Inhil Komitmen Kendalikan Inflasi, Ikuti Rakor Nasional Virtual Bersama Kemendagri

INDRAIRIONE .COM,INHIL  – Bupati Indragiri Hilir (Inhil) H. Herman, yang diwakili oleh Asisten II Sekretariat Daerah (Setda) Inhil Junaidi Ismail, mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah secara virtual bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Senin (19/05/2025).

Rakor tersebut berlangsung di ruang e-Bilik Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik (Diskominfopers) Kabupaten Indragiri Hilir, Jalan Akasia No.2, Tembilahan. Asisten II Setda Inhil didampingi oleh sejumlah pejabat teknis dan OPD terkait.

"Kami mengikuti rapat ini sebagai bagian dari komitmen daerah dalam menjaga stabilitas harga dan mengendalikan inflasi, khususnya menjelang pertengahan tahun yang rawan fluktuasi harga," ujar Junaidi Ismail.

Rapat yang dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian,Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Zulkifli Hasan, dan  juga diikuti oleh pejabat tinggi madya, pimpinan pratama lembaga, para Gubernur, Wali kota, dan Bupati dari seluruh Indonesia secara virtual.

Salah satu agenda utama rapat adalah membahas pengendalian inflasi daerah yang dirangkaikan dengan sosialisasi Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan dan Pengembangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) RI Amalia Adininggar Widyasanti menyampaikan paparan mengenai kondisi inflasi dan Indeks Perkembangan Harga (IPH) minggu ketiga Mei 2025.

"Terjadi kenaikan IPH di tujuh provinsi dan penurunan IPH di 31 provinsi dibandingkan bulan sebelumnya. Komoditas utama yang memicu kenaikan adalah cabai rawit dan cabai merah," terang Amalia.

Provinsi yang mengalami kenaikan IPH antara lain Papua Tengah, Maluku, Papua, Maluku Utara, dan Kalimantan Selatan. Pemerintah daerah diimbau untuk segera menindaklanjuti data tersebut dengan langkah konkret di lapangan, termasuk menjaga kelancaran distribusi dan meningkatkan cadangan pangan strategis.

Melalui Rakor ini, pemerintah pusat menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam pengendalian inflasi guna menjaga daya beli masyarakat serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.