Rp65 Miliar untuk Plesiran DPRD Riau ke Luar Negeri, Bisa untuk Apa Saja?

Foto

Indragirione.com - Seolah menjadi kegiatan rutinitas tahunan, anggota DPRD Provinsi Riau kembali berencana melakukan kunjungan kerja ke luar negeri.

Tahun 2019 ini para wakil rakyat akan mengunjungi Australia, Amerika Serikat dan beberapa negara lainnya.

Untuk menunjang kegiatan tersebut, biaya yang dialokasikan adalah sebesar Rp 16 Miliar.

Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Riau mengatakan, berdasarkan laporan keuangan pemerintah daerah, selama periode 2015-2018, Anggota DPRD Riau telah menghabiskan anggaran sebesar Rp49,1 Miliar untuk plesiran ke luar negeri.

Bahkan setiap tahun biaya yang digunakan DPRD untuk ke luar negeri semakin meningkat.



Pada tahun 2015 biaya ke luar negeri para wakil rakyat hanya cukup dengan Rp5,1 miliar, sedangkan tahun 2018 anggaran yang dihabiskan untuk ke luar negeri mencapai Rp17,8 M.

"Jika perjalanan ke luar negeri anggota DPRD Riau tahun 2019 ini disetujui Menteri Dalam Negeri maka selama lima tahun ini uang rakyat Riau yang dipakai untuk membiayai plesiran ke luar negeri mencapai Rp65 Miliar,” cakap Koordinator Fitra Riau, Triono Hadi, Selasa (2/7/2019).

Triono mengatakan anggaran sebesar Rp65 miliar tersebut seharusnya bisa digunakan untuk kebutuhan publik.

"Besaran anggaran yang digunakan untuk membiayai plesiran ke luar negeri dalam waktu lima tahun ini, dibandingkan dengan belanja untuk kebutuhan publik, maka serata dengan membangun 651 unit ruang kelas belajar baru. Setara dengan membiaya beasiswa 18.606 mahasiswa, serata dengan membangun 1.184 unit rumah layak huni bagi masyarakat miskin dan setara dengan biaya premi 43.413 jiwa BPJS PBI untuk masyarakat miskin tidak mampu. Bahkan, jika dibandingkan dengan anggaran yang dianggarkan untuk pengendalian kebakaran hutan dan lahan  tahun 2019, alokasi anggaran ke luar negeri wakil rakyat jauh lebih besar," jelas Triono.

Oleh sebab itu Fitra Riau meminta kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri) menolak permohonan izin tersebut sebab selain menguras uang rakyat kegiatan tersebut tidak jelas tujuan dan manfaatnya untuk mendukung kinerja DPRD dan pembangunan daerah.


Sumber : Cakaplah.com