Komisi II DPRD Riau Kunker ke Disbun Inhil Bahas Kondisi dan Upaya Perbaikan Kebun Kelapa Masyarakat

indragirione.com - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Riau dari Komisi II melakukan kunjungan kerja (kuker) ke Dinas Perkebunan (Disbun) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), Jum'at 11 September 2020.

Kedatangan rombongan yang dipimpin langsung Ketua Komisi II DPRD Riau, Robin Hutagalung ini disambut oleh Kepala Disbun Inhil, H Sirajuddin beserta jajaran di aula kantor, Jalan Ki Hajar Dewantara Tembilahan.

Pada kesempatan tersebut, Kepala Disbun Inhil, Sirajuddin mengungkapkan bahwa luas perkebunan kelapa di Kabupaten Inhil mencapai 400.741,84 ha lebih atau 12,13 persen dari total luas perkebunan kelapa secara nasional.

"Jadi, sudah sangat wajar kalau Pak Bupati menyatakan Inhil ini sebagai hamparan kelapa dunia," ujarnya.

Apalagi, sebagian besar masyarakat Kabupaten Inhil atau sekitar 70 persen bergantung pada hasil perkebunan kelapa, sehingga apabila terjadi fluktuasi harga di pasaran dan kerusakan perkebunan kelapa, maka akan sangat berpengaruh terhadap penghasilan masyarakat.

"Jadi sangat besar sekali pengaruh kelapa ini terhadap perekonomian masyarakat Inhil," terang Sirajuddin.

Terkait dengan lokasi perkebunan kelapa masyarakat, dijelaskannya, sebagian besar berada di daerah pesisir Kabupaten Inhil. Dimana, lahan yang sudah menghasilkan seluas 264.453 ha, serta tanaman baru dan belum menghasilkan seluas 16.166 ha. Sedangkan tanaman tua, rusak dan mati ada sekitar 60.172 ha.

Untuk perbaikan terhadap kondisi perkebunan kelapa masyarakat yang rusak disebabkan intrusi air laut, lanjut Sirajddin, perlu dilakukan pembangunan trio tata air, seperti tanggul, saluran air dan pintu klep.

"Karenanya, kami sangat memerlukan dukungan dari DPRD Riau khususnya Komisi II dan Pemprov Riau dalam pembangunan trio tata air ini," tambahnya.

Sementara itu, Ketua Komisi II DPRD Riau, Robin Hutagalung menyatakan bahwa pihaknya akan memperjuangkan perbaikan perkebunan kelapa di Kabupaten Inhil, seperti pembangunan trio tata air dan pengadaan alat berat.

"Ini sangat perlu didukung dan diperjuangkan oleh Komisi II DPRD Riau di APBD 2021. Karena masyarakat disini, seperti diketahui sangat tergantung pada kelapa. Jangan sampai nanti, apa yang disampaikan Bupati bahwa Inhil adalah hamparan kelapa dunia hanya tinggal kenangan, dikarenakan keterlambatan kita dalam mengatasi abrasi," katanya.

Senada dengan itu, Anggota Komisi II DPRD Riau, Sulaiman mengatakan, kendati kelapa sudah digaungkan di Kabupaten Inhil, namun anggaran yang disediakan untuk Disbun tidak begitu besar dan tidak sesuai dengan harapan masyarakat, sehingga perlu dukungan dan bantuan anggaran dari Pemprov Riau dan bahkan Pusat.

"Kita akan berjuang bersama-sama, mudah-mudahan ke depan kondisi perkebunan kelapa di Inhil bisa lebih baik, sehingga perekonomian masyarakat bisa semakin meningkat. Apalagi sekarang, sudah ada bibit kelapa unggulan dari Inhil yang diberi nama Kelapa Sri Gemilang," imbuhnya.