METI Dorong Target PLTS 100 GWp, Tegaskan Program Bukan Sekadar Tambah Listrik

Ketua Umum METI Norman Ginting menyampaikan target PLTS 100 GWp harus berdampak pada penguatan industri dan lapangan kerja.
Penulis: Fajar
Kamis, 27 Agustus 2026 | 09:30:01 WIB

INDRAGIRIONE.COM — Ketua Umum METI Norman Ginting mengatakan target ambisius pemerintah membangun pembangkit listrik tenaga surya berkapasitas 100 gigawatt peak (GWp) dalam tiga tahun harus menghasilkan dampak ekonomi yang lebih luas. Ia menekankan program ini perlu dirancang untuk memperkuat industri nasional, membuka lapangan kerja, serta mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil.

"Program ini harus menghasilkan kapasitas listrik bersih, memperkuat industri nasional, membuka lapangan kerja, mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat," ujar Norman dalam rilisnya, Rabu (26/8).

Empat Prasyarat Agar Target 17 GWp Tahap Awal Terealisasi

Pemerintah menargetkan pembangunan PLTS 100 GWp dalam tiga tahun, dengan tahap awal mencapai 17 GWp. METI menilai target awal tersebut menjadi ujian kredibilitas bagi seluruh pemangku kepentingan di sektor ketenagalistrikan nasional.

Menurut Norman, tanpa persiapan yang matang, target tersebut berisiko hanya menjadi angka di atas kertas. Beberapa prasyarat utama yang harus segera disiapkan meliputi:

  • Peta jalan yang jelas dan kepastian regulasi agar investor memiliki panduan investasi jangka panjang.
  • Kesiapan jaringan listrik untuk menyerap pasokan energi surya yang bersifat intermiten.
  • Sistem penyimpanan energi (baterai) untuk menjaga stabilitas pasokan saat matahari tidak bersinar.
  • Skema pembiayaan yang bankable serta penguatan industri panel surya dan baterai dalam negeri.

Pilot Project di Batam Buktikan PLTS Dorong Ekonomi Produktif

METI menyoroti pengoperasian PLTS Pulau Sembur di Batam sebagai contoh konkret manfaat langsung energi surya bagi masyarakat. Pembangkit berkapasitas 1 MWp yang dilengkapi sistem penyimpanan energi 1 MWh itu tidak hanya menerangi rumah warga, tetapi juga menghidupkan kegiatan produktif nelayan setempat.

Listrik dari PLTS tersebut kini menggerakkan mesin pembuat es (ice maker) dan fasilitas cold storage untuk menyimpan hasil tangkapan ikan. Sebelumnya, nelayan di pulau terpencil harus bergantung pada pasokan es dari Batam yang memakan biaya transportasi tinggi dan waktu pengiriman lama.

Bersamaan dengan pengoperasian PLTS, dilakukan pula uji coba perahu nelayan berbasis baterai listrik. Inovasi ini dinilai berpotensi menurunkan konsumsi dan biaya bahan bakar minyak (BBM) yang selama ini menjadi salah satu komponen pengeluaran terbesar nelayan.

Penggunaan motor listrik pada perahu juga mengurangi emisi, menekan kebisingan, serta memutus ketergantungan terhadap distribusi BBM ke pulau-pulau kecil. Model pengembangan seperti ini yang diharapkan METI bisa direplikasi di wilayah pesisir lain di Indonesia.

Transformasi Ketenagalistrikan Butuh Integrasi Hulu-Hilir

Norman mengingatkan bahwa program PLTS 100 GWp tidak bisa berjalan sendiri. Ia menekankan perlunya integrasi antara pembangunan pembangkit, industri manufaktur pendukung, dan infrastruktur jaringan transmisi secara simultan.

Jika hanya fokus pada pembangunan fisik pembangkit tanpa diiringi penguatan industri komponen dalam negeri, maka manfaat ekonomi dari program ini akan bocor ke luar negeri melalui impor panel surya dan baterai. Padahal, salah satu tujuan utama program ini adalah menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat Indonesia.

METI berharap pemerintah segera merinci mekanisme pendanaan dan skema insentif bagi investor yang bersedia membangun rantai pasok manufaktur surya di dalam negeri. Kepastian ini dinilai krusial untuk menarik minat swasta berpartisipasi dalam program jangka panjang tersebut.

Reporter: Fajar