Desa Gemilang Jaya Lakukan Pendataan Calon Penerima Bantuan Langsung Tunai

Indragirione.com,- Desa Gemilang Jaya, Kecamatan Batang Tuaka, Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) melakukan pendataan keluarga miskin calon penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLTDD).

Pemdes Desa Gemilang Jaya  menyampaikan kepada warga Desa ada kriteria untuk proses pendataan keluarga miskin calon penerima BLTDD, Senin (20/4/20).

Kepala Desa Gemilang Jaya, Azmi menyebutkan untuk penerima manfaat dari dan BLT desa ini sudah memiliki kriteria, selain masyarakat miskin yang tidak bekerja karena ada wabah, kriteria lain juga sudah dimuat ke dalam surat himbauan.

"Syarat lain seperti Lansia, memiliki riwayat sakit menahun, masyarakat yang kehilangan mata pencarian, masyarakat miskin yang bukan penerima Progaram Keluarga Harapan (PKH) atau penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)," sebutnya.

Sementara itu, Plt Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Indragiri Hilir, Budi N Pamungkas dalam wawancaranya menyebutkan seluruh desa di Kabupaten Indragiri Hilir dihimbau segera mengubah ABPDes tahun 2020 untuk memasukkan anggaran BLT buat masyarakat yang terdampak Covid 19.

"Sesuai dengan surat menteri yang sudah kita terima dan juga rapat bersama Sekda, Asisten dan jajaran DPMD guna menerjemahkan surat Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi tersebut sudah kita laksanakan, tinggal menunggu teken dari pak Bupati," tukas Budi, Kamis (16/4/2020).

Budi menuturkan alokasi dana BLT dari desa diambil dari dasar jumlah anggaran desa itu sendiri, apabila memiliki pagu anggaran APBDes Rp 800.000.000,- hingga 1 Milyar maka desa boleh menganggarkan 25 persen dari dana tersebut, dan jika desa tersebut memiliki dana 1 Milyar hingga 1,2 M maka desa tersebut bisa mengalokasikan sebanyak 30 persen, terakhir apabila desa memiliki pagu anggaran 1,2 Milyar atau lebih maka desa tersebut menganggarkan 35 persen.

"Desa boleh saja menganggarkan lebih dari ketentuan yang ada jika masyarakatnya memang banyak yang terdampak dari Wabah Covid 19, namun memiliki alasan yang jelas dan juga disetujui oleh pihak Kabupaten. Saat saya melakukan percakapan Teleconference dengan pak Menteri dia meminta ini segera dipercepat," jelas Budi.