditemukan barang bukti 19 bungkus plastik warna kuning bertuliskan huruf Cina berisi narkotika jenis sabu di dalam satu tas ransel merek Gamel Mountai warna hitam dan satu tas ransel merek Smiggle warna biru di atas sepeda motor merek Honda Vario warna merah tanpa nomor polisi yang sedang dikendarai Agus dan Fris, satu unit handphone merek Oppo A3S warna merah yang digunakan terdakwa Agus, dan satu unit handphone merek Vivo Y19s warna putih milik Fris.

Saat diinterogasi, terdakwa Agus dan Fris mengatakan sabu tersebut merupakan milik Taufik (DPO). Keduanya diperintahkan Taufik untuk menjemput narkotika jenis sabu tersebut yang nantinya akan dibawa menuju Kota Padang, Sumatera Barat.

Penasihat hukum terdakwa menyadari adanya perbedaan secara diametral antara pihaknya dengan JPU dalam memahami perkara ini karena adanya perbedaan kepentingan yang bermuara pada perbedaan cara pandang. Penuntut umum berkepentingan membuktikan surat dakwaan terbukti secara sah dan meyakinkan untuk mencari kebenaran materiil atas suatu dakwaan perkara pidana, sementara kuasa hukum terdakwa berpegang pada fakta yang terungkap di persidangan. Untuk itu, ia berharap majelis hakim dapat secara jernih melihat kebenaran dari perkara ini.

"Kami berharap, perbedaan cara pandang ini merupakan proses demokrasi penegakan hukum di negeri ini," kata Esma Danial menambahkan.

Kuasa hukum terdakwa mengakui bahwa perkara narkotika seringkali menjadi perkara yang penuh tekanan bagi negara yang sedang berjuang melawan peredaran gelap narkotika, tekanan bagi masyarakat yang ingin bebas dari pengaruhnya, dan tekanan bagi hakim yang harus memutus dengan bijak di antara bukti yang seringkali kabur.

Menurut mereka, sejarah peradilan perkara narkotika seringkali menjadi perkara yang paling rumit, sensitif, dan paling berbahaya. Rumit karena melibatkan jaringan luas dengan modus berlapis; sensitif karena menyangkut masa depan generasi bangsa; dan berbahaya karena bila salah menilai, seorang yang tidak bersalah bisa kehilangan kebebasan, keluarga, bahkan seluruh kehidupannya.

Namun demikian, dalam setiap perkara, keadilan tetap harus ditegakkan di atas asas praduga tak bersalah (presumption of innocence) serta asas tiada pidana tanpa kesalahan (geen straf zonder schuld). Tidak boleh ada seorang pun dijatuhi pidana, terlebih pidana mati, tanpa bukti yang sah, utuh, dan meyakinkan secara hukum.

Persidangan pidana bukanlah sekadar panggung untuk menghukum seseorang, melainkan sarana untuk mencari kebenaran materiil (materiele waarheid) yang seadil-adilnya. Sebagaimana adagium hukum yang terkenal, “Fiat Justitia Ruat Caelum”, hendaklah keadilan ditegakkan walaupun langit akan runtuh.

Namun, keadilan tidak boleh buta terhadap sisi kemanusiaan, kenyataan sosial, dan latar belakang tipu daya yang menyertai sebuah peristiwa pidana seperti yang dialami terdakwa yang kini duduk di kursi pesakitan sebagai orang yang dituduh melakukan pelanggaran berat terhadap undang-undang. 

Menurut kuasa hukum, di balik status "terdakwa" tersebut, ia adalah seorang warga negara yang memiliki hak untuk dibela dan mendapatkan perlakuan hukum yang adil serta proporsional dari ancaman hukuman mati yang sangat kejam dan disproposional.

Makanya, berdasarkan fakta persidangan, pengacara kedua terdakwa memohon kepada majelis hakim agar menerima nota pembelaan (pleidoi) penasihat hukum terdakwa secara keseluruhan; menyatakan Pengadilan Negeri Bengkalis tidak berwenang secara relatif untuk memeriksa dan mengadili Perkara Pidana Nomor 466/Pid.Sus/2026/PN Bls dan perkara pidana Nomor 465/Pid.Sus/2026/PN Bls; menyatakan terdakwa Agus Kurniawan alias Agus Bin Sugiono dan terdakwa Fris Wahyu Irdani tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Dakwaan Primair maupun Subsidair Penuntut Umum; membebaskan Terdakwa Agus Kurniawan dan Fris Wahyu Irdani dari segala tuntutan hukum (Vrijspraak), atau setidak-tidaknya melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum (Ontslag van alle rechtsvervolging); memerintahkan terdakwa Agus Kurniawan dan Fris Wahyu Irdani segera dibebaskan dari tahanan seketika setelah putusan ini diucapkan; memulihkan hak-hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, serta harkat dan martabatnya; serta membebankan biaya perkara kepada negara. (Rudi)