INDRAGIRIONE.COM — Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) mencatat 30 provinsi mengalami over kuota solar subsidi jenis JBT per 31 Oktober 2026, dengan realisasi 88,02% dari proyeksi normal 83%. Daerah operasional pertambangan dan perkebunan menjadi penyumbang konsumsi terbesar. Pemerintah menambah kuota 7,8% dari 18,64 juta kiloliter menjadi 20,27 juta kiloliter.
BPH Migas melaporkan kelebihan realisasi kuota solar subsidi Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu (JBT) terjadi di 30 provinsi. Kepala BPH Migas Wahyudi Anas menyebut lonjakan konsumsi terkonsentrasi di wilayah operasional pertambangan dan perkebunan.
Realisasi kuota solar subsidi per 31 Oktober 2026 mencapai 88,02%. Proyeksi konsumsi normal seharusnya hanya 83% pada periode yang sama. Selisih sekitar 5 poin persentase itu menandakan penyerapan berjalan lebih cepat dari perencanaan.
Penyebab Konsumsi Solar Subsidi Melonjak
Wahyudi menjelaskan peralihan konsumsi dari solar nonsubsidi menjadi pemicu utama. Harga solar nonsubsidi yang naik membuat sebagian pengguna beralih ke JBT bersubsidi.
"Per provinsi ini untuk Solar ini 30 Provinsi itu over kuota semua dan jumlahnya signifikan, dan rata-rata daerah tambang. Ini mohon maaf sama perkebunan ya kondisinya demikian," kata Wahyudi dalam Rapat Kerja dengan Komite II DPD, dikutip Selasa (10/11/2026).
Konsumsi harian solar subsidi ikut merangkak. Semula sekitar 50.000 kiloliter per hari, kini mencapai 59.000 kiloliter per hari.
Tambahan Kuota 2026: 18,64 Juta KL Jadi 20,27 Juta KL
Kuota JBT solar 2026 resmi ditambah 7,8% dari alokasi awal 18,64 juta kiloliter menjadi 20,27 juta kiloliter. Tambahan sekitar 1,63 juta kiloliter itu sudah disetujui Menteri ESDM dan Menko.
"Jadi ada tambahan konsumsinya dan semula 18, 64 juta kiloliter menjadi 20,27 juta kiloliter. Ini artinya pemerintah sudah menyetujui melalui dari Menteri ESDM dan kemudian Menko yang telah ditetapkan," tutur Wahyudi.
Siapa yang Terdampak Over Kuota
Dampak over kuota tidak dirinci per provinsi dalam rapat tersebut. Yang ditegaskan, 30 provinsi mengalami kelebihan realisasi dan volumenya cukup besar.
Kelompok pengguna JBT solar meliputi angkutan umum, kendaraan pengangkut barang, dan sektor usaha kecil. Di daerah tambang dan perkebunan, konsumsi solar bersubsidi umumnya terpakai untuk operasional kendaraan angkut dan alat produksi.
BPH Migas belum merilis daftar lengkap 30 provinsi yang over kuota. Informasi resmi per wilayah dapat diakses melalui kanal BPH Migas dan Kementerian ESDM.
Cara Pemerintah Menyesuaikan Alokasi
BPH Migas menyiapkan realokasi kuota dari wilayah dengan realisasi rendah ke wilayah yang realisasinya tinggi. Langkah ini dilakukan atas arahan Kementerian ESDM.
"Intinya sebenarnya di sana, tetapi BPH terus di-support dari Kementerian ESDM untuk melakukan penyesuaian-penyesuaian alokasi apabila memang alokasi negara sampai dengan saat ini ada potensi kurang dari yang ditetapkan APBN," ucap Wahyudi.
Penyesuaian bersifat administratif antarwilayah, bukan penambahan alokasi nasional di luar yang sudah ditetapkan. Artinya, provinsi dengan serapan rendah bisa kehilangan sebagian jatahnya untuk menutup kekurangan daerah lain.
Yang Perlu Dipantau Pengguna Solar Subsidi
Pembeli solar bersubsidi di daerah tambang dan perkebunan perlu mencermati ketersediaan di SPBU. Realokasi bisa mengubah pasokan harian di wilayah tertentu.
Pengguna juga diimbau tidak menimbun atau memindahkan solar bersubsidi ke kendaraan yang tidak berhak. Praktik itu mempercepat habisnya kuota dan berisiko sanksi.
Pengaduan soal penyaluran solar subsidi bisa disampaikan ke kanal resmi BPH Migas dan Kementerian ESDM. Waspadai pihak yang menjanjikan tambahan jatah solar dengan biaya tertentu—penyaluran JBT tidak dipungut biaya perantara.
