Inhil -  Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir mengikuti Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Inflasi Daerah (Rakornis PID) yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri pada Senin, 2 Desember 2025. Pada kegiatan tersebut, Bupati Indragiri Hilir H. Herman, SE, MT diwakili oleh Asisten II Setda Inhil, Dwi Budianto. Selasa 2 Desember 2025

Rakornis yang dilaksanakan secara virtual ini menghadirkan kementerian/lembaga terkait, pemerintah provinsi, kabupaten/kota, serta Bank Indonesia untuk mengevaluasi perkembangan inflasi nasional sekaligus memperkuat langkah pengendalian inflasi hingga akhir tahun.

Berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi nasional pada November 2025 tercatat 0,17 persen (mtm) dengan inflasi tahunan mencapai 2,72 persen (yoy). Angka ini menunjukkan inflasi yang relatif terkendali dibandingkan bulan sebelumnya.

Komoditas emas perhiasan menjadi penyumbang inflasi tertinggi dengan inflasi 3,99 persen (mtm) dan andil 0,08 persen, yang telah mengalami tren kenaikan selama 27 bulan berturut-turut.

Dalam pemaparannya, Kemendagri menjelaskan bahwa terdapat 99 daerah yang mengalami inflasi dan 51 daerah mengalami deflasi pada November 2025. Berbagai faktor seperti pasokan pangan, kelancaran distribusi, dan perkembangan 
Rakornis juga membahas perkembangan Program 3 Juta Rumah yang menjadi salah satu prioritas nasional. Isu yang mengemuka antara lain dukungan anggaran, percepatan pendataan perumahan, serta kepatuhan daerah terhadap SKB 3 Menteri terkait pembebasan BPHTB bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Melalui kegiatan ini, pemerintah pusat meminta pemerintah daerah memperkuat langkah-langkah pengendalian inflasi, di antaranya:

1. Meningkatkan kerja sama antardaerah untuk memastikan ketersediaan pasokan pangan.

2. Menjaga kelancaran distribusi dan transportasi, khususnya menjelang hari besar keagamaan dan Tahun Baru.

3. Memperkuat peran TPID dalam pemantauan komoditas strategis.

4. Melakukan percepatan pelaporan harga untuk mendukung kebijakan yang responsif.