INDRAGIRIONE.COM — Pemerintah berencana mengubah skema subsidi dari barang menjadi transfer dana tunai langsung kepada masyarakat, dengan integrasi data penerima ditargetkan tuntas akhir 2026. Perubahan ini akan menyasar penerima bantuan sosial yang datanya tengah dipadankan lintas kementerian dan lembaga. Penyaluran dengan data baru direncanakan mulai kuartal pertama 2027, bergantung pada keberhasilan proses pemadanan data.
Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah, Luhut Binsar Pandjaitan, menyatakan pemerintah berencana mengubah skema penyaluran subsidi yang selama ini diberikan dalam bentuk barang menjadi transfer dana tunai langsung kepada masyarakat. Rencana tersebut, menurut Luhut, sudah dilaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto.
Luhut menyampaikan hal itu dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Sosial, Jakarta Pusat, Kamis (1/9/2026). Ia tidak menyampaikan bagaimana tanggapan Presiden Prabowo atas rencana tersebut.
"Nanti ke depan, kita ini dalam over time, mungkin dalam 1-2 tahun ke depan, subsidi itu akan kita, saya sudah lapor Presiden, tidak lagi pada barang. Langsung pada manusia, jadi cash," kata Luhut.
Apa yang Berubah dari Skema Subsidi
Selama ini subsidi disalurkan dalam bentuk barang, misalnya bantuan pangan atau program lain yang diterima penerima manfaat dalam wujud non-tunai. Rencana pemerintah mengarahkan skema itu menjadi transfer dana tunai langsung ke penerima.
Perubahan ini belum menyentuh besaran nominal, jumlah penerima, maupun jadwal pencairan tahap berikutnya. Informasi soal angka-angka tersebut belum diumumkan dalam konferensi pers tersebut.
Integrasi Data Lintas Kementerian
Pemerintah tengah melakukan digitalisasi dan penyatuan data lintas sektor dengan memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) untuk data Perlinsos digital. Proses ini menjadi dasar penentuan siapa yang berhak menerima bantuan.
Data yang dipadankan mencakup data kependudukan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) di bawah Kementerian Dalam Negeri, data kepemilikan tanah dari Kementerian ATR/BPN, hingga data kepemilikan kendaraan di Polri.
Menurut Luhut, proses pemadanan data lintas kementerian dan lembaga itu tuntas pada akhir 2026. Daftar penerima bantuan sosial setelahnya akan bersumber dari hasil pemadanan data yang dibantu AI tersebut.
Kapan Bansos dengan Data Baru Dibagikan
Penyaluran bantuan sosial dengan data hasil integrasi direncanakan mulai kuartal pertama 2027. Namun, Luhut menegaskan jadwal itu bergantung pada keberhasilan proses pemadanan data hingga akhir tahun.
"2027 kita bagi bansos. Kita akan mencoba kuartal pertama tahun depan kita bagi bansos, tapi itu subject kepada keberhasilan kita sampai akhir tahun," ujar Luhut.
Artinya, tahun depan daftar penerima bantuan sosial akan bersumber dari hasil pemadanan data lintas sektor. Penerima yang datanya tidak cocok atau tidak terverifikasi berpotensi tidak masuk dalam daftar baru.
Yang Perlu Dicermati Penerima Bansos
Perubahan skema ini masih berupa rencana dan belum diikuti pengumuman resmi soal nominal, syarat, maupun mekanisme pencairan. Masyarakat yang saat ini terdaftar sebagai penerima bantuan sosial disarankan memastikan data kependudukan, kepemilikan aset, dan status keluarga mereka akurat di instansi terkait.
Data yang tidak mutakhir berisiko membuat penerima tercoret dari daftar saat pemadanan lintas kementerian dan lembaga selesai. Karena itu, perbarui data di Dukcapil dan pastikan tidak ada perbedaan informasi antara dokumen kependudukan dan data lain yang terhubung.
Untuk informasi resmi soal jadwal, besaran, dan cara penyaluran, masyarakat dapat memantau kanal Kementerian Sosial serta aplikasi dan situs resmi pemerintah. Waspadai pihak yang mengaku bisa memasukkan nama ke daftar penerima dengan imbalan uang, karena proses penetapan penerima dilakukan melalui data resmi, bukan lewat perantara.
