Data PPATK: 3.000-an Pegawai Terindikasi Judol, Perkuat Alasan Menteri PU Dody Rombak Kementerian

JAKARTA - Temuan data Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang menyebut ribuan pegawai Kementerian Pekerjaan Umum (PU) terindikasi terlibat judi daring menjadi salah satu alasan kuat di balik langkah Menteri Dody Hanggodo membenahi internal kementeriannya secara serius. Penilaian itu disampaikan Pengamat Kebijakan Publik Trubus Rahardiansyah.

Langkah pembenahan itu disampaikan Trubus di tengah derasnya isu negatif yang menghantam Dody belakangan ini, yang menurutnya tak lepas dari langkah sang menteri merombak birokrasi dan diduga memicu serangan balik dari kelompok yang merasa dirugikan.

"Kalau dilihat dari masifnya pemberitaan, terus juga ada yang terbawa semacam disinformasi, memang indikasi ke sana (diserang balik) sangat kuat gitu lho," ujar Trubus saat dihubungi wartawan di Jakarta, Senin (3/8/2026).

Isu-isu yang mengiringi nama Dody antara lain rencana perjalanan dinas ke luar negeri, dugaan penggunaan pesawat yang disebut sebagai jet pribadi, sampai mutasi pegawai di kementerian. Dody bersama Kementerian PU sudah membantah dan mengklarifikasi berbagai tudingan itu.

Trubus meyakini pihak yang selama ini terbiasa mengeruk untung dari proyek infrastruktur adalah kandidat kuat di balik serangan tersebut, seiring ruang gerak mereka yang kian sempit sejak Dody memperketat pengawasan dan merotasi sejumlah pejabat.

"Karena mereka selama ini kan kesulitan sekali dengan Pak Dody, mereka-mereka yang biasa bermain di ranah proyek-proyek infrastruktur (tidak bergerak bebas)," ungkapnya.

Kendati demikian, ia menggarisbawahi dugaan serangan balik itu masih memerlukan pembuktian, sebab belum ada temuan resmi yang memastikan seluruh isu terhadap Dody digerakkan oleh satu jaringan yang sama.

Diduga Ada Perlawanan dari Internal Kementerian

Trubus menilai sejumlah isu yang beredar berpotensi digerakkan oleh kalangan lama di internal Kementerian PU, yang terganggu oleh langkah Dody membenahi kedisiplinan sekaligus merombak susunan pejabat dan pegawai.

Persoalan judi daring menjadi salah satu sorotan utama dalam pembenahan itu.

"Karena kan Pak Dody juga mendapatkan laporan dari PPATK, ada sekitar 3.000-an (pegawai) pokoknya yang terindikasi judol. Berarti kan di situ harus ada pembenahan serius toh dalam hal ini terhadap internal di Kementerian PU, mungkin dari eselon satu sampai ke bawah, ke tingkat kepala-kepala dinas itu," tegasnya.

Menurutnya, pembenahan idealnya juga menjangkau pejabat yang sudah lama menduduki posisi tertentu, karena rotasi adalah cara memutus mata rantai kepentingan yang tumbuh akibat seseorang terlalu lama menguasai jabatan atau wilayah kerja.

"(Pejabat) yang lama belum ada pergantian kan ada tuh pejabat-pejabat itu, yang sebelumnya kan juga ada Pak Dody berhadapan dengan para pejabat yang sebelumnya kan, itu yang dari peninggalan menteri sebelumnya kan gitu. Jadi ya memang ini, terjadi semacam perang politik kan di situ artinya kan gitu," tuturnya.

"Iya, (pegawai lama) itu kan harus dipindahkan, harus dimutasi harus juga digantilah, paling tidak diganti gitu," tambah dia.

Pejabat yang bertahun-tahun tak pernah dirotasi, kata Trubus, paling berpotensi merasa dirugikan, terutama bila posisi tersebut bersinggungan dengan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, atau pengawasan proyek infrastruktur.

Ia menyinggung persoalan yang belakangan muncul pada proyek Jalan Tol Jakarta-Cikampek II Elevated atau Tol MBZ sebagai contoh penyimpangan yang mesti dicegah agar tak terulang di masa kepemimpinan Dody.

Sinyal Perlawanan dari Pejabat Lama

Menurut Trubus, perombakan birokrasi bukan perkara yang cukup diselesaikan dengan kewenangan menteri semata. Dody perlu membentuk tim khusus untuk mengusut dugaan penyimpangan secara menyeluruh, hingga ke unit kerja paling bawah.

"Karena apa? Karena dia seorang menteri tentu harus membentuk tim khusus untuk membongkar semuanya. Karena kan harus dasarnya kan dasar bukti toh," jelas Trubus.

Keberadaan tim itu penting agar rotasi maupun penindakan pegawai punya dasar yang jelas — hasil pemeriksaan, evaluasi kinerja, dan bukti yang bisa dipertanggungjawabkan — bukan sekadar dugaan.

Tim khusus tersebut juga dapat dimanfaatkan untuk mengusut pola pengadaan dan pelaksanaan proyek, termasuk pola pemenang tender berulang, keterkaitan antarperusahaan, penggunaan subkontraktor, perubahan nilai kontrak, hingga kesesuaian kualitas pekerjaan.

Trubus menegaskan mafia infrastruktur jarang bergerak sendirian, melainkan bertahan lewat jaringan yang melibatkan pejabat, kontraktor, konsultan, broker proyek, sampai kekuatan politik.

"Mereka kan berlindung di balik ini toh. Jadi mafia-mafia itu juga ada aslinya mafia politik juga, infrastruktur itu. Jadi barangkali orang yang sama atau mereka punya link dengan ini, kan hubungan parpol tertentu juga gitu," ungkapnya.

Jaringan semacam itu, tambahnya, kerap sudah masuk sejak tahap perencanaan, dengan indikasi berupa kualitas bangunan yang cepat rusak meski belum lama digunakan.

Meski begitu, keberadaan mafia infrastruktur tetap harus dibuktikan lewat pemeriksaan dokumen pengadaan, aliran dana, hubungan antarperusahaan, serta keterlibatan pejabat yang memiliki kewenangan atas proyek terkait.

Trubus meyakini pembersihan di tubuh Kementerian PU bisa terwujud, asalkan ada kemauan politik yang kuat untuk menuntaskannya.

"Ini kan tergantung political will. Kalau mau diselesaikan artinya ya dibersih-bersih, bisa dilakukan pembersihan. Tinggal bagaimana Pak Dody mau menyelesaikan ini gitu," kata dia.

Dukungan Presiden Prabowo Subianto dinilai jadi penopang penting agar pembersihan tidak berhenti di tengah jalan saat menghadapi tekanan kelompok berkepentingan. Sebagai pembantu presiden, Dody diyakini sudah melaporkan persoalan internal kementeriannya kepada Prabowo.

"Ya mestinya Presiden mensupport itu kan gitu. Kan menteri itu kan pembantu Presiden. Ya berarti dia mestinya sudah sudah dapat dukungan. Cuman persoalan apakah harus terbuka ya tentu enggak lah, karena kan Presiden cukup mempercayakan kepada menterinya gitu," pungkas Trubus.