Belanja online memudahkan masyarakat membeli barang, tetapi kemudahan itu juga membuka kemungkinan kesalahan pengiriman. Konsumen bisa memesan sepatu tetapi menerima tas, membeli satu barang tetapi menerima dua, atau tiba-tiba menerima paket yang tidak pernah dipesan.
Dalam situasi seperti itu, muncul pertanyaan: jika barang sudah telanjur sampai ke rumah, bolehkah langsung digunakan? Jawabannya tidak selalu. Fakta bahwa sebuah barang telah berada dalam penguasaan seseorang tidak otomatis berarti hak milik atas barang tersebut telah berpindah kepadanya. Dalam transaksi jual beli, konsumen pada dasarnya berhak memperoleh barang sesuai dengan yang diperjanjikan.
Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memberikan hak kepada konsumen untuk mendapatkan barang sesuai nilai tukar, kondisi, dan jaminan yang dijanjikan. Konsumen juga berhak memperoleh penggantian apabila barang yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian.
Prinsip yang sama terlihat dalam perdagangan elektronik. Pasal 64 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik mewajibkan pelaku usaha memastikan kesesuaian barang yang dikirim dengan transaksi yang telah disepakati. Apabila konsumen membeli handphone tipe tertentu tetapi menerima tipe lain, secara hukum masalah tersebut pertama-tama merupakan kesalahan pemenuhan prestasi oleh penjual. Konsumen dapat menghubungi penjual atau platform dan meminta barang yang sesuai.
Persoalan menjadi berbeda apabila konsumen menerima barang yang sebenarnya bukan miliknya. Misalnya, seseorang memesan kaos seharga Rp 150 ribu, tetapi penjual keliru mengirimkan handphone seharga Rp10 juta. Nama penerima benar, alamat juga benar, tetapi jelas barang tersebut bukan barang yang dibeli.
Dalam hukum perdata, cara berpikir bahwa barang yang sudah sampai di rumah otomatis menjadi milik penerima tidak tepat. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenal prinsip mengenai pembayaran atau penyerahan yang tidak terutang. Pasal 1359 menyatakan bahwa sesuatu yang telah dibayarkan tanpa diwajibkan untuk itu pada dasarnya dapat dituntut kembali. Pasal 1360 menyatakan bahwa orang yang menerima sesuatu yang sebenarnya tidak harus diberikan kepadanya wajib mengembalikannya kepada pihak yang memberikannya.
Walaupun ketentuan tersebut tidak secara khusus dibuat untuk kasus paket belanja online, prinsipnya sama, yakni kesalahan pengiriman tidak otomatis mengubah barang milik orang lain menjadi milik penerima. Oleh karena itu, jika konsumen mengetahui dengan jelas bahwa barang tersebut salah kirim, langkah paling aman adalah tidak langsung menggunakannya. Konsumen dapat menghubungi penjual atau platform, menjelaskan bahwa barang yang diterima tidak sesuai, kemudian menyimpan barang tersebut dalam kondisi sebagaimana saat diterima sampai terdapat petunjuk mengenai pengembaliannya. Hal ini penting terutama apabila barang bernilai tinggi.
Misalnya, seseorang mengetahui bahwa laptop yang diterimanya sebenarnya merupakan barang milik pembeli lain. Ia kemudian membuka kemasan, menggunakan laptop tersebut selama beberapa minggu, bahkan menjualnya kepada orang lain. Dalam kondisi seperti itu, persoalannya tidak lagi sesederhana kesalahan pengiriman dari penjual. Perilaku penerima juga dapat menimbulkan persoalan hukum karena ia telah mengetahui bahwa barang tersebut bukan haknya.
KUHPerdata membedakan posisi penerima yang beritikad baik dengan penerima yang beritikad buruk. Pasal 1362 mengatur konsekuensi lebih berat bagi orang yang dengan itikad buruk menerima sesuatu yang sebenarnya tidak harus diberikan kepadanya, termasuk kewajiban pengembalian serta kemungkinan tanggung jawab terhadap penyusutan atau kerugian tertentu. Unsur pengetahuan menjadi penting. Jika seseorang menerima paket dan mengira barang tersebut memang bagian dari pesanannya, lalu baru mengetahui adanya kesalahan, situasinya berbeda dengan orang yang sejak awal mengetahui barang itu jelas bukan miliknya tetapi tetap sengaja menggunakannya.
