Komisi IV DPR: Petani Lahan di Bawah Setengah Hektar Sulit Hidup Layak

INDRAGIRIONE.COM — Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Hanan A. Rozak menilai skala usaha tani di Jawa yang rata-rata di bawah setengah hektar tidak lagi mampu menutup biaya hidup petani. Persoalan itu diperparah pergeseran pola pengeluaran desa yang kini mencakup listrik, pulsa, dan biaya sekolah anak. Tanpa transformasi skala ekonomi, kesejahteraan petani kecil sulit terangkat meski subsidi terus dikucurkan.

Komisi IV DPR RI menyoroti kesejahteraan petani kecil yang dinilai masih jauh dari layak. Hanan menyampaikan hal itu dalam Diskusi Publik Agripulse di sebuah restoran di Jakarta Selatan, Rabu (21/10), dengan menempatkan luas lahan sebagai akar persoalan.

Lahan Sempit Jadi Akar Ketimpangan

Hanan menyebut keterbatasan luas lahan sebagai kendala terbesar petani kecil untuk mencapai kesejahteraan. Di Jawa, banyak petani hanya menggarap lahan di bawah setengah hektar.

"Ini persoalannya, ini enggak sederhana. Karena petani kita ini ya kalau ditanya apa itu petani, ya orang yang punya lahan, kalau di Jawa ini di bawah setengah hektar misalnya, ya," ujar Hanan.

Skala usaha tani sekecil itu, menurut dia, tidak cukup menutup beban dan kebutuhan hidup yang terus naik. Hanan mempertanyakan keberlanjutan hidup petani jika hanya mengandalkan hasil dari lahan sempit dengan tanggungan keluarga yang besar.

"Punya lahan cuma sedikit. Pertanyaannya, dengan lahan seluas itu apa cukup dengan anak jumlah sekian? Hayo, kan? Berarti apa? Ini harus ada transformasi, skala ekonominya harus dipenuhi," ungkapnya.

Beban Hidup Desa Kini Tak Lagi Sekadar Pangan

Pola pengeluaran masyarakat desa bergeser drastis. Kebutuhan dasar petani kini mencakup biaya energi hingga teknologi informasi, bukan hanya pangan.

"Bayangin, pengeluaran sekarang ini, ya. Listrik bayar, pulsa kan, telepon mahal tuh, ini HP ini luar biasa. Belum yang lain-lainnya, anak sekolah. Apa cukup dengan luas lahan setengah hektar untuk dia bisa hidup istilahnya normal gitu, ya?" kata Hanan.

Dengan struktur biaya seperti itu, hasil panen dari lahan sempit cepat terserap kebutuhan konsumsi. Petani pun kehilangan ruang untuk menabung atau berinvestasi pada alat produksi.

Regenerasi Petani Terancam

Skala ekonomi yang miskin berdampak lanjutan pada krisis regenerasi sektor pertanian. Hanan mencatat rata-rata usia petani Indonesia sudah tergolong tua, menyentuh 48 tahun ke atas.

"Kalau tidak salah umur petani ini sudah 48 tahun ke atas, ya, rata-ratanya. Jangan-jangan udah mendekati 50 tahun sekarang. Sehingga tenaga untuk berusaha untuk di lahan pertanian itu sudah sangat terbatas. Perlu mesin-mesin," tuturnya.

Keterbatasan fisik petani usia lanjut tidak diimbangi masuknya tenaga muda. Produktivitas pun terancam jika modernisasi tidak diterapkan secara berkelanjutan.

DPR Minta Kebijakan Sosial-Ekonomi Jalan Paralel

Komisi IV DPR mendorong pemerintah tidak hanya berfokus pada capaian angka produksi dan pemenuhan teknis pertanian. Kebijakan sosial-ekonomi yang meningkatkan pendapatan dan daya beli petani dinilai sama penting.

"Kebijakannya paralel. Bukan hanya urusan teknis teknologi, tetapi kebijakan-kebijakan sosial ekonomi diperhatikan. Contoh, HPP (Harga Pembelian Pemerintah). HPP membela petani. Petani sekarang, sumringah," tegas Hanan.

Bagi pelaku usaha di sektor pangan, sorotan ini menjadi sinyal bahwa dukungan harga dan modernisasi alat pertanian akan terus menjadi agenda pengawasan DPR. Kepastian kebijakan HPP dan akses mesin pertanian jadi dua hal yang layak dicermati dalam pembahasan anggaran Kementan berikutnya.