INDRAGIRIONE.COM — Jakarta – Pemerintah tengah merancang sistem baru penyaluran barang subsidi yang akan berpusat pada Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Wakil Menteri BUMN yang juga COO Danantara, Dony Oskaria, menyebut integrasi data penerima menjadi kunci utama agar bantuan tepat sasaran dan tidak bocor di tengah jalan.
Potensi Penghematan Negara Capai Rp 150 Triliun
Dony mengklaim kebocoran subsidi selama ini mencapai angka yang fantastis. Dengan sistem data tunggal (single data) yang sedang disiapkan, pemerintah memperkirakan bisa menekan kebocoran hingga Rp 150 triliun per tahun.
"Kami menargetkan kalau ini sudah terjadi nanti ada single data-nya, kebocoran subsidi itu akan berkurang. Tadi kita berdiskusi, kita sedang membuat tim antara saya, tim saya, tim Pak Purbaya, dan tim Menteri Koperasi, membangun nanti online system yang berdasarkan basis siapa yang berhak menerima subsidi," ujarnya di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu (9/9/2026).
Skema ini dinilai akan mengubah wajah distribusi barang bersubsidi yang selama ini kerap dinikmati pihak tidak berhak.
Kopdes Jadi Alat Kendali Harga Pangan
Selain menekan kebocoran, jaringan Kopdes yang menjangkau hingga pelosok desa akan difungsikan sebagai instrumen stabilisasi harga. Jika harga kebutuhan pokok seperti beras melonjak, pemerintah bisa langsung melakukan intervensi dengan mendistribusikan barang melalui koperasi di masing-masing desa.
"Kalau terjadi inflasi, orang main-mainin harga, kita punya distribution di seluruh desa. Misalkan harga beras naik, kita tinggal distribusikan khusus di seluruh Kopdes harga sekian, inflasi bisa kita tekan," terang Dony.
Memutus Jerat Rentenir dengan Kredit Bunga 8 Persen
Kopdes Merah Putih juga dirancang menjadi pusat layanan keuangan. Melalui kerja sama dengan PNM dan BRILink, koperasi ini akan menyediakan layanan tarik tunai, setor tunai, hingga penyaluran kredit dengan bunga maksimal 8 persen.
"Kita ingin memutus mata rantai rentenir di desa. PNM nanti akan membuka kantor di Koperasi Desa. Sekarang kan banyak saudara-saudara kita yang kena rentenir. Nanti dengan bunga 8 persen," ungkap Dony.
Dengan begitu, koperasi berperan ganda sebagai agen penyalur (distribution agent) sekaligus penagih pembayaran (collecting agent).
Kopdes Juga Jadi Titik Layanan Logistik dan Pos
Pemerintah tidak berhenti di sektor keuangan. Kopdes akan diintegrasikan dengan PT Pos Indonesia untuk menjadi agen logistik. Hal ini menyasar pelaku usaha mikro di desa yang selama ini kesulitan mengirim barang karena keterbatasan akses kurir.
"Sekarang kan eranya era online, yang berbisnis di desa, lalu bagaimana kalau ada order pick-up-nya? PT Pos Indonesia akan bekerja sama dengan seluruh Koperasi Desa menjadi channel untuk logistik," kata Dony.
Yang Perlu Diketahui Masyarakat Desa
Meski membawa sejumlah manfaat, skema ini masih dalam tahap penyiapan sistem dan pembentukan tim teknis. Belum ada kepastian jadwal implementasi di lapangan.
Masyarakat diimbau menunggu pengumuman resmi dari pemerintah daerah atau Kementerian Koperasi mengenai pembentukan Kopdes Merah Putih di wilayahnya. Informasi lebih lanjut dapat diakses melalui kanal resmi Kementerian Koperasi dan BP Danantara. Waspadai oknum yang mengatasnamakan program ini untuk meminta imbalan atau data pribadi.
