Pencarian

IEU-CEPA Buka Kuota CPO Bebas Bea 1,9 Juta Ton, UMKM Ikut Dipermudah

Minggu, 22 November 2026 • 06:41:31 WIB
IEU-CEPA Buka Kuota CPO Bebas Bea 1,9 Juta Ton, UMKM Ikut Dipermudah
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memaparkan isi perjanjian IEU-CEPA dalam konferensi pers virtual, Sabtu (21/11/2026).

INDRAGIRIONE.COM — Kuota ekspor crude palm oil (CPO) bebas bea keluar ke Uni Eropa ditetapkan 1,9 juta ton setelah Indonesia dan Uni Eropa meneken IEU-CEPA. Angka itu masih akan naik bertahap sampai batas tertinggi pada tahun ke-9 perjanjian berlaku. Bagi UMKM, dokumen ekspor kini bisa diurus sendiri lewat pernyataan asal barang.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto membeberkan isi perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Uni Eropa (IEU-CEPA) dalam konferensi pers virtual, Sabtu (21/11/2026). Selain kuota CPO, ia menyoroti kemudahan dokumen ekspor bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Penandatanganan IEU-CEPA dan Investment Protection Agreement (IPA) sendiri sudah dilakukan Airlangga bersama European Commissioner for Trade Maroš Šef?ovi?.

Perjanjian ini jadi jalan masuk produk unggulan Indonesia ke pasar Eropa, sekaligus pintu bagi investasi asing ke sektor-sektor strategis. Pemerintah menargetkan perjanjian berlaku penuh pada 2027.

Kuota CPO Naik Bertahap Sampai Tahun Ke-9

Untuk CPO dan minyak kelapa sawit, Indonesia mendapat kuota bebas bea keluar sebesar 1,9 juta ton dan 140 ribu ton. Airlangga menyebut kuota itu tidak langsung mentok di angka tersebut.

"Kemudian kebijakan kuota bebas bea keluar untuk CPO dan minyak sawit sebesar 1,9 juta ton dan 140 ribu ton dan kuota ini akan naik secara bertahap hingga batas tertinggi di tahun ke-9," ujarnya.

Skema bertahap ini memberi pelaku industri waktu menyesuaikan kapasitas produksi dan rantai pasok. Bagi petani sawit, kepastian serapan ekspor ke Eropa berarti harga tandan buah segar berpeluang lebih stabil.

UMKM Bisa Urus Dokumen Ekspor Sendiri

Pelaku UMKM yang ingin mengekspor produk buatannya mendapat kelonggaran administratif. Mereka dapat memakai pernyataan asal barang secara mandiri atau Surat Keterangan Asal (SKA), tanpa harus bergantung pada pihak ketiga.

"UMKM Indonesia dapat menggunakan pernyataan asal barang secara mandiri atau SKA agar pengurusan dokumen ekspor lebih cepat dan bisa memanfaatkan situs web UMKM dan basis data tarif berbasis pos HS di bawah IEU-CEPA," kata Airlangga.

Ada juga situs web khusus UMKM dan basis data tarif berbasis pos HS yang bisa dipakai untuk mengecek tarif masuk. Dua fasilitas ini memangkas waktu dan biaya pengurusan dokumen yang selama ini jadi hambatan utama eksportir kecil.

90,4 Persen Tarif ke Eropa Langsung Nol Persen

Dari seluruh pos tarif Indonesia ke pasar Uni Eropa, 90,4 persen langsung menikmati bea masuk nol persen begitu perjanjian berlaku. Sebanyak 8,37 persen pos tarif lain turun bertahap dalam rentang 3 hingga 15 tahun, atau lewat skema kuota tarif (tariff rate quota/TRQ).

Akses preferensial ini menyasar produk unggulan seperti alas kaki, tekstil, dan komoditas olahan. Di sisi lain, modal dan teknologi ramah lingkungan dari Eropa diharapkan mendorong pembangunan pabrik pengolahan di dalam negeri dan membuka lapangan kerja baru.

"IEU-CEPA membuka pintu gerbang bagi produk unggulan nasional ke pasar Eropa sekaligus menarik investasi berkualitas ke sektor-sektor strategis Indonesia," ucap Airlangga usai penandatanganan.

Ratifikasi Dikejar agar Berlaku Penuh 2027

Setelah diteken, kedua pihak masih harus menempuh ratifikasi dan menyelesaikan prosedur hukum domestik masing-masing. Pemerintah dan pelaku usaha juga menyiapkan aturan pelaksana secara paralel agar manfaat perjanjian cepat terasa di lapangan.

"Langkah berikutnya adalah memastikan proses ratifikasi dan aturan pelaksana berjalan tepat waktu agar daya saing ekonomi kita semakin melesat," ungkap Airlangga.

Bagi Indonesia, IEU-CEPA memperluas pasar ekspor yang selama ini terkonsentrasi ke Asia dan Amerika Serikat. Bagi Uni Eropa, perjanjian ini membuka akses bahan baku sawit dan produk olahan dari negara produsen terbesar dunia. Kedua pihak tinggal membuktikan komitmen ratifikasi agar target berlaku penuh 2027 tidak mundur.

Sumber: liputan6.com

Follow www.indragirione.com

Add this site to your preferred sources on Google

Add to preferred sources
Bagikan

Berita Lainnya

Indeks

Pilihan

Indeks

Berita Terkini

Indeks