INDRAGIRIONE.COM — Ketahanan stok Pertalite menurun menjadi 16-18 hari setelah konsumen Pertamax berbondong-bondong beralih ke BBM bersubsidi yang harganya jauh lebih murah. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia memastikan kondisi pasokan masih di atas standar minimal, namun pemerintah diminta segera memperjelas aturan siapa yang berhak membeli Pertalite.
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat ketahanan stok Pertalite turun ke kisaran 16-18 hari. Penurunan terjadi bukan karena pasokan terganggu, melainkan karena lonjakan permintaan setelah konsumen beralih dari Pertamax ke BBM bersubsidi.
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyebut peralihan konsumsi dipicu selisih harga yang lebar. Harga Pertamax saat ini Rp 15.950 per liter, Pertamax Green Rp 19.150 per liter, dan Pertamax Turbo Rp 19.600 per liter. Sementara Pertalite masih Rp 10 ribu per liter karena disubsidi pemerintah.
"Karena harganya kan cukup berbeda, cukup ekonomis itu. Itu sebenarnya masalahnya," kata Bahlil kepada wartawan di Kementerian ESDM, Jumat (16/10/2026).
Stok Masih di Atas Standar Minimal
Bahlil menegaskan ketahanan stok 16-18 hari belum masuk kategori kekurangan. Menurut perkiraannya, stok Pertalite bisa kembali ke kisaran 20 hari dalam waktu sekitar sepekan.
"Mungkin untuk mencapai di angka 20 itu, ya kita butuh waktu seminggu. Seminggu selesai, tapi di 16 sampai 18 hari itu kan bukan berarti kita kekurangan standar minimal, nggak. Itu masih oke," ujarnya.
Pasokan BBM nonsubsidi dan BBM untuk kendaraan diesel juga dipastikan aman. Tidak ada persoalan berarti pada ketersediaan jenis BBM tersebut.
Pemicu Utama: Disparitas Harga
Anggota Dewan Energi Nasional (DEN) Satya Widya Yudha menilai penurunan ketahanan stok Pertalite adalah konsekuensi tingginya permintaan akibat selisih harga yang besar. Perpindahan konsumsi disebutnya sebagai respons rasional masyarakat.
"Penurunan ketahanan Pertalite ini pada dasarnya adalah reaksi rasional konsumen terhadap disparitas harga yang sangat besar," ujar Satya saat dihubungi Rakyat Merdeka, Jumat (16/10/2026) malam.
Satya memperkirakan peralihan konsumsi terus berlangsung selama disparitas harga masih lebar. Pemerintah perlu memperjelas aturan penerima BBM bersubsidi agar penyaluran tepat sasaran dan tidak memicu gejolak di masyarakat.
