Terkait Pemasangan Pipa Minyak, Warga Meranti Gugat PT ITA di PN Bengkalis
INDRAGIRIONE.COM, BENGKALIS - Tiga warga Kabupaten Kepulauan Meranti, yakni Jefri, Sugiyanto, dan Cin Hu, menggugat PT Imbang Tata Alam (PT ITA) di Pengadilan Negeri Bengkalis. Perusahaan yang bergerak di sektor perminyakan itu dinilai memasang pipa minyak di lahan penggugat tanpa ganti rugi.
Selain PT ITA, turut tergugat Kepala Desa Tanjung Peranap serta Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Pusat di Jakarta dan SKK Migas Sumatera Bagian Utara.
Wahab, warga yang mengetahui seluk beluk lahan milik Jefri dan Sugiyanto, mengungkapkan alas hak tanah seluas 8 hektar atas nama Dun tahun 1950. Tanah itu kemudian diwariskan kepada anak Abdullah Bin Dun dan enam orang adiknya.
Seluas 3,5 hektar dijual Abdullah Bin Dun kepada M Kadir. Pada tahun 2025, M Kadir menjual lahan seluas 3,5 hektar tersebut kepada sepupunya, Jefri. Sisanya seluas 4,5 hektar dijual Abdullah kepada Swi Jam, orang tua Sugiyanto. Sugiyanto kemudian membuat surat balik nama atas namanya.
Penggugat Jefri dengan nomor perkara 47/Pdt.G/2026/PN Bls dan Sugiyanto nomor perkara 48/Pdt.G/2026/PN Bls diwakili pengacara Wadargo SH. Sedangkan penggugat Cin Hu diwakili kuasa hukumnya Imam Basori SH.
Penggugat Jefri memiliki Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) atas namanya berdasarkan Register Kepala Desa Tanjung Peranap Nomor:35/SKGR/DTP/X/2025 tanggal 10 Oktober 2025 seluas 19.530 M². Lahan itu terletak di Jalan Sungal Anak Dendang RT 001/RW 001 Dusun Parit Senin, Desa Tanjung Peranap, Kecamatan Tebing Tinggi Barat, Kabupaten Kepulauan Meranti. Batas-batasnya: sebelah utara dengan Susanto 630 meter, selatan dengan Abdullah Dun 630 meter, timur dengan Kelompok Tani Sepakat 31 meter, dan barat dengan Aseng 31 meter.
Sementara Surat Keterangan Ganti Rugi atas nama Sugiyanto Register Kepala Desa Tanjung Peranap Nomor: 37/SKGR/DTP/X/2025 tanggal 10 Oktober 2025 seluas 36.288 M². Lahan itu terletak di Jalan Sungal Anak Dendang RT 001/RW 001 Dusun Parit Senin, Desa Tanjung Peranap, Kecamatan Tebing Tinggi Barat, Kabupaten Kepulauan Meranti, dengan batas-batas: utara dengan Jefri 630 meter, selatan dengan Nim Binti Dun 630 meter, barat dengan Aseng 31 meter, dan timur dengan Kelompok Tani Sepakat 31 meter.
Saat ini, di tanah penggugat sudah terpasang pipa minyak milik PT ITA. Akibatnya, tanah penggugat selebar 12 meter (kiri kanan pipa masing-masing 6 meter) tidak bisa digarap karena diduga sudah menjadi milik PT ITA.
Sementara itu, Ahmad, kuasa hukum PT ITA, seusai sidang mengatakan kliennya sudah melakukan sosialisasi kepada masyarakat dengan melibatkan kepala desa dan sudah mengganti rugi tanaman masyarakat yang dilalui pipa sebelum perusahaan memasang pipa minyak yang totalnya 11 kilometer.
"Perusahaan sudah melakukan sosialisasi dan mengganti rugi tahun 2023, dan 2024 pemasangan pipa yang total panjangnya 11 kilometer," kata Ahmad.
Menurut Ahmad, sebelumnya tanah penggugat milik Abdullah Dun dan M Kadir. Ganti rugi terhadap Abdullah Dun dan M Kadir sudah diserahkan kepada Kelompok Tani Merpati Putih yang dikuasakan kepada ketuanya bernama Jalil.
"Tanah tersebut milik Abdullah Dun, M Kadir dan Cin Hu sudah kita ganti rugi melalui kelompok tani Merpati Putih yang kuasanya Jalil. Kemudian pada 2025 terjadi jual beli kepada penggugat. Penggugat mengklaim tanahnya melalui pipa PT ITA. Sementara kita sudah memasang pipa tahun 2024," ujarnya.
Menurut Ahmad, sebagai perusahaan migas pihaknya tidak akan memasang pipa jika tidak ada izin dari Kementerian Kehutanan untuk pembebasan kawasan, termasuk ganti kerugian jika terdapat kebun atau lahan masyarakat.
"Kita harus ada izin dari Menteri Kehutanan karena masuk kawasan hutan. Jika ada tanah masyarakat harus ganti rugi dulu baru dilakukan pemasangan pipa," pungkasnya.
Sementara itu, Andri dari SKK Migas selaku pihak yang turut tergugat mengaku sedari awal melakukan pengawasan atas kegiatan yang dilakukan PT ITA, seperti sosialisasi kepada masyarakat dan ganti rugi terhadap lahan masyarakat yang kena pemasangan pipa. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Namun, ternyata masih ada yang komplain.
"Sesuai berita acara dari pak camat dan kepala desa, tak ada yang komplain. Kok sekarang ada yang komplain," kata Andri.
Usai mendengarkan keterangan saksi, sidang ditunda dan akan dilanjutkan pada 26 November 2026 dengan agenda masih bukti surat dan saksi dari penggugat. (Rudi)