Disnakertrans Inhil Sosialisasi UU Ketenagakerjaan di PT BNS

INHIL,- Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) melaksanakan sosialisasi peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan dan tertib administrasi BPJS ketenagakerjaan.

Sosialisasi dilaksanakan di PT. Bhumireksa Nusa Sejati (BNS) Rotan Semelur, kecamatan Pelangiran, Selasa (12/10/2021). 

Kepala Disnakertrans Inhil, M Thaher melalui Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Syarat Kerja Disnakertrans Kabupaten Inhil, Bazarudin mengatakan kegiatan sosialisasi dilaksanakan dalam rangka pembinaan dan pengembangan hubungan industrial di tingkat perusahaan, kondisi hubungan industrial yang kondusif ditingkat perusahaan menjadi barometer hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan di PT. BNS Pelangiran 

"Tujuan sosialisasi hubungan industrial adalah suatu kegiatan untuk menciptakan hubungan industrial yang harmonis, dinamis, berkeadilan dan bermanfaat dengan senantiasa meningkatkan kesejahteraan para pekerja dan keluarganya untuk mencapai produktifitas kerja yang diinginkan serta kelangsungan usaha perusahaan," ungkapnya. 

Untuk itu, kata Bazarudin diperlukan upaya-upaya riil kepada para pelaku hubungan industrial untuk saling dapat bersinergi dalam rangka mewujudkan pembangunan hubungan industrial.

"Namun dalam pelaksanaannya unsur-unsur yang ada dalam pelaku hubungan industrial masih terdapat perbedaan persepsi terhadap implementasi peraturan perundang undangan di bidang ketenagakerjaan," ungkapnya. 

Perbedaan persepsi signifikan yang terjadi dalam hubungan industrial, dijelaskannya adalah adanya energi besar untuk memperjuangkan berbagai kepentingan, sayangnya tak jarang pengusaha dan pekerja belum siap.

"Hambatan psikologi dari pengusaha diantaranya adalah karena mereka masih berorientasi pada budaya menjaga jarak yang cenderung tidak membuka ruang untuk berdialog. Dari sisi pekerja, upaya-upaya untuk mengekspresikan diri tak jarang juga terkadang melebihi batas kewajaran," katanya. 

Dilanjutkan Bazarudin, bisa jadi juga karena ekspresi atau pemikiran dari pekerja yang kurang tersalurkan dalam ruang kondusif berdialog. 

"Hal ini salah satunya di dukung oleh ketidakmampuan penyampaian pesan yang mudah dipahami ditambah masih terdapatnya keengganan kedua belah pihak untuk saling mendengarkan dan menyampaikan pemikiran masing-masing," sebut Bazarudin. 

Melalui sosialisasi ini dalam menciptakan hubungan industrial yang baik dan tetap terpelihara dalam suasana kondusif di perusahaan diperlukan adanya dialog dengan mengedepankan semangat musyawarah untuk mufakat secara beretika sesuai dengan nilai yang terkandung dimaknai dengan hubungan industrial yang harmonis, dinamis dan berkeadilan untuk meraih hasil win-win solusi secara musyawarah mufakat dalam penyelesaian perselisihan ketenagakerjaan di perusahaan.

"Sebagaimana kita ketahui bersama, dengan lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Kehilangan Pekerjaan yang merupakan jaminan sosial yang diberikan kepada pekerja/buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja, sehingga menjadi penting disosialisasikan bagi pelaku hubungan industrial," tukasnya.