Zulfan: BBM Satu Harga di Bengkalis Tunggu Eksekusi Pertamina

INDRAGIRIONE.COM, BENGKALIS — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bengkalis melalui Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagprin) telah membahas penerapan BBM satu harga di tujuh kecamatan bersama BPH Migas dan Pertamina.

Hal itu disampaikan Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bengkalis, Zulfan, kepada wartawan di ruang kerjanya, Senin (09/11/2026). Menurut Zulfan, BBM satu harga ini tinggal menunggu eksekusi oleh Pertamina.

Beberapa desa telah ditetapkan Disdagprin untuk dibentuk penyalur oleh Pertamina. Untuk Kecamatan Bengkalis, lokasinya di Desa Ketam Putih dan Palkun. Kecamatan Bantan di Desa Bantan Air dan Desa Muntai. Kecamatan Rupat di Desa Pancur Jaya dan Pangkalan Nyiri. Kecamatan Rupat Utara di Desa Titi Akar dan Desa Kadur.

Selanjutnya Kecamatan Siak Kecil di Desa Bandar Jaya dan Koto Raja. Kecamatan Bandar Laksamana di Desa Api-Api dan Tanjung Leban. Kecamatan Talang Muandau di Desa Serai Wangi, Tasik Serai, dan Desa Beringin.

Zulfan mengatakan skema yang akan dilakukan Pertamina adalah membentuk penyalur di desa yang telah ditetapkan dengan harga BBM sama dengan harga di SPBU.

"Pertamina yang menyalurkan langsung ke penyalur yang sudah ditunjuk. Harga jualnya sama dengan harga SPBU," kata Zulfan.

Zulfan mengapresiasi aksi demonstrasi mahasiswa ke DPRD terkait tata kelola BBM di Pulau Bengkalis dan Rupat yang dinilai masih bermasalah. Menurut Zulfan, penyampaian massa mahasiswa itu hal yang wajar. Aksi mahasiswa tersebut, katanya, sudah dikirim ke BPH Migas dan Pertamina agar BBM satu harga secepatnya diterapkan di Bengkalis dan Rupat.

Zulfan juga menyanggah bahwa dirinya menunjuk-nunjuk mahasiswa saat berdialog. Menurutnya, ia menjelaskan peraturan BPH Migas dan Pertamina dengan gestur tubuh, bukan menunjuk-nunjuk.

"Saya menjelaskan dengan gestur tubuh saat aturan BPH Migas dan Pertamina bukan menunjuk," kata Zulfan.

Zulfan menjelaskan BPH Migas mengeluarkan aturan terbaru terkait tata kelola BBM dengan aplikasi Xstar. Sejak tahun lalu, pihaknya telah mensosialisasikan OPD yang berwenang mengeluarkan aplikasi Xstar.

Namun, untuk Pulau Bengkalis dan Rupat, penerapan Xstar belum berjalan lancar karena jumlah SPBU masih kurang dan berjarak puluhan kilometer dari beberapa desa. Karena itu, Disdagprin mengusulkan ke BPH Migas dan Pertamina agar menerapkan BBM satu harga. (Rudi)