Indragiri Hilir,- Pendapatan Bagi Hasil, yang selanjutnya disingkat PBH, adalah alokasi dana ke Desa dengan perhitungan dan pendapatan pajak dan retribusi yang diterima oleh Daerah sebesar paling sedikit 10% dan jumlah PBH yang diterima oleh masing-masing desa itu bervariasi.
Besarnya bagi hasil pajak dan retribusi daerah yang diberikan kepada pemerintah desa ditetapkan lebih lanjut dengan keputusan bupati.
Kini, nasib ratusan desa di Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) Provinsi Riau saat ini masih terkatung-katung, pasalnya menjelang akhir tahun PBH belum juga dicairkan bahkan tidak ada kabarnya sama sekali.
Sedangkan Dana PBH tersebut dimanfaatkan oleh desa untuk pembiayaan berbagai macam kegiatan di desa, ada belanja rutin, pengadaan barang dan ada juga untuk kegiatan Fisik.
"Kami sangat bergantung pada dana PBH ini untuk melanjutkan program-program desa. Jika tidak cair, banyak kegiatan yang akan tertunda,” ungkap salah satu kepala desa yang enggan disebutkan namanya.
Di tempat yang berbeda awak media juga sempat berbincang kepada salah satu kades yang menalangi dana kegiatan tersebut karena kebutuhan yang mendesak.
“Sesuai dengan harapan seluruh sahabat kepala Desa dan Kami Pengurus APDESI Inhil Berharap Dana PBH ini bisa cair di akhir tahun 2024 ini Mengingat Dana PBH tersebut digunakan Belanja Rutin Pemerintah Desa,ucap kades yang Tak ingin di sebut namanya.
“Bahkan informasi para Kawan kawan kepala Desa Sudah ada yang menalangi Dana Kegiatan Tersebut, Karena Kebutuhan mendesak yang harus dilaksanakan," lanjut nya
Kondisi ini memunculkan kekhawatiran besar di kalangan pemerintah desa, mengingat penghujung tahun semakin dekat, sementara kebutuhan operasional desa terus berjalan. Jika PBH tidak segera dicairkan, dampaknya akan sangat dirasakan oleh masyarakat desa, mulai dari stagnasi pembangunan hingga terhambatnya pelayanan publik.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari pihak pemerintah kabupaten terkait alasan keterlambatan pencairan PBH. Ratusan desa di Inhil pun kini berharap agar dana tersebut segera dicairkan demi keberlangsungan pembangunan dan pelayanan di tingkat desa.
.png)
.jpeg)
Tulis Komentar