Namun tanggung jawab juga tidak boleh seluruhnya dibebankan kepada konsumen. Kesalahan pengiriman pada dasarnya berasal dari proses pemenuhan kewajiban pelaku usaha. Dalam transaksi elektronik, penjual mempunyai kewajiban memastikan kesesuaian barang yang dikirim. Konsumen yang menerima barang salah tidak seharusnya dibebani biaya tambahan akibat kesalahan yang bukan berasal darinya. Misalnya penjual meminta konsumen mengirim kembali barang menggunakan jasa kurir. Biaya pengembalian semestinya tidak begitu saja dibebankan kepada konsumen ketika kesalahan berasal dari pihak penjual. Mekanisme pengembalian idealnya diatur melalui sistem retur yang disediakan penjual atau platform.
Konsumen juga sebaiknya tidak mengirim barang kepada alamat yang diberikan secara sembarangan melalui pesan pribadi tanpa memastikan bahwa pihak yang meminta memang penjual atau pihak platform yang sah. Dalam transaksi marketplace, prosedur retur resmi biasanya lebih aman karena meninggalkan rekam jejak elektronik. Ketika menerima barang yang tidak sesuai, konsumen sebaiknya mendokumentasikan kondisi paket, label pengiriman, isi barang, serta komunikasi dengan penjual. Video pembukaan paket atau foto saat barang diterima dapat membantu apabila kemudian muncul perselisihan mengenai barang apa yang sebenarnya dikirim.
Dokumentasi tersebut bukan berarti konsumen harus selalu mencurigai penjual. Dalam transaksi digital, bukti sederhana dapat mencegah perdebatan panjang. Persoalan lain muncul ketika penjual tidak pernah merespons. Misalnya konsumen sudah menghubungi penjual beberapa kali dan melaporkan salah kirim melalui platform, tetapi tidak mendapatkan jawaban. Tidak ada aturan sederhana yang menyatakan bahwa barang otomatis berubah menjadi milik konsumen setelah penjual tidak merespons selama sekian hari.
Untuk barang bernilai tinggi, langkah paling hati-hati adalah tetap menyimpan bukti bahwa konsumen telah berusaha memberitahukan kesalahan tersebut dan tidak tergesa-gesa memperlakukan barang sebagai miliknya. Situasi juga harus dibedakan dari barang promosi atau hadiah yang memang sengaja dikirim oleh pelaku usaha. Jika penjual secara jelas menyatakan bahwa barang tambahan merupakan bonus, maka tidak ada kewajiban mengembalikannya. Persoalannya terletak pada dasar penyerahan barang tersebut. Jika memang hadiah, barang dapat digunakan. Jika merupakan barang yang dipesan, konsumen berhak menggunakannya. Tetapi jika jelas merupakan kesalahan pengiriman, penerima tidak seharusnya langsung menganggap barang tersebut sebagai keuntungan tak terduga.
Dari sisi pelaku usaha, kasus salah kirim menjadi pengingat bahwa perlindungan konsumen tidak hanya berbicara mengenai barang rusak. Kesalahan logistik juga merupakan bagian dari tanggung jawab bisnis. PP Nomor 80 Tahun 2019 secara tegas mewajibkan pelaku usaha memastikan barang yang dikirim sesuai dengan kesepakatan transaksi. Pelaku usaha harus menyediakan mekanisme pengaduan dan pengembalian barang yang sederhana. Konsumen tidak seharusnya dipaksa menghabiskan banyak waktu, biaya, dan tenaga untuk memperbaiki kesalahan yang berasal dari sistem penjual.
Menerima barang salah kirim tidak berarti konsumen otomatis menjadi pemiliknya. Hukum perlindungan konsumen melindungi hak pembeli untuk memperoleh barang yang sesuai pesanan, tetapi perlindungan tersebut bukan alasan untuk mengambil keuntungan dari kesalahan pihak lain. Prinsip sederhananya adalah jika kita tahu barang itu bukan barang yang seharusnya kita terima, jangan langsung digunakan, dijual, atau dialihkan. Laporkan kesalahan tersebut dan berikan kesempatan kepada penjual untuk memperbaikinya